POLITIK
1. PKS sependapat dengan langkah PDIP yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat DPP PDIP yang ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto serta Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun tanggal 24 Februari 2026, menginstruksikan seluruh kader dilarang keras memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut manfaat MBG baik bagi para siswa, tapi sebaiknya partai politik tidak ikut mengurusi dapurnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang punya gawe program MBG memberikan izin ke banyak lembaga atau yayasan untuk mengelola dapur guna memasok MBG. TNI dan Polri, melalui berbagai yayasannya, mendapat jatah pengelolaan dapur paling banyak. BGN memang tidak memberikan jatah dapur untuk parpol, tapi memberikannya kepada individu dari hampir semua parpol, melalui yayasan yang dipunyai orang parpol itu atau kerabatnya.
2. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beberapa hari lalu bilang bahwa kenaikan iuran atau premi BPJS Kesehatan akan dilaksanakan tahun 2026. Kenaikan itu ditujukan untuk peserta mandiri atau kelas menengah ke atas. Alasannya, BPJS Kesehatan tekor terus. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kemarin memastikan bahwa kenaikan premi tidak dilakukan tahun ini.
HUKUM
Polisi memaparkan jejaring bisnis narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, yang kini sudah dipecat dan akan diadili. Berdasarkan penjelasan dari Bareskrim Polri dan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) kemarin, Didik mendapat setoran rutin dari bandar narkoba NTB Ko Erwin, yang juga sudah dibekuk. Setoran yang sudah diterima Didik sebanyak Rp 2,8 miliar, sebagai imbalan untuk pengamanan bisnis Ko Erwin.
Setoran untuk Kapolres dilewatkan melalui anak buahnya, yakni Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota AKP M Malaungi, yang juga sudah ditahan. Selanjutnya, anak buah Didik yang bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bripka Irfan, juga ikut menjadi bagian dari jejaring Ko Erwin. Bahkan istri dari Irfan bernama Anita juga ikut jadi pengedar, yang menyetor hasil jualan kepada Ais Setyawati, selaku bendahara Ko Erwin.
EKONOMI
1. Mantan Dirut Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud, menilai peringatan S&P Global Ratings atas kondisi fiskal RI merupakan sinyal dini yang harus disikapi serius dengan segera memperbaiki tekanan fiskal. Riset S&P menunjukkan program prioritas yang dipaksakan di tengah perlambatan pendapatan negara telah mempersempit ruang fiskal. Dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp 600 triliun, rasio tersebut diperkirakan mendekati 20%.
Saat ini peringkat kredit RI masih BBB dengan outlook stabil. Jika rating turun ke speculative grade atau BB ke bawah, Hasan mengingatkan, dampaknya sangat luas. Gelombang awal akan terlihat pada nilai tukar rupiah dan yield surat berharga negara. Ini akan memicu pukulan ganda bagi fiskal karena utang dan biaya dana meningkat bersamaan. Kenaikan risiko negara juga akan menekan korporasi melalui biaya pendanaan yang lebih mahal dan terbatasnya akses ke pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menekan pasar saham.
2. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan perbedaan signifikan antara data impor pakaian yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor China. Data ekspor China jauh lebih banyak daripada data impor yang dicatat Indonesia. Ia mencontohkan Pakaian Baru dengan kode HS 6111 pada 2011, ekspor China tercatat sekitar USD 2,7 juta sementara catatan impor Indonesia USD 1,5 juta. Lalu ekspor China naik jadi USD 3,2 juta (2012), USD 3,8 juta (2013), dan USD 4,4 juta (2014), sedangkan catatan impor Indonesia justru turun di kisaran USD 1-1,1 juta.
Perbedaan data tersebut menunjukkan sebagian besar pakaian dari China masuk ke Indonesia secara ilegal. Ini yang memukul UMKM. Meski akses pembiayaan UMKM semakin besar, total mencapai Rp 1.600 triliun tahun ini, masalah baru muncul saat produk lokal kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah. Akibatnya, terjadi kredit macet dan non-performing loan (NPL) meningkat. Ia melihat ada potensi perusahaan kargo bekerja sama dengan oknum Bea Cukai.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai, peredaran barang ilegal lebih banyak berkaitan dengan transaksi di e-commerce. Untuk itu ia menyarankan agar produk yang dijual di platform e-commerce diwajibkan mencantumkan asal barang (origin of product). Ini sudah dilakukan platform global seperti Alibaba. Selain origin of product, ia juga menekankan regulasi soal origin of license. Keduanya berdampak pada transparansi serta perlindungan konsumen.
3. Menaker Yassierli memastikan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online kembali mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR), tahun ini. Hasil komunikasi dengan perusahaan aplikator, kata dia, ada komitmen nilai BHR tahun ini akan lebih besar dari tahun lalu, tanpa menyebut besarannya. Skema pemberian BHR tetap mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Yassierli, ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra dan keberlanjutan model bisnis digital.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Pigai” trending di X. Ini berkaitan dengan komentar Menteri HAM Natalius Pigai atas tantangan debat Prof Zainal Arifin Mochtar. Pigai mengatakan ingin debat ilmiah tentang HAM, bukan pelaksanaan tupoksi. Penilaian tupoksi itu, menurut Pigai, urusan DPR dan pimpinan.
2. “Iran” dan “Israel” trending di X global, menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Teheran siang ini waktu Indonesia. Serangan yang terjadi di dekat kantor Ayatollah Ali Khamenei disebut-sebut memang menyasar pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelum serangan, Menlu AS Marco Rubio meminta warga AS di Iran untuk meninggalkan negeri itu.
HIGHLIGHTS
1. Perang Israel bersama Amerika Serikat melawan Iran meletup lagi siang ini, setelah kali pertama terjadi selama 12 hari pada Juni 2025. Terjadi saling serang menggunakan sarana udara. Perang kali ini yang diawali oleh Israel, dengan alasan preemptive, terjadi setelah Iran ogah tunduk pada tuntutan AS-Israel dalam 2 sesi perundingan yang ditengahi Oman. AS minta Iran menghentikan program nuklir dan rudal balistik, Iran tidak mau. Saling serang seri kedua ini diperkirakan akan berlangsung lebih masif dibandingkan seri pertama. Salah satu kekhawatiran dunia adalah Iran menutup Selat Hormuz, yang menjadi nadi bagi pasokan 20% dari kebutuhan minyak dunia. Harga minyak bakal melambung.
2. Saatnya pemerintah melakukan buka-bukaan secara resmi terkait pelaksanaan MBG yang sudah berjalan setahun. Sikap kritis dari PDIP yang belakangan juga didukung PKS, tak cukup dijawab pemerintah dengan respons-respons parsial. Pemerintah harus membeberkan seluruh komponen pelaksanaan MBG secara imparsial, termasuk mengungkap data penerima yang keracunan dan korban yang meninggal akibatnya. Tanpa itu, persoalan MBG ini akan menjadi problem besar layaknya bom waktu, karena banyak pihak sudah mencurigai bahwa proyek itu hanya kedok pengumpulan logistik politik partai tertentu untuk Pemilu 2029. Padahal dana MBG sepenuhnya dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat.
3. Peringatan S&P tentang tekanan fiskal dengan bunga utang mendekati Rp 600 triliun dan rasio sekitar 20% penerimaan, akhirnya ‘nyambung’ dengan risiko eksternal nyata: eskalasi konflik Iran–Israel yang berpotensi mendorong harga minyak jika Selat Hormuz terganggu. Di dalam negeri, kontroversi MBG kian politis: sikap PDIP dan PKS yang melarang kader terlibat dalam dapur, mencerminkan kekhawatiran atas tata kelola dan potensi rente, apalagi distribusi dapur banyak melalui yayasan-individu lintas parpol serta aparat. Sementara itu, disparitas data impor pakaian mengindikasikan kebocoran bea masuk yang memukul UMKM dan menaikkan NPL, dan ketidakpastian iuran BPJS menambah kegamangan kelas menengah. Jika tekanan fiskal, kebocoran perdagangan, dan friksi politik dibiarkan, biaya pendanaan bisa naik dan ruang kebijakan menyempit. Namun mungkin masih ada ruang: rating masih BBB, komitmen BHR bagi ojol menjaga daya beli, dan dorongan transparansi berupa origin of product/license, audit berbasis risiko, serta perbaikan penataan tata kelola MBG, dapat memulihkan kepercayaan. Kuncinya konsistensi: lindungi fiskal, bereskan kebocoran, dan depolitisasi program sosial agar manfaatnya nyata, bukan sekadar narasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 28 Februari 2026
