POLITIK
1. Memasuki masa sidang pertama di tahun 2026, DPR akan mulai membahas Revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Legislatif, atau disebut UU Pemilu, melalui Komisi II DPR. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda hari ini mengungkapkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyaring masukan dari berbagai pihak akan digelar 2 minggu sekali di hari Selasa. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai revisi UU Pemilu memang mendesak karena menyangkut upaya perbaikan kualitas demokrasi di Tanah Air.
Namun, isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan dibahas dalam revisi UU Pemilu karena, kata Rifqinizamy, masalah tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi UU ini belum diagendakan DPR meskipun di publik sudah gencar pembahasan tentang perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Wacana perubahan sistem itu sudah digulirkan oleh parpol dalam koalisi pemerintah, sedangkan PDIP menjadi satu-satunya parpol yang secara jelas menyatakan menolak pilkada dilakukan melalui DPRD karena melanggar konstitusi dan tidak demokratis.
2. Terkait pilkada langsung, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sudah melakukan kajian. Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berpendapat, pilkada langsung yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun perlu dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dari aspek prosedur, sistem, dan lainnya, supaya bisa menghasilkan kepala daerah yang baik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lemhannas, kata Ace, lembaganya sudah melakukan kajian yang hasilnya sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo. Hasil kajian bersifat rahasia.
3. Presiden Prabowo berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin. Ini kunjungan pertama Prabowo ke IKN dalam kapasitas sebagai presiden. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai kunjungan tersebut punya pesan politik bahwa Prabowo memberi perhatian pada IKN. Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut hingga 2029, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Prabowo juga telah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
4. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran dalam kondisi aman. Menurut rilis media Kemlu hari ini, berdasarkan asesmen dari Kedutaan Besar RI di Teheran, belum diperlukan evakuasi terhadap WNI. Simpul utama komunitas WNI di Iran berada di Kota Qom dan Isfahan. Sebagian besar WNI berstatus pelajar. Sejak 28 Desember lalu puluhan kota di Iran diguncang demo besar menentang pemerintah akibat krisis ekonomi. Berbagai laporan menyebut sudah lebih dari 1.000 orang tewas, termasuk aparat keamanan. Kemlu tidak menyebut jumlah WNI yang ada di Iran.
5. Rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta yang berakhir Senin kemarin merumuskan 21 rekomendasi. Salah satunya adalah penolakan pilkada melalui DPRD, dan tetap menggunakan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Selain itu, PDIP menentang penggunaan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, sebagai alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. Penegakan hukum harus independen sebagai penyokong utama perwujudan keadilan dan kepastian hukum. PDIP juga mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif.
EKONOMI
1. Nilai tukar rupiah spot ditutup pada Rp 16.877/USD pada perdagangan hari ini, melemah 0,13% dari penutupan kemarin di Rp 16.855/USD. Pelemahan ini melampaui April 2025 di Rp 16.870/USD, juga saat krisis 1998 di Rp 16.650/USD. Ini merupakan posisi terlemah sepanjang sejarah. Indeks dolar AS menguat 0,17% di level 98.985, dan menekan mata uang Asia kecuali ringgit Malaysia. Sentimen ancaman Trump akan mengenakan tarif 25% terhadap negara yang berbisnis dengan Iran, menjadi sentimen pelemahan.
Selain itu tekanan domestik menjadi penekan paling signifikan bagi rupiah. Meski menguat di akhir tahun, rupiah merupakan mata uang yang melemah paling dalam kedua di Asia, setelah India, sepanjang 2025 dengan tergerus 4%. Pasar menyoroti inkonsistensi RI dalam meningkatkan kredibilitas pengelolaan fiskal, dengan defisit yang menyentuh hampir 3% PDB tahun lalu.
2. Survei Penjualan Eceran (SPE) BI menunjukkan, penjualan eceran November 2025 tumbuh 6,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Oktober 4,3% (yoy). Sementara pada Desember, BI memproyeksikan Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 4,4%, lebih rendah dari November. Dalam Survei Konsumen BI, porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember tercatat sebesar 74,3%, turun dari November sebesar 74,6%, dan Oktober 74,7%. Artinya terjadi penurunan daya beli dalam 3 bulan terakhir tahun 2025. Padahal momentum Nataru identik dengan peningkatan konsumsi. Sementara porsi pendapatan yang ditabung pada Desember sebesar 14,87%, naik dari November 14,44%, dan Oktober 14,32%.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman memperingatkan, fenomena pelemahan daya beli pada akhir 2025 bukan sekadar fluktuasi musiman biasa, melainkan cerminan dari rasionalitas rumah tangga yang makin terjepit. Masyarakat mulai mengerem belanja kebutuhan sekunder/tersier dan fokus pada kebutuhan esensial. Ini berisiko terjadi penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi meski secara angka mungkin masih terjaga. Indef menyarankan pemerintah merumuskan kebijakan dengan fokus utama menurunkan tekanan biaya hidup, dan mengarahkan stimulus fiskal agar lebih efektif mendongkrak daya beli riil kelompok menengah-bawah.
3. Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengingatkan agar kebijakan penghentian kuota impor solar dan bensin bagi operator SPBU swasta tak sampai memicu kelangkaan pasokan di dalam negeri, dan mengganggu iklim usaha sektor hilir migas. Menurut dia, Pertamina dan SPBU swasta perlu bicara secara B2B soal spesifikasi dan harga. Jika tak mencapai kesepakatan, pemerintah seharusnya tetap membuka opsi impor sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh pengetatan kuota impor difokuskan pada solar saja, maka pasokan BBM di dalam negeri akan baik-baik saja. Sebab, ketersediaan solar relatif aman dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemarin mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan kuota impor solar bagi SPBU swasta pada tahun ini. Ke depannya kuota impor bensin juga tak akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia sudah melapor bahwa bensin RON 92, RON 95, RON 98, harus diproduksi dalam negeri. Bahlil menjelaskan setelah beroperasinya RDMP Balikpapan, akan ada tambahan produksi bensin sekitar 5,8 juta kiloliter (kl), sehingga produksi bensin Indonesia akan mendekati 20 juta kl dari sebelumnya sekitar 14 kl. Dengan konsumsi bensin dalam negeri sekitar 40 juta kl, maka sisa impor bensin masih terpaut sekitar 20 juta kl.
TRENDING MEDSOS
Kata “Guru” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti alokasi anggaran untuk MBG di 2026 yang dinilai fantastis, yaitu Rp 335 triliun. Banyak cuitan yang mengkritisi alokasi dana MBG 2026 tersebut, dan mengandaikan apabila uang 335 triliun itu dialokasikan untuk kepentingan pengembangan pendidikan atau kesehatan di Indonesia. Postingan akun @dosenkesmas mendapat banyak perhatian warganet, karena memaparkan perhitungan uang sebesar Rp 335 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai 3,3 juta anak untuk kuliah gratis sampai lulus S1 di kampus terkemuka, atau bahkan dapat menggaji 5,5 juta guru honorer sebesar Rp 5 juta/bulan selama satu tahun.
HIGHLIGHTS
1. Rencana Komisi II DPR untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu merupakan langkah yang tepat mengingat revisi itu harus dirumuskan dengan baik sedari dini, karena menyangkut masalah politik krusial. Upaya menggelar rapat dengar pendapat secara berkala dengan semua kalangan masyarakat yang berkepentingan dengan UU tersebut perlu disambut positif. DPR perlu mengingat kembali peristiwa akhir Agustus 2024 ketika DPR mendadak hendak merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK, yang menyulut protes besar dari masyarakat di berbagai kota, yang akhirnya memaksa DPR membatalkan niatnya. Peristiwa itu membawa pesan: jangan abaikan suara publik demi menggapai tujuan politik sesaat.
2. Pelemahan rupiah ke level terlemah sepanjang sejarah, yang dibarengi sinyal penurunan daya beli rumah tangga di akhir 2025, memperlihatkan ekonomi Indonesia memasuki 2026 dalam posisi amat rentan: tekanan eksternal menguat, sementara kredibilitas fiskal dan konsistensi kebijakan domestik masih dipertanyakan pasar. Konsumsi tetap tumbuh, tetapi makin ‘sempit dan bertahan’, yakni terkonsentrasi pada kebutuhan pokok. Ini menandakan kualitas pertumbuhan yang menurun. Di sektor energi, pengetatan impor BBM berisiko menciptakan ketidakpastian usaha jika tidak dikelola fleksibel dan berbasis realitas pasokan. Debat publik soal besarnya anggaran MBG juga mencerminkan kegelisahan sosial atas prioritas belanja negara di tengah tekanan biaya hidup. Namun, ada setitik harapan: kehati-hatian rumah tangga menabung menunjukkan rasionalitas ekonomi, kapasitas kilang domestik mulai bertambah lewat RDMP Balikpapan, dan ritel masih mencatat pertumbuhan positif meski melambat. Dengan arah kebijakan yang lebih disiplin, yakni menurunkan biaya hidup, memperjelas strategi energi, dan menajamkan belanja sosial agar tepat sasaran, maka ruang pemulihan tetap terbuka, meski waktunya kian sempit dan menuntut keberanian koreksi segera.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 13 Januari 2026
