POLITIK
1. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menolak berkomentar soal besaran anggaran menginap dan konsumsi pejabat yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32 Tahun 2025, besaran anggaran untuk tahun 2026 yang dialokasikan untuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I menginap di hotel berbintang di Jakarta ditetapkan sebesar Rp 9.331.000 per orang per hari.
Besaran nominal itu naik, dibandingkan ketentuan lama yakni Rp 8.720.000 per malam. Selain itu, anggaran untuk sekali makan pada saat rapat atau pertemuan untuk level pejabat tersebut ditetapkan Rp 118.000 per orang, dan untuk makanan ringan atau kudapan (snack) dialokasikan sebesar Rp 53.000.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menulis buku berjudul “Spiritualitas PDI Perjuangan”, dan 4 buku lainnya selama menjalani penahanan di tahanan KPK sejak 20 Februari lalu. Semua naskah buku tersebut ditulis tangan. Khusus buku “Spiritualitas PDI Perjuangan”, kata Hasto di sela sidang hari ini, dia persembahkan untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Buku tersebut sudah diterbitkan setebal 285 halaman. Buku ini berisi tentang merawat semangat perjuangan kader PDIP. Politisi PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa kelima buku tersebut merupakan hasil refleksi dan renungan Hasto dari balik jeruji rutan KPK.
3. Komnas HAM minta Polda Metro Jaya membebaskan para mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan demo peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 di depan Gedung DPR/MPR. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, hari ini mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengenai permintaan Komnas HAM itu, karena unjuk rasa merupakan bagian dari penikmatan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi.
Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindakan anarkis, membawa petasan, dan melempari pengguna jalan tol dengan batu. Salah satu tersangka adalah mahasiswa jurusan Filsafat Universitas Indonesia (UI) bernama Cho Yong Gi. Saat berlangsung unjuk rasa, Cho Yong Gi bertugas sebagai tim medis.
EKONOMI
1. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Menanggapi itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan fokus menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan 5 paket insentif ekonomi pada Juni-Juli. Selain menjaga daya beli, paket insentif tersebut juga untuk melindungi masyarakat yang bekerja di sektor padat karya dan terdampak tarif perdagangan AS.
Dalam laporan OECD Economic Outlook per Juni 2025, OECD kembali memangkas proyeksi ekonomi Indonesia menjadi hanya tumbuh 4,7% pada 2025. Pada laporan Maret 2025, OECD juga memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari semula 5,2% menjadi hanya tumbuh 4,9%. OECD menyebut, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain akibat dari kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump yang telah menjerumuskan ekonomi dunia ke dalam kemerosotan yang diliputi ketidakpastian yang semakin meningkat.
2. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian berpendapat, insentif berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji Rp 3,5 juta ke bawah tidak efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Selain karena nominalnya terbatas yakni Rp 300.000 per pekerja, juga karena hanya menjangkau sekitar 18 juta pekerja. Menurut dia, justru subsidi listrik yang lebih efektif. Selain itu, belanja pemerintah harus lebih digeber pada paruh ke-2 tahun ini. Belanja pemerintah bisa membantu pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan.
3. Presiden Prabowo ingin semua provinsi berhasil swasembada pangan, tidak hanya secara nasional. Dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II dan Pelepasan Ekspor Jagung, di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, hari ini, Prabowo menegaskan swasembada pangan merupakan kunci dari kemerdekaan suatu negara. Sehingga ia juga akan terus mendorong Indonesia mandiri pangan.
TRENDING MEDSOS
1. #SaveRajaAmpat trending di X. Warganet di X ramai menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat menyusul aksi damai yang disuarakan Greenpeace Indonesia dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Hotel Pullman, Selasa, 3 Juni 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berlaku sejak Kamis, 5 Juni 2025.
2. #TimnasDay trending di X. Warganet ramai menyoroti Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan China dalam laga kesembilan grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 WIB. Pertandingan ini krusial bagi China, mengingat posisi mereka saat ini berada di dasar klasemen Grup C. China perlu mengalahkan Indonesia agar bisa lolos Piala Dunia 2026.
HIGHLIGHTS
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32 Tahun 2025, mulai tahun depan anggaran menginap di hotel di Jakarta untuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I ditetapkan sebesar Rp 9.331.000 per orang per hari. Jatah ini lebih tinggi daripada yang berlaku tahun ini sebesar Rp 8.720.000. Publik heran dengan alokasi anggaran menginap di Jakarta bagi para pejabat papan atas tersebut. Sebab, bukankah para pejabat level tersebut semuanya tinggal di kawasan Jakarta dan sekitarnya? Apalagi mereka sudah biasa menggunakan patwal untuk menyibak kemacetan di Jakarta, sehingga waktu tempuh mereka dari tempat tinggal ke lokasi tujuan lain di Jakarta menjadi jauh lebih singkat dibanding rakyat biasa. Besaran nominal menginap para petinggi tersebut per hari – yang kurang lebih sama dengan 2 bulan gaji buruh Jakarta – plus alasan pembenarnya, memang mengusik rasa keadilan warga.
2. Tertangkapnya anggota tim medis saat demo hari buruh dan kemudian dijadikan tersangka oleh Polri, menunjukkan sikap kepolisian yang tidak profesional, karena tidak cermat menjalankan tugasnya. Langkah Komnas HAM yang meminta polisi membebaskan mahasiswa, layak diapresiasi dan didukung untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 5 Juni 2025
Pengumuman: Sehubungan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada Jumat, 6 Juni 2025, Brief Update tidak terbit pada Jumat dan Sabtu (6-7 Juni 2025).
