POLITIK
1. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah kota di Pulau Jawa belakangan ini, kata Dirut PLN Darmawan Prasodjo akibat ada gangguan pada 2 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang per hari ini sudah bisa diatasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut ada masalah pada pasokan batu bara, yang menjadi bahan bakar PLTU.
Menurut peneliti INDEF Green Transition Initiative (GTI) Andry Satrio, pemadaman listrik itu bersumber pada masalah struktural ketenagalistrikan dan tata kelola produksi batu bara. Kekurangan pasokan batu bara itu hanya akumulasi dari berbagai kebijakan yang tidak berjalan selaras, yakni antara kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dengan kuota produksi batu bara.
DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang batu bara menjual sebagian produksinya untuk dalam negeri terutama untuk PLN, supaya dapat terjamin kelangsungan pasokan listrik dengan biaya yang terjangkau. Harga dipatok USD 70 per ton. Harga itu tak berubah sejak tahun 2018, sementara harga batu bara belakangan ini pada rentang USD 84 – 120 per ton. Pengusaha batu bara tentu saja lebih suka mengekspor, ketimbang memenuhi DMO.
Masalah berikutnya, Kementerian ESDM menetapkan pengurangan produksi batu bara dari 790 juta ton pada tahun lalu, menjadi 600 juta ton tahun ini. Maksudnya supaya harga emas hitam itu naik di pasar dunia. Akibat pemangkasan ini, sejumlah perusahaan yang mendapat pengurangan kuota produksi mengaku tak mampu memenuhi DMO.
Problem struktural berikutnya adalah arus kas keuangan PLN mulai mengering. Andry Satrio mengutip laporan keuangan PLN 2025. Di situ disebut utang pemerintah kepada PLN sebanyak Rp 110,74 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas utang kompensasi sebesar Rp 84,86 triliun, utang subsidi Rp 12,26 triliun, dan utang diskon listrik Rp 13,60 triliun. Utang itu belum dibayar oleh pemerintah, sehingga kas PLN kembang kempis.
2. Mulai hari ini, Senin 22 Juni hingga 13 Juli 2026, dapur peramu MBG yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tak mengeluarkan asap. Ini sesuai Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) No. 12/2026 tentang penyesuaian operasional SPPG, bahwa selama libur sekolah SPPG tidak mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat.
Maksud dari SE itu untuk efisiensi anggaran sembari BGN melakukan perbaikan tata kelola setelah terbongkar praktik korupsi besar yang dilakukan para pimpinan BGN terdahulu. Keputusan BGN itu membikin pusing para pemilik SPPG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi).
Mereka dipusingkan untuk membayar cicilan ke bank. Sebab, modal untuk membikin SPPG diambil dari bank, sementara insentif Rp 6 juta per hari dari BGN sudah disetop, dan selama libur masak juga “libur” uang dapur dari BGN.
HUKUM
Bos perusahaan Blueray Cargo Group, John Field, dituntut jaksa hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini. Salah satu alasan pemberat hukuman, kata jaksa, karena perbuatan John Field merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) Kementerian Keuangan RI.
Perbuatan John yang disebut jaksa merusak Ditjen BC adalah menyuap para petingginya supaya barang-barang yang dibawa perusahaannya masuk ke Indonesia bisa lolos dari pemeriksaan Bea dan Cukai. Para petinggi Ditjen BC yang menerima suap adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum diadili.
Pejabat tertinggi Ditjen BC yakni Dirjen BC Letjen (purn) Djaka Budhi Utama juga disebut John melahap suap. Berdasarkan bukti yang didapat jaksa, Letjen (purn) Djaka sejak September 2025 hingga Januari 2026 mendapat setoran Rp 21 miliar. Tapi, sampai hari ini orang dekat Presiden Prabowo itu belum diperiksa KPK. Total duit suap Blueray Cargo Group untuk para petinggi Ditjen BC itu lebih dari Rp 63 miliar.
EKONOMI
1. Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal mengungkapkan, 2 pabrik komponen otomotif di Jawa Timur akan angkat kaki dari Indonesia, dan melakukan PHK besar-besaran. Perusahaan induk kedua perusahaan asal Jepang itu akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia.
Iqbal juga mengungkapkan, ada 2 perusahaan lain yang berpotensi melakukan PHK. Di antaranya PT Pakerin di Mojokerto yang sudah berhenti operasi karena dananya di bank dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Potensi PHK mencapai 2.500 pekerja. Lalu, PT Fengtai di Bandung yang memproduksi sepatu Nike. Fengtai menghadapi ketidakpastian pesanan baru dan kesulitan pasokan bahan baku, sehingga berpotensi PHK 4.000 orang.
2. Menkeu Purbaya membuka peluang kenaikan transfer ke daerah (TKD) antara Rp 40-90 triliun, tergantung pembahasan APBN 2027 dengan DPR. Seperti diketahui, TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, turun dibandingkan pagu TKD pada APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun. Hingga Mei, TKD telah mencapai Rp 306,1 triliun, setara 44,2% dari pagu APBN 2026.
Dalam Raker Komite IV DPD RI, Purbaya juga mengungkapkan, penurunan harga minyak dunia akan mendorong harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, turun. Dengan begitu pondasi ekonomi Indonesia semakin kuat. Dalam 2 pekan terakhir, harga minyak dunia terus turun. Pagi ini Brent di posisi USD 79,48/barel, turun 14,6% dibanding 10 Juni yang USD 93,10/barel. West Texas Intermediate (WTI) di USD 76,46, turun 15% dari USD 90,03/barel.
3. UU No. 4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi berlaku. Salah satu yang disorot adalah perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Pasal 50A ayat (5) menyebutkan, negara menjamin dan melindungi instrumen surat utang khusus itu dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.
Selain itu, data dan informasi terkait pembelian surat utang khusus tak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan (ayat 6). Saat ditanya alasan memberi perlindungan hukum dan perpajakan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta publik menunggu penjelasan resmi saat kedua instrumen diluncurkan.
TRENDING MEDSOS
1. Rakyat Butuh MBG trending di X. Hari ini unjuk rasa dukungan terhadap keberlanjutan program MBG digelar di Jakarta dan Bojonegoro, sebagai lawan demo menuntut penghentian MBG. Namun, beberapa warganet secara satiris menampilkan video ibu-ibu pendukung MBG yang mengenakan perhiasan cincin, anting, dan gelang emas berenceng.
2. PSN Pangan Wanam trending di X. Sejumlah akun pendengung menyerukan “lawan propaganda LSM asing” yang menentang program strategis nasional ketahanan pangan di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
3. “Industri otomotif” masuk dalam daftar Google Trends. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, 2 industri komponen otomotif di Jawa Timur akan hengkang ke Vietnam, dan berpotensi PHK besar-besaran.
HIGHLIGHT
Pemadaman listrik bergilir di sejumlah kota di Jawa tersebut mengungkap problem struktural mengenai tata kelola kelistrikan dan batu bara. Dari pemaparan INDEF Green Transition Initiative (GTI), tergambar ketidaksinkronan antarinstansi dalam tata kelola kelistrikan. Perihal pasokan batu bara saja yang berada di wilayah kewenangan Kementerian ESDM, kementerian ini terkesan mengabaikan kebutuhan PLN, yang notabene juga berada wilayah kewenangannya.
Dari neraca pembukuan PLN 2025, tercantum pemerintah belum menyetor kewajibannya sebesar Rp 110,74 triliun. Utang ini timbul antara lain dari kebijakan pemerintah memberi diskon biaya listrik. Diskon diberikan tanpa memperhatikan kemampuan keuangan PLN, sekaligus kemampuan pemerintah sendiri untuk membayar ke PLN. Memang sulit untuk dihindarkan kesan PLN bak sapi perah tapi minim pasokan gizi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 22 Juni 2026
