POLITIK
1. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh tenant (pengguna) server Pusat Data Nasional (PDN), yaitu kementerian/lembaga negara memiliki data cadangan (backup). Tujuannya adalah apabila ada serangan siber seperti ransomware tetap bisa digunakan dan tidak mengganggu layanan publik. Hal itu disampaikan Hadi setelah rapat bersama Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini. Rapat membahas tentang solusi atas serangan siber yang melumpuhkan PDN pada 20 Juni lalu.
2. Kemendikbudristek menjadi salah satu korban dari ratusan instansi pemerintah yang mengalami gangguan layanan digital akibat Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh. Salah satu layanan kementerian ini yang mengalami masalah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sehingga hari ini Kemendikbudristek mengimbau para mahasiswa baru tahun 2024 yang sudah mendaftar KIP Kuliah untuk mengklaim ulang akun KIP Kuliah mereka. Mahasiswa baru harus mengklaim ulang akun KIP Kuliah pada 29 Juli hingga 31 Agustus 2024. Klaim dilakukan melalui link https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Selanjutnya, mereka harus mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah.
3. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN yang menelan biaya Rp 700 miliar setahun. Ia menduga ada penyelewengan karena dengan anggaran sebesar itu, Pusat Data PDN bisa dibobol dengan mudah dan tak dapat dipulihkan.
4. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, diprioritaskan PDIP untuk diusung sebagai cagub di Pilgub Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah hari ini. Sedangkan untuk Pilgub Jawa Timur, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkap ada 3 menteri yang disiapkan yakni Mensos Tri Rismaharini yang mantan wali kota Surabaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
5. Presiden terpilih 2024-2029 yang juga Menhan Prabowo Subianto, mengaku sudah menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jaksel, pada minggu lalu. Operasi itu dilakukan karena ia pernah 2 kali kecelakaan ketika melaksanakan aksi terjun payung saat masih aktif sebagai prajurit TNI dulu. Kecelakaan itu, kata dia, membuat kaki kirinya cedera, sehingga membuat rasa sakitnya terus dirasakan hingga saat ini. Presiden Jokowi sudah menjenguk Prabowo pada Minggu (30/6/2024).
6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan, bahwa pelantikan serentak kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada serentak 27 November 2024, dilakukan pada 1 Januari 2025. Selain itu, usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, putusan KPU tersebut bertentangan dengan aturan di dalam UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dalam UU itu ditetapkan, bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan. MA mengabulkan permohonan Hak Uji Materi yang diajukan oleh Ketum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabanai, terhadap KPU pada 29 Mei lalu.
Putusan MA tersebut mengubah keputusan KPU tentang syarat umur calon kepada daerah dari 25 tahun untuk bupati/wali kota dan wakilnya, dan 30 tahun untuk gubernur-wakil gubernur saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, menjadi dihitung berdasarkan tanggal pelantikan. Banyak pihak mencurigai putusan MA tersebut, ditujukan untuk membuka pintu bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, maju dalam pemilihan gubernur. Usianya belum genap 30 tahun saat pendaftaran, tapi akan lebih 30 tahun pada hari pelantikan 1 Januari 2025. Dia lahir pada 25 Desember 1995.
HUKUM
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, koordinasi dan supervisi di antara lembaganya, Polri, dan Kejaksaan Agung tidak berjalan baik. Ego sektoral antarlembaga masih terjadi sehingga menghambat koordinasi. Ia menuding Polri dan Kejaksaan cenderung tertutup jika KPK menindak pegawai mereka yang terjerat korupsi. Dalam raker dengan Komisi III DPR, ia pun meminta agar Menko Polhukam bisa memfasilitasi koordinasi antara tiga lembaga yang sama-sama menangani masalah korupsi.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan, koordinasi tidak berjalan baik meskipun sudah ada Perpres No 102/2022, serta nota perjanjian kerja sama antarlembaga. Ia memastikan pimpinan KPK tidak tunduk pada intervensi apapun. Namun, intervensi justru kerap dialami penyidik-penyidik di tingkat bawah. Saat ini ada 320 orang pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), di antaranya 140 orang dari Polri dan 150 orang dari Kejaksaan. Mereka ini yang memegang jabatan strategis dalam penindakan.
2. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, menyatakan kematian siswa SMP, Afif Maulana (13), karena melompat dari Jembatan Kuranji. Kesimpulan itu didasarkan keterangan 49 saksi, termasuk teman korban berinisial A. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami patah tulang iga sebanyak enam buah yang kemudian menusuk paru-paru hingga tewas. Saat dibawa ke Polsek Kuranji, saksi A mengatakan korban melompat dari jembatan. Namun polisi tak menggubris karena tak percaya ada yang nekat melompat dari jembatan setinggi 12 meter.
Suharyono menegaskan, 17 anggota Sabhara yang disidang di Paminal Propam Polda Sumbar, tidak terkait kematian Afif. Namun ia mengakui, mereka melakukan penganiayaan saat memeriksa 18 pelaku tawuran, yakni dengan sundutan rokok, pemukulan, dan pecutan rotan. Namun itu dilakukan di Polsek Kuranji, bukan di Jembatan Kuranji. Ia juga menjelaskan, CCTV di Polsek Kuranji tidak rusak melainkan hilang otomatis karena kapasitas hardisk-nya 1 terabyte, sehingga hanya bisa menyimpan rekaman dengan durasi 11 hari.
3. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengungkapkan, jumlah kerugian dugaan korupsi bansos beras Presiden saat pandemi Covid-19 di Jabodetabek pada 2020 sekitar Rp 250 miliar untuk tahap 3, 5, dan 6. KPK awalnya menyebut kerugian negara kasus ini sebesar Rp 125 miliar. Namun, kata Tessa, ada penambahan kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan. Jumlah tersebut juga belum angka final. KPK menyebut proses perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut masih berlanjut. Korupsi dilakukan dengan mengurangi kualitas bansos presiden yang berisi beras, minyak, biskuit, dan sembako lain.
EKONOMI
1. Setelah industri tekstil, kini giliran industri keramik mengeluhkan serbuan produk impor sangat murah dari China. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto mengatakan, para importir menerapkan predatory pricing. Dampaknya, tingkat utilisasi industri keramik nasional turun, dan terjadi defisit transaksi ekspor-impor produk keramik senilai lebih dari US$ 1,3 miliar dalam lima tahun terakhir. Padahal, permintaan keramik nasional, baik dari sisi volume kebutuhan dan jenis keramik, semua bisa dipenuhi oleh industri keramik nasional.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pada Juni 2024 terjadi deflasi secara bulanan (mtm). Ini di luar ekspektasi pasar. Plt Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi melaporkan, deflasi pada Juni tercatat 0,08% dibandingkan bulan sebelumnya (mtm) yang mencatat inflasi 0,03%. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg menghasilkan median proyeksi inflasi bulanan pada Juni sebesar 0,06%. Sedangkan inflasi tahunan pada Juni diperkirakan 2,7%.
Inflasi Juni 2024 mengalami penurunan menjadi 2,51% secara tahunan (yoy). Angka inflasi tahunan ini sedikit menurun jika dibandingkan inflasi tahunan di Mei 2024 yang tercatat 2,84% yoy. Inflasi pada Juni 2024 secara tahunan ini, terutama didorong oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang mencatat inflasi sebesar 4,95% dengan andil inflasi 1,40%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, cabai merah dan sigaret kretek mesin.
TRENDING MEDSOS
1. Perbincangan hari ini di X masih mengarah kepada tragedi kebocoran PDN. Akun @Pandugaid menjadi sorotan, karena analisisnya terkait kebocoran PDN merupakan keteledoran pengguna atau user. Akun tersebut juga mengulas latar belakang pejabat/menteri yang bertanggungjawab atas insiden ini dan mempertanyakan apakah mereka benar kompeten atau hanya mengisi jabatan jalur giveaway politik saja.
HIGHLIGHTS
1. Perintah Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang mewajibkan seluruh tenant (pengguna) server Pusat Data Nasional (PDN), yaitu kementerian/lembaga negara memiliki data cadangan, ibarat menyuruh anak sekolah untuk belajar. Perintah yang sudah seharusnya tak perlu dikeluarkan, karena pengguna komputer semestinya sudah tahu dan wajib dengan sendirinya melakukan pencadangan atau backup, apalagi menyangkut data penting. Namun, yang terjadi pada kasus kerusakan hampir semua data di PDN menunjukkan, bahwa materi dasar menggunakan komputer memang harus diajarkan lagi. Ironis memang.
2. Pernyataan pimpinan KPK di Komisi III DPR mengenai koordinasi antarlembaga penegak hukum tidak berjalan baik, sebetulnya sudah diketahui umum. Kasus intimidasi terhadap Kejagung oleh aparat penegak hukum (APH) lain terkait korupsi tambang, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh panggang dari api. Tak sekadar bersaing memberantas korupsi, APH justru saling melindungi korps masing-masing yang terlibat korupsi. KPK yang diharapkan menjadi motor pemberantasan korupsi juga tak lepas dari korupsi.
3. Kecurigaan banyak pihak pada putusan MA untuk membuka pintu bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, maju dalam pemilihan gubernur sangatlah masuk akal. Semakin lama semakin terang, upaya penguasa untuk melanggengkan nepotisme. Sungguh tak pantas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI Dengan BDS Alliance
Senin, 1 Juli 2024
