POLITIK
1. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kemarin melapor kepada KPK dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret atau orientasi kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan, koalisi mencurigai ada praktik korupsi dalam penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret, karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra. Retret yang diikuti sekitar 500 kepala daerah itu berlangsung 21-28 Februari 2025. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Presiden Prabowo dan wajib diikuti oleh semua kepala daerah. Namun, meski wajib ikut retret, para kepala daerah itu wajib pula menyetor uang sebagai biaya.
Biaya retret selama sepekan menurut Kemendagri, sekitar Rp 11 miliar. Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), yang merupakan anggota Koalisi, menilai kegiatan retret tersebut membuang-buang uang di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi. Koalisi juga mempersoalkan kewajiban para kepala daerah untuk mengikuti retret, padahal tidak ada aturan yang mengatur hal ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sudah menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar tidak dimiliki oleh kader Gerindra. Menurut dia, PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo.
2. Putusan akhir mengenai gelar doktor yang diraih Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bakal diketok rektor Universitas Indonesia (UI) setelah dilakukan rapat 4 organ UI, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, dan rektor, pada pekan depan. Menurut keterangan anggota MWA, Dany Amrul Ichdan, hasil sidang etik DGB UI yang beredar di masyarakat bukan merupakan keputusan resmi rektor UI, tapi merupakan rekomendasi. DGB UI memutuskan untuk membatalkan tugas akhir atau disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinyatakan lulus setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) di UI, Depok, pada 16 Oktober 2024.
3. Lembaga Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah. Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada. Saat ini, terdapat anggaran program serupa yang sudah ada sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun. Menurut Sebastian, anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara.
4. Presiden Prabowo mengimbau perusahaan swasta untuk turut menerapkan jam kerja fleksibel (flexible working arrangement/FWA) menjelang dan sesudah Lebaran. Pasalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) berencana menerapkan hal tersebut, lewat aturan yang tengah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Imbauan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita, kemarin.
EKONOMI
1. Pemerintah memberikan insentif untuk meringankan biaya perjalanan selama musim mudik lebaran. Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2025 yang mengatur PPN untuk tiket pesawat ekonomi dalam negeri. Dalam aturan ini, pemerintah menanggung 6% PPN, sehingga masyarakat hanya membayar 5%. Sri Mulyani mengeklaim, penurunan PPN tersebut bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi sebanyak 13-14%. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret-7 April 2025, dengan periode perjalanan antara 24 Maret-7 April 2025.
Sementara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, saat periode mudik lebaran pemerintah memberikan diskon tarif 20% di 17 ruas tol. Diskon 20% akan berlaku pada 24-25 Maret 2025. Selain 2 hari itu, untuk ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga juga akan mendapatkan diskon 20% pada 26-27 Maret 2025. Setelah itu, diskon tarif tol juga akan diberikan pada periode arus balik Lebaran 2025 Selasa-Rabu, 8-9 April 2025.
2. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, PT Pertamina (Persero) harus melakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan bisnis, menyusul terbongkarnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Ia menilai skandal ini berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan strategi pertumbuhan di Pertamina. Di sisi reputasi, kepercayaan publik juga tergerus sehingga mempengaruhi perilaku konsumen dan mitra bisnis. Reformasi diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik maupun mitra bisnis, dan menjaga stabilitas bisnis.
Senada, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho mengatakan, skandal ini harus menjadi momentum untuk pembenahan tata kelola migas di Indonesia. Menurut dia, kasus korupsi Pertamina yang baru terungkap, merupakan kasus dengan modus lama. Artinya, tata kelola migas tidak mengalami perbaikan sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Pembenahan harus dilakukan di sepanjang rantai pasokan (supply chain) migas, termasuk aspek tata niaganya.
HUKUM
Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, justru menambah berat hukuman menjadi 13 tahun penjara, dari sebelumnya 9 tahun. Karen didakwa melakukan tindak korupsi dalam kasus pengadaan Liquified Natural Gas (LNG), yang merugikan negara sekitar Rp 2,1 triliun. Dia didakwa memperkaya diri sendiri sebanyak sekitar Rp 2 miliar. Pengadilan Tipikor memvonis Karen 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan. Ia naik banding, tapi Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Karen yang tidak terima putusan tersebut lantas melakukan upaya kasasi. Namun, putusan kasasi yang diketok MA kemarin, justru menambah hukuman Karen. KPK mengapresiasi putusan MA tersebut.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X ramai membagikan momen hari pertama sahur dan puasa, setelah Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, berdasarkan sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1446 Hijriyah, pada Jumat (28/2/2025).
HIGHLIGHT
Kegiatan retret kepala daerah selama sepekan yang diperintahkan Presiden Prabowo, ternyata mengandung kejanggalan dalam pelaksanaannya, menurut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Ada bau korupsi dan kolusi. Panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 11 miliar itu adalah PT Lembah Tidar, yang ditunjuk oleh Presiden. Menurut Koalisi, perusahaan itu terafiliasi dengan orang Gerindra, partainya Prabowo. Koalisi sudah melaporkan kejanggalan tersebut kepada KPK. Publik berharap, KPK merespons laporan tersebut supaya duduk perkara menjadi terang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 1 Maret 2025
