POLITIK
1. Presiden Jokowi siang hari ini melantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, yakni Wamenkeu, Wamentan, dan Wamen Investasi. Posisi Wamenkeu ditambah seorang, yakni Thomas Djiwandono. Dengan demikian, Menkeu Sri Mulyani punya 2 wakil yakni Suahasil Nazara dan Thomas. Wamentan Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Wamen Investasi, Yuliot Tanjung. Yuliot sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, adalah bendahara umum Partai Gerindra sejak 2014, sedangkan Sudaryono Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Tommy adalah anak dari pasangan mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Biantiningsih adalah kakak kandung presiden terpilih Prabowo Subianto.
2. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengkritik Presiden Jokowi melantik 3 Wakil Menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Dia menilai, tak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk menambah wamen di sisa masa jabatan yang akan berakhir 20 Oktober mendatang. Terutama tambahan satu wamen di Kementerian Keuangan yang dijabat keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono. Selain unsur kemendesakan, Lili juga menyoroti potensi beban keuangan negara pada keputusan Jokowi tersebut. Dia menilai, para wamen tersebut akan menyedot fasilitas negara hingga hak pensiun. Padahal hanya bertugas tiga bulan.
3. Aparat keamanan menembak mati 3 orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Puncak Jaya, Papua Tengah. Peristiwa tersebut menyulut kemarahan warga, yang dilampiaskan dengan membakar 6 unit kendaraan TNI-Polri dan merusak satu unit kendaraan lain, kemarin. Kapolres Puncak Jaya AKBP, Kuswara, menjelaskan insiden pembakaran itu terjadi ketika jenazah 3 anggota OPM dibawa ke RSUD Mulia, Distrik Mulia. Massa kemudian mendatangi rumah sakit tersebut untuk menuntut ganti rugi dengan dalih ketiga orang itu bukan anggota OPM. Massa tidak puas dengan penjelasan aparat keamanan dan Pemda setempat sehingga terjadilah insiden pembakaran tersebut.
Penembakan terhadap 3 orang anggota OPM tersebut dilakukan oleh personel dari Satgas Yonif RK 753/AVT di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa malam (16/7). Kapendam Cenderawasih, Candra Kurniawan, menjelaskan bahwa Satgas hendak menangkap anggota OPM, Teranus Enumbi, bersama beberapa orang lainnya yang diketahui masuk ke kampung Karubate, Distrik Muara, dengan membawa senjata api. Namun, mereka tidak mau menyerah sehingga ditembak, sedangkan Teranus dapat lolos.
4. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, mengecam dan mengutuk penembakan terhadap advokat senior yang juga aktivis HAM, Yan Christian Warinussy, di Manokwari, Papua Barat, kemarin. Organisasi dalam koalisi itu antara lain: LBH Papua, Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM Papua), Kontras Papua, SKP Fransiskan Papua, SKPKC Sinode GKI Tanah Papua, Yadupa, Elsham Papua, dan LBH Talenta Keadilan Papua. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir mengatakan, kepolisian sudah terjun untuk menyelidiki dugaan peristiwa penembakan advokat yang juga aktivis HAM tersebut. Yan, kini dirawat di rumah sakit milik TNI AL di kawasan Manokwari.
5. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan mayoritas masyarakat Jawa Tengah (77,2%) condong memilih calon kepala daerah dalam Pilgub November mendatang yang seagama dan satu suku, sedangkan 13,2% bersikap berbeda. Temuan lain menunjukkan, responden yang akan memilih pasangan calon kepala daerah Jateng yang didukung Prabowo mencapai 66,4%, sedangkan responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon yang didukung oleh Jokowi sebanyak 65,2%. Hasil survei tersebut juga menunjukkan, elektabilitas Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, tertinggi (7%), diikuti Kapolda Jateng Ahmad Luthfi 6,8%.
HUKUM
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akhirnya memutuskan memberikan perlindungan kepada 5 anggota keluarga Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga tewas karena penganiayaan petugas Polsek Kuranji, Sumatera Barat. Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, keputusan itu diambil setelah penelaahan yang mereka lakukan. LPSK menemukan adanya penyiksaan oleh personel Polda Sumbar. Ada beberapa saksi dan korban yang dibawa ke Polsek Kuranji karena diduga terlibat geng tawuran, 12 di antaranya masih di bawah umur. Mereka disetrum, disundut rokok, ditendang, diinjak, dan dipukul. Sebagian saksi dan korban termasuk keluarganya masih trauma dan merasa khawatir menceritakan peristiwa tersebut, karena merupakan pengalaman yang menyakitkan. Selain 5 permohonan yang sudah diputus, saat ini LPSK juga masih menelaah 15 permohonan perlindungan dari 28 saksi dan korban lain dalam kasus ini.
2. Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengakui, penyidikan dugaan korupsi oleh KPK membuat proses pencalonan kembali Hevearita pada Pilwalkot Semarang 2024 terganggu. Meski demikian, dia mengklaim, PDIP menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Sementara Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan, penanganan dugaan korupsi yang melibatkan Hevearita tidak bermuatan politik. KPK menyebut ada tiga tindak pidana korupsi pada masa kepemimpinan Hevearita. Yakni terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
EKONOMI
1. Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Kerumitan regulasi itu mengakibatkan penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah yang akan kehabisan pupuk pada Juli ini, menjadi terlambat. Contohnya, tambahan alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton yang sudah diputuskan sejak Februari, ternyata anggarannya belum dicairkan Kemenkeu.
Selain itu, ia menilai Permendag yang mewajibkan setiap kabupaten punya stok pupuk subsidi, tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika aturan tersebut diimplementasikan, PT Pupuk Indonesia harus mengelola stok hingga 7 juta ton. Ia menilai, persoalan mendasar dari kekhawatiran kehabisan stok bisa diselesaikan lewat perbaikan data penerima subsidi.
2. Rupiah masih terperosok di level lemah dengan penurunan nilai terdalam di Asia, ketika sore ini Presiden melantik tiga wakil menteri baru, termasuk Wamenkeu Thomas Djiwandono. Rupiah tertahan di Rp16.156/USD, melemah 0,34%, penurunan terdalam di Asia, di tengah pergerakan mata uang kawasan yang mayoritas menguat. Menurut Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, Lionel Prayadi, investor merasa pesimistis dengan penunjukan Thomas yang tiba-tiba. Pelaku pasar masih skeptis dengan postur fiskal di pemerintahan Prabowo nanti. Premi risiko investasi Indonesia melesat ke level tertinggi dalam hampir tiga pekan terakhir ke level 74,18, pada pukul 15:22 WIB. Kenaikan premi Credit Default Swap itu mengindikasikan para investor menilai risiko berinvestasi di Indonesia semakin meningkat.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Jokowi menambah dan mengganti wakil menteri sebanyak 3 orang di saat pemerintahannya tersisa 3 bulan lagi. Yang menarik, Menkeu jadi punya 2 wakil menteri, sementara menteri lainnya cuma punya 1 wakil. Pengangkatan Thomas Djiwandono, yang merupakan kerabat dekat Prabowo sebagai Wamenkeu, jelas dimaksudkan sebagai “masa magang” sebelum kelak menjabat sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, penempatan Thomas di posisi itu, tampaknya juga dimaksudkan untuk “mengawal” Menkeu Sri Mulyani, yang selama ini diketahui publik cukup kritis menyangkut anggaran untuk mendanai program-program Prabowo. Keputusan ‘ganjil’ Jokowi melantik 3 wakil menteri di ujung masa jabatan ini, ternyata juga mendapat reaksi negatif di dalam dan luar negeri. Selain akan membebani keuangan negara terkait gaji, tunjangan operasional, fasilitas dan tunjangan pensiun, ternyata pasar dunia juga tidak menyambut baik keputusan Jokowi tersebut. Hari ini rupiah terperosok terdalam di Asia. Investor juga pesimistis, sedangkan pelaku pasar semakin skeptis dengan postur fiskal di pemerintahan Prabowo nanti dan menilai risiko berinvestasi di Indonesia semakin meningkat.
2. Tindakan KPK untuk menggeledah tidak hanya kantor bahkan rumah pribadi Walikota Semarang dan suaminya patut dihormati, meski tidak ada kasus OTT. Namun, untuk menghilangkan kesan tindakan ini berbau politis, maka semestinya KPK ataupun Kejaksaan juga segera melanjutkan proses kasus-kasus korupsi lain yang nilai kerugian negara jauh lebih besar, yang diduga dilakukan oleh kepala-kepala daerah dan tokoh-tokoh politik lainnya. Misalnya: penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim bernilai triliunan yang diduga melibatkan gubernur saat itu, Khofifah Indar Parawansa; Kasus impor gula dan alih fungsi lahan yang diduga melibatkan Mendag Zulkifli Hasan; kasus CPO yang diduga melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; korupsi tambang timah yang diduga merugikan negara hampir 300 triliun, dan lain sebagainya. Jika itu tidak segera dilakukan, maka kesan proses tebang pilih tindakan KPK ini, patut diduga memiliki skenario politik yang terkait dengan proses Pilkada di beberapa daerah dan masalah politik lainnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 18 Juli 2024
