HUKUM
1. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai lebih dari Rp 920 miliar dan emas Antam seberat 51 kg, saat menangkap eks Kepala Badan Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR), yang diduga menjadi makelar kasasi kasus Gregorius Ronald Tannur. Barang bukti uang tunai yang terdiri dari campuran mata uang asing dan rupiah tersebut, ditemukan penyidik saat menggeledah kediaman Zarof di bilangan Senayan, Jakarta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengaku tidak menyangka ada uang sebanyak itu.
2. Konstruksi kasus tersebut, bermula dari vonis bebas yang diketuk oleh 3 hakim PN Surabaya pada 24 Juli 2024 terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Putusan itu menghebohkan karena dakwaan terhadap Ronald tergolong berat yakni membunuh pacarnya, Dini Sera Afriyanti. Apalagi jaksa menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Atas putusan tersebut, jaksa melakukan kasasi ke MA. Seharusnya untuk perkara pembunuhan, hampir mustahil terdakwa bisa dapat vonis bebas.
Kejagung lantas melakukan penyidikan atas kejanggalan vonis bebas tersebut. Akhirnya ketahuan, vonis itu muncul akibat ada uang pelicin untuk 3 hakim pemutus perkara, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Duit untuk 3 hakim itu disalurkan melalui pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat. Suap untuk 3 hakim itu diduga berkisar Rp 20 miliar. Mereka semua, sudah ditahan.
Karena jaksa melakukan kasasi, maka ada upaya suap untuk membuat putusan kasasi di MA selaras dengan putusan PN Surabaya, yakni vonis bebas. Untuk urusan di MA ditangani oleh Zarof Ricar. Untuk hakim agung MA disiapkan suap Rp 4 miliar, sedangkan Zarof sebagai perantara mengantongi Rp 1 miliar. Ternyata, hakim agung MA menerima kasasi jaksa pada Selasa (22/10/2024), dengan menghukum penjara Ronald Tannur selama 5 tahun, yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.
Mengenai uang sebanyak hampir Rp 1 triliun yang ditemukan di rumah Zarof, kata Abdul Qohar, berasal dari pengurusan perkara di MA. Kejagung akan mendalami lebih lanjut perkara-perkara yang dimaksud Zarof. Perlu juga diketahui, Zarof Ricar menjadi salah satu Executive Producer untuk film “Sang Pengadil” yang mulai tayang di Bioskop pada 24 Oktober 2024. Film tersebut, menceritakan kehidupan hakim muda berintegritas yang dipercaya menangani kasus perdagangan manusia. Film ini punya pesan mulia tentang hakim yang berpegang teguh pada nilai keadilan.
3. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai suap dalam kasus tersebut sangat keterlaluan, karena para pelaku mencari uang dari kasus yang menarik perhatian publik. Karena, kata Zaenur, umumnya mafia peradilan akan memilah perkara untuk diperdagangkan, yakni perkara-perkara yang tidak menarik perhatian publik.
EKONOMI
1. Sejumlah ekonom mengkritisi langkah RI bergabung blok ekonomi BRICS. Dalam pertemuan KTT BRICS di Kazan, Rusia, Menlu Sugiono menyampaikan keinginan RI bergabung menjadi anggota BRICS. Negara-negara BRICS berambisi mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau dedolarisasi.
Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal, sebagai anggota G20, RI tak perlu platform baru sebagai saluran di tingkat global. Beda dengan 3 negara Asean lain yang menjadi mitra BRICS, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ia juga menilai, seharusnya Indonesia dapat mendorong negara Asean lainnya untuk menjadi anggota G20, seperti yang dilakukan Uni Afrika. Itu yang harus coba dikembangkan ke depan, bukan menjadi bagian dari satu kelompok yang mungkin belum ketahuan tujuannya seperti apa.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira berpendapat, pendaftaran resmi ke BRICS semakin menegaskan ketergantungan RI pada China. Padahal, tanpa BRICS pun porsi investasi dan perdagangan China ke Indonesia sudah sangat besar. Impor dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, sementara investasi melonjak 11 kali. Peneliti Celios, Yeta Purnama menambahkan, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan berpotensi mempengaruhi akses Indonesia ke OECD. Dibanding BRICS, bergabung dengan OECD jauh lebih urgen untuk RI menuju negara maju. Selain itu, dengan anggota lebih besar, OECD lebih penting karena RI perlu mendiversifikasi mitra lebih luas selain China.
2. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk segera menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diputus pailit oleh PN Semarang. Kemenperin, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Kemenaker diperintahkan mengkaji opsi dan skema penyelamatan. Agus menjelaskan, prioritas pemerintah adalah menyelamatkan karyawan. GM HRD Sritex, Hario Ngadiyo mengatakan, sembari mengajukan kasasi ke MA, operasional di beberapa pabrik Sritex masih tetap berjalan. Meski demikian, ia tak menutup kemungkinan adanya efisiensi karyawan.
POLITIK
1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyatakan bahwa seluruh produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur UU. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, menilai penjelasan terkait Haikal tersebut salah, karena tidak mungkin semua produk yang diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Ia mempertanyakan, apakah kambing, ayam, atau laptop juga harus bersertifikat. Apabila hal itu terjadi, Mahfud menilai beragama di negara ini terasa sulit.
2. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, merespons pernyataan PPP yang membuka kemungkinan menggaet Jokowi sebagai juru kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Hendri, secara UU sah saja karena Jokowi tak lagi menjabat presiden. Namun, ia seharusnya sadar akan etika politik mengingat anaknya, Gibran Rakabuming Raka, kini menjabat wapres. Tanpa berkampanye pun publik sudah tahu Jokowi mendukung Ahmad Luthfi, ditambah lagi Gibran yang meski sudah terpilih menjadi wapres, ikut mengantarkan Luthfi ke KPU dan terlihat beberapa kali bersama Luthfi. Menurut dia, Jokowi seharusnya tak berdiri di kandidat mana pun di Pilkada Serentak 2024, terutama Jawa Tengah.
TRENDING MEDSOS
1. Beredar di media sosial foto sepucuk surat dari Komandan Kodim Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman, tertanggal 23 Oktober 2024, yang isinya meminta kepala dinas untuk mengerahkan siswa sekolah di sepanjang jalan yang dilalui Presiden Prabowo bersama para menteri pada Kamis dan Minggu, 24 dan 27 Oktober 2024. Pada tanggal 24 Oktober 2024, Presiden dan rombongan menjalani perjalanan darat dari Bandara Adisucipto, Sleman, menuju Akmil Magelang, Jateng, untuk retret, dan pada Minggu, 27 Oktober 2024, rombongan menjalani rute sebaliknya untuk kembali ke Jakarta.
2. Iran trending di X, setelah Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran, pada Jumat (25/10/2024) malam hingga Sabtu (26/10/2024) pagi. Serangan tersebut merupakan balasan Tel Aviv atas serangan rudal Iran ke wilayah Israel pada awal Oktober lalu.
HIGHLIGHTS
1. Kejagung mengaku terkejut menemukan duit tunai di rumah mantan pejabat tinggi MA, Zarof Ricar, sebanyak sekitar Rp 920 miliar dan emas Antam seberat 51 kilogram. Nilai emas sebanyak itu sekitar Rp 76,5 miliar, dengan asumsi harga emas pekan ini di kisaran Rp 1,5 juta per gram. Jadi uang dan emas yang ditemukan di rumah itu mendekati angka Rp 1 triliun. Fantastis. Sementara berdasarkan laporan kekayaannya dalam LHKPN KPK, pada Maret 2022 sebelum pensiun, sebesar Rp 51,4 miliar. Yang lebih fantastis tentu saja, uang sebanyak itu untuk mengurus perkara kasasi di MA! Zarof Ricar, sebagai perantara dari penyuap kepada penerima suap hakim agung dan aparat lainnya di MA, menyimpan duit sebanyak itu! Dia mengaku, sebagai perantara kasus Ronald Tannur mendapat upah Rp 1 miliar. Kejagung dan aparat hukum lainnya, seperti PPATK, harus membongkar asal-usul harta sebanyak itu. Bisa jadi, uang itu dari penyuap yang belum diserahkan oleh Zarof Ricar kepada penerima suap. Bisa jadi juga, itu akumulasi komisi dia sebagai perantara kasus. Jika sebagai komisi, lantas berapa banyak kasus yang sudah melalui dia? Mengerikan sekali mafia hukum di republik ini!
2. Surat Dandim Sleman kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk mengerahkan pelajar guna menyambut rombongan Presiden Prabowo di pinggir jalan yang dilalui Presiden, jika benar, sungguh aneh. Ini menunjukkan adanya kekacauan dalam memahami tupoksi lembaga. Jika memang dibutuhkan pengerahan pelajar untuk bersorak-sorai, seharusnya hal itu diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, bukan Dandim.
3. Pejabat-pejabat dadakan yang merasa diburu-buru oleh target gebrakan di 100 hari awal kerja, bisa menimbulkan kegaduhan. Seperti yang dilakukan oleh Haikal Hassan, dia merasa perlu membuat gebrakan, namun tidak memahami secara menyeluruh persoalan jaminan halal dalam produk yang diperjualbelikan. Sebaiknya pejabat-pejabat kagetan ini, tak perlu malu bertanya kepada pihak profesional atau ahli di bidang yang ditanganinya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 26 Oktober 2024
