HUKUM
1. KPK menangkap Bupati Sirajudin Lasena dan belasan orang lainnya kemarin di berbagai kota. Bupati wilayah Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, itu ditangkap di Jakarta. Perkara yang disidik KPK adalah dugaan bupati menerima duit dari proyek-proyek infrastruktur di daerahnya.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan, Sirajudin bukan anggota PDIP, hanya dalam pencalonan pilkada yang lalu PDIP sebagai salah satu parpol pengusung.
2. KPK menggeledah sebuah rumah milik polisi aktif Ipda Yayat Sudrajat (YYS) di Depok, Jabar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hari ini menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kesaksian Yayat dalam persidangan dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang mengaku menerima imbalan sekitar Rp 16 miliar atas jasanya sebagai makelar proyek-proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Budi, KPK menduga Ipda Yayat Sudrajat mempunyai belasan aset properti yang tersebar antara lain di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Karawang. Penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset tersebut.
SOSIAL
Setelah menyantap sajian ayam taliwang dari MBG, sebanyak 255 siswa level PAUD, TK dan SD di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami mual dan diare, pekan lalu. Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Purworejo, Suranto hari ini mengaku sudah mengeluarkan surat penghentian sementara terhadap SPPG Bener Kaliboto 2 yang meramu sajian tersebut. Sampel makanan sedang diperiksa di laboratorium di Yogyakarta.
POLITIK
Revisi atau perubahan UU Pemilu yang akan digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu 2029 akan segera dibahas DPR dalam waktu dekat. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dari Golkar menyebut, sudah ada pertemuan para pimpinan parpol untuk dilakukan pembahasan revisi UU itu, dan tinggal menunggu kesepakatan mereka.
Ada 2 isu krusial dalam revisi UU tersebut, yakni penentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang menjadi dasar penetapan parpol peserta pemilu bisa mendapat kursi di DPR, dan syarat pencalonan presiden dan wapres. Parpol-parpol dalam koalisi pemerintah sudah menyepakati PT dinaikkan menjadi 5% dari aturan sekarang yang 4%.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku partainya sudah diajak diskusi oleh koalisi membahas PT 5%, dan wacana persyaratan pencalonan presiden-wapres harus didukung minimal 2 parpol. Namun, kata dia, belum ada kesepakatan antara PDIP yang berada di luar pemerintah, dengan koalisi parpol pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima, yang paling penting dalam persyaratan capres-cawapres adalah penentuan batas atas jumlah parpol pengusung. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, menghapus persyaratan pencalonan capres-cawapres harus didukung 20% jumlah suara parpol pengusung, dengan tujuan supaya rakyat punya banyak pilihan calon.
Pada kondisi sekarang, lanjut Aria Bima, Prabowo didukung 80% parpol. Karena itu, supaya terjadi kompetisi yang sehat perlu ada pembatasan jumlah atas misalnya 20%, sehingga akan ada 5 capres-cawapres atau lebih karena batas bawah sudah tidak ada berdasarkan putusan MK tersebut. Dengan demikian rakyat jadi punya banyak pilihan.
LINGKUNGAN
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 di 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologisnya. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menuturkan, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) di samudera sekitar Indonesia menyebabkan berkurangnya curah hujan.
Dengan kondisi tersebut, musim hujan baru terjadi pada November 2026 sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.
Kemudian musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian Malut, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan.
EKONOMI
1. Menkeu Suahasil Nazara mengumumkan, kewajiban surat utang pemerintah yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas BI (BLBI) saat krisis 1997-1998 sebanyak Rp 218,3 triliun dinyatakan lunas. Pembayaran terakhir dilakukan 24 Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus BI yang mencapai Rp 55 triliun. Pengumuman itu disampaikan Suahasil usai bertemu Presiden Prabowo.
Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan berbagai jenis obligasi ketika krisis 1997-1998. Secara keseluruhan nilainya saat itu mencapai sekitar Rp 640 triliun. Beberapa kewajiban tersebut memiliki waktu pelunasan berbeda. Obligasi rekap telah lunas pada Juli 2020, sementara kewajiban surat utang terkait BLBI baru diselesaikan Agustus 2026.
Namun, Suahasil menegaskan, pelunasan tersebut tidak berarti menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI. Karena itu, kata dia, pemerintah akan melanjutkan penagihan terhadap mereka. Berdasarkan data, hingga 3 November 2024, nilai pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI baru sekitar Rp 39,32 triliun dari target sekitar Rp 110 triliun.
2. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen memprotes penerbitan izin impor 50.000 ton raw sugar untuk gula konsumsi di saat musim giling dan panen tebu nasional. Kepada Komisi VI DPR, ia mengatakan, ini mengulang trauma petani tebu 2025, ketika gula impor masuk secara masif yang mengakibatkan pasokan gula hasil panen petani menumpuk di gudang karena tidak terserap pasar.
Izin impor 150.000 ton raw sugar untuk gula konsumsi tersebut dialokasikan untuk BUMN pangan ID Food yang pelaksanaannya digiling di Pabrik Gula Madukismo Bantul, Yogyakarta, sebanyak 50.000 ton, dan 100.000 ton digiling di pabrik gula swasta di Bombana, Sulawesi Tenggara. Di Bombana terdapat pabrik gula PT Prima Alam Gemilang, anak usaha Jhonlin Group milik Haji Isam, yang disebut-sebut terbesar di Asia.
Sekjen APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, penunjukan pabrik swasta untuk mengolah gula cadangan pemerintah ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku, mengingat pengolahan idealnya dimaksimalkan pada pabrik BUMN atau menyerap langsung pasokan dari petani lokal. Tekanan impor ini, kata dia, memperburuk beban yang harus ditanggung para petani pada sepertiga akhir musim giling tahun ini.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memperkuat manajemen risiko dan tata kelola dalam menyalurkan kredit untuk program prioritas pemerintah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penyaluran kredit harus disertai struktur kredit dan sumber pembayaran yang jelas, serta didukung mitigasi risiko dan pemantauan memadai.
Sejumlah program pemerintah yang didukung pembiayaan Himbara termasuk Kopdes Merah Putih (KDMP) dan MBG. Menurut OJK, bank Himbara punya peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, namun tetap dituntut menghasilkan laba sebagai entitas bisnis. Karena itu, OJK meminta perbankan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mendukung program pemerintah tersebut.
Sebelumnya, S&P Global Ratings memperingatkan bank-bank Himbara menghadapi risiko kredit dan penurunan laba setelah penyaluran kredit untuk program andalan Presiden Prabowo tumbuh 2 kali lebih cepat dibanding pertumbuhan kredit industri perbankan nasional. Pertumbuhan kredit tersebut sebagian besar didorong penyaluran kepada BUMN dan program pemerintah.
PENDIDIKAN
1. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, DPR dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti sepakat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi penuh waktu tanpa tes mulai awal tahun 2027. Saat ini terdapat sekitar 240.000 guru PPPK paruh waktu yang terdata. Pemerintah menganggarkan Rp 23 triliun untuk pengangkatan tersebut.
Lalu Hadrian juga mengungkapkan, sekitar 172.000 guru PPPK penuh waktu bisa mengikuti tes seleksi PNS sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian. Nantinya, jika guru PPPK penuh waktu itu lulus tes seleksi maka statusnya berubah menjadi PNS Kemendikdasmen.
TRENDING MEDSOS
1. “Nilai tukar” masuk dalam Google Trends hari ini. Nilai tukar rupiah dibuka melemah 32 poin (0,18%) pada perdagangan hari ini di leval Rp 17.800-an. Analis mengatakan, pelemahan dipengaruhi sikap wait and see investor menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, 22-23 September 2026, yang salah satunya menetapkan suku bunga acuan BI Rate.
2. Video yang memperlihatkan seorang guru memprotes arahan Kepala BGN Sudaryono, yang meminta guru di sekolah mengecek aroma dan kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada siswa, viral di media sosial. “Guru sekarang berubah fungsi jadi anjing pelacak. Kan kita mau mengajar, bukan jadi tukang endus makanan MBG kaya gini,” kata dia.
3. Video pengakuan tokoh muda NU, Gus Lilur, viral di media sosial. Dalam siniar Forum Keadilan, Gus Lilur mengungkapkan peredaran uang Rp 480 miliar di arena Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, beberapa waktu lalu.
HIGHLIGHT
1. KPK menggeledah sebuah rumah yang tergolong mewah milik polisi aktif Ipda Yayat Sudrajat (YYS). Polisi ini dalam persidangan perkara korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, mengaku mengantongi sekitar Rp 16 miliar atas perannya sebagai makelar proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.
Pangkat Ipda atau Inspektur Polisi Dua setara PNS golongan 3A. Menurut dugaan KPK, Ipda Yayat punya belasan aset properti di berbagai kota. Bagaimana pengawasan internal kepolisian sehingga seorang dengan pangkat Ipda sampai bisa menumpuk kekayaan sebanyak itu?
2. Impor 150.000 ton raw sugar untuk gula konsumsi mengkhawatirkan petani tebu. Ketua Umum Asosiasi Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengingatkan, impor saat pasokan mencukupi akan membuat gula hasil panen petani menumpuk di gudang karena tak terserap pasar.
Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok carry over gula konsumsi dari 2025 masih sekitar 1,437 juta ton. Sementara proyeksi gula konsumsi tahun 2026 berkisar 2,7-3 juta ton. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang diestimasi sebesar 2,836 juta ton.
Dengan perhitungan tersebut, tidak ada urgensinya impor 150.000 ton tersebut. Protes APTRI bisa dipahami, mengingat kejadian tahun 2025 di mana sekitar 100.000 ton gula petani menumpuk di gudang karena tak terserap pasar. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Selasa, 22 September 2026
