POLITIK
1. Berselang beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan, kemarin malam Ketum Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda perjalanan mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jateng, yang dijadwalkan dimulai hari ini, 21-28 Februari 2025. Retret ini diselenggarakan atas perintah Presiden Prabowo melalui Kemendagri, diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada November 2024 yang bebas dari sengketa di MK. Ada 4 gubernur dari PDIP dan 122 kader PDIP yang menduduki jabatan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
2. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memutuskan untuk untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal setelah Hasto ditahan KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Komar menegaskan, bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Megawati, termasuk sikap fraksi partai di DPR. Komar menilai, penahanan Hasto merupakan bukti nyata upaya pihak luar mengobrak-abrik PDIP jelang kongres mendatang. Apalagi sehari sebelum Hasto ditahan, KPK menahan 2 kader PDIP yakni Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suami, sekaligus mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, atas tuduhan korupsi.
3. Sejumlah kepala daerah kader PDIP yang tengah dalam perjalanan ke Magelang lantas “berbelok” ke Yogyakarta, yang berjarak sekitar 45 km dari Magelang. Mereka berkumpul di kantor DPD PDIP DIY. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang juga kader PDIP, hari ini mengatakan, mereka menunggu perkembangan perintah dari DPP PDIP di Jakarta. Sejumlah kepala yang “belok kanan” antara lain Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, yang mengaku tegak lurus perintah partai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang kader PDIP, bersama sejumlah pengurus DPP PDIP, sore ini bertemu dengan Megawati.
4. Menanggapi “boikot” dari PDIP dalam acara retret tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menghargai sikap Megawati. Namun, kata Dedi, bila seseorang telah menjadi kepala daerah, ketaatan utama mereka ialah kepada keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah. Mantan Presiden Jokowi bilang, para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo, maka semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Selain itu Jokowi mengingatkan, para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.
5. Grup musik punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, bernama Sukatani, tengah menjadi perhatian publik, setelah 2 personelnya merilis video berisi permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri, atas lirik lagu “Bayar Bayar Bayar”. Dalam video yang telah viral di media sosial, keduanya pun mengumumkan menarik lagu tersebut dari platform digital. Sebagian lirik lagu itu berbunyi “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi”. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengakui, polisi melakukan pertemuan dengan 2 personel grup musik tersebut untuk minta klarifikasi, tapi tidak menekan. Sebagian besar publik yang bersuara di media sosial mendukung Sukatani, dan minta lagu tersebut tetap beredar.
6. Setelah aksi puncak demo mahasiswa kemarin, hari ini sejumlah kelompok pegiat sipil dan mahasiswa melakukan aksi demo dengan tema yang sama “Indonesia Gelap”. Aksi protes ini diikuti sekitar 2.500 orang. Mereka melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyuarakan keprihatinan yang sama dengan yang disuarakan mahasiswa, yakni menyampaikan rapor merah kinerja pemerintahan Prabowo, dan adili mantan Presiden Jokowi.
EKONOMI
1. Di tengah ramai tagar #KaburAjaDulu, ada data menarik. Sepanjang 2024, jumlah kiriman uang dari luar negeri (remitansi) dari tenaga kerja Indonesia (TKI) mengalami kenaikan, seiring meningkatnya WNI yang mencari nafkah di luar negeri. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, jumlah pekerja migran (PMI) di luar negeri bertambah 257 ribu, menjadi 3,9 juta pada 2024. Remitansi yang masuk ke Indonesia juga meningkat menjadi USD 15,7 miliar, dari yang tercatat pada 2023 sebesar USD 14,2 miliar. Bila dirupiahkan, angka remitansi pada 2024 menembus Rp 255,9 triliun (USD 1= Rp 16.300). Data ini menunjukkan semakin besarnya minat WNI bekerja di luar negeri. Sejumlah pejabat negara mengkritik #KaburAjaDulu, bahkan menilai mereka tidak patriotik. Sementara devisa yang masuk dari hasil kerja mereka, membantu ekonomi, baik rumah tangga keluarga maupun perekonomian nasional.
2. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Dida Mighfar Ridha, mengaku telah mencabut 18 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan luas total lahan 526.144 hektare yang berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Lahan ke-18 unit PBPH tersebut akan kembali menjadi kawasan hutan negara. Semua barang tidak bergerak menjadi milik negara kecuali aset tanaman hasil budidaya, perusahaan harus melunasi segala kewajiban finansial, serta memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Dida, area lahan eks-PBPH ini dapat dialokasikan kembali untuk pemberian PBPH, atau pemanfaatan serta penggunaan lain yang akan ditetapkan pemerintah. Rencana pencabutan PBPH ini, sebelumnya sudah disampaikan Menhut Raja Juli Antoni kepada Presiden, 3 Februari 2025.
HUKUM
1. Saat Sekjen Hasto Kristiyanto dihadirkan oleh KPK kepada pers, ia menyatakan, bahwa penahanan dirinya diharapkan jadi momen bagi KPK untuk bisa menegakkan hukum, termasuk memeriksa keluarga Jokowi. Merespons pernyataan Hasto tersebut, Jokowi menyilakan KPK melakukannya jika ada fakta hukumnya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap komisioner KPU, dan perintangan penyidikan. Namun, Hasto bersikeras bahwa kasus yang ditimpakan kepada dia merupakan campur tangan Jokowi karena dia kerap mengkritik Jokowi, dan sebagai upaya Jokowi melemahkan PDIP.
2. Ini kasus polisi tipu polisi. Bripka Shcalomo Sibuea yang bertugas di Polsek Pahae Jae, Polres Tapanuli Utara, Sumut, melapor kepada Propam Polda Sumut bahwa dia ditipu oleh Ipda RS, yang bertugas di Direktorat Narkoba, Polda Sumut. Intinya, Ipda RS menjanjikan Bripka Shcalomo bisa lulus tes Sekolah Inspektur Polisi (SIP) atau yang biasa disebut sekolah perwira, asalkan bayar Rp 850 juta. Setelah uang diserahkan kepada Ipda RS, ternyata Shcalomo tak lulus tes. Dia pun melaporkan kasus penipuan itu ke Propam Polda Sumut.
TRENDING MEDSOS
1. #KamiBersamaSukatani dan angka 1312 ramai digunakan warganet di media sosial X, setelah grup musik punk asal Purbalingga, Sukatani, mengumumkan permintaan maaf ke institusi kepolisian dan menarik lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar” dari semua platform pemutar musik, pada Kamis (20/02/2025). Warganet di X memberi dukungan pada Sukatani yang dinilai telah menciptakan lagu yang mewakili keresahan rakyat terhadap kelakuan aparat kepolisian yang sering “minta uang” untuk berbagai urusan. Mengutip Urban Dictionary, angka 1312 merupakan representasi numerik dari akronim ACAB, di mana angka 1 mewakili huruf A, angka 3 untuk huruf C, dan angka 2 untuk huruf B. ACAB adalah akronim dalam bahasa Inggris yang berarti “All Cops Are B*rds” yang terjemahannya “semua polisi adalah b*sat”. Di beberapa negara Barat, ungkapan ini sering muncul dalam aksi demonstrasi kekecewaan dan kemarahan terhadap tindakan aparat kepolisian yang dianggap sewenang-wenang.
2. PDIP trending di X dibarengi dengan lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai Hasto dan retret kepala daerah di Magelang. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda keberangkatan ke acara retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena disangka melakukan perintangan penyidikan alias obstruction of justice dalam perkara yang melibatkan buron Harun Masiku.
HIGHLIGHTS
1. Instruksi Megawati supaya kepala daerah dari PDIP tidak ikut retret seminggu yang diperintahkan Presiden Prabowo, sebagai reaksi atas penahanan Sekjen Hasto, memantik diskusi tentang esensi otonomi daerah. Salah satu tujuan dari reformasi 1998 adalah kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing, yang disebut otonomi daerah, sebagai antitesa dari sentralisme era Orde Baru, yang serba seragam dan instruktif dari pusat (Jakarta). Beragam komponen otonomi daerah itu pun telah dituangkan dalam sejumlah UU. Namun, dalam perjalanan waktu, sebagian kewenangan dari otonomi daerah itu kembali ditarik ke pusat. Meskipun retret para kepala daerah selama sepekan itu tidak secara eksplisit bertujuan untuk “mengendalikan” para kepala daerah sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, tapi secara implisit terkesan kegiatan itu sebagai upaya mengembalikan pola pikir ke pemerintah pusat. Pimpinan pusat adalah yang paling tahu kebutuhan daerah. Pola pikir ini bertentangan dengan esensi otonomi daerah, karena belum tentu kebutuhan daerah sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Sebagai contoh, pelajar Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Senin lalu melakukan demo menolak makan bergizi gratis (MBG), yang jadi program pemerintah pusat, tapi menuntut pendidikan gratis. Karena, biaya pendidikan di daerah itu dirasa sangat mahal bagi mereka.
2. Jokowi pun pernah menolak dipanggil oleh Gubernur Bibit Waluya pada saat dia masih menjabat sebagai walikota Surakarta. Persoalan otonomi daerah, pilihan langsung dalam Pilkada, memang menjadi problematika tersendiri dalam dinamika demokrasi di Indonesia.
3. Kegiatan retret kepala daerah yang dicanangkan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kompleks Akmil Magelang sejak hari ini hingga sepekan ke depan, patut dikritisi sebagai keputusan kontraproduktif dengan keputusan pemerintah sendiri soal efisiensi dan pengetatan anggaran. Dana Rp 13 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut cukup fantastis ketika pemerintah sedang teriak-teriak tentang pengiritan. Bahkan jika dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana retret tersebut cukup untuk memberi makan 1.300.000 siswa. Sikap kritis perlu dikedepankan terkait apa tujuan yang akan dicapai dengan retret. Jika hanya untuk pemantapan dan sinkronisasi kerja pusat-daerah, arahan-arahan bisa dilakukan secara online atau daring di era digital.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 21 Februari 2025
