Global
Pasar saham AS diperdagangkan lebih rendah semalam, dengan Dow, S&P dan Nasdaq masing-masing turun sebesar 0,4%, 0,2% dan 0,04%. Sementara itu, indeks DXY dan imbal hasil UST naik. Dari sisi komoditas, harga minyak ditutup menguat sedangkan harga emas ditutup relatif flat. Pemogokan pelabuhan di Pantai Timur dan Pantai Teluk telah berakhir. Menurut pernyataan Asosiasi Pekerja Longshoremen Internasional dan Aliansi Maritim Amerika Serikat, Ltd., terdapat kesepakatan terkait dengan upah dan perpanjangan kontrak. Perpanjangannya hingga 15 Januari 2025 akan memberikan waktu tambahan untuk negosiasi lebih lanjut. Berdasarkan rilis data, klaim pengangguran awal AS naik lebih tinggi sebesar 2,7% menjadi 225 ribu (pekan yang berakhir 28 September). Sebaliknya, klaim lanjutan turun 0,1% menjadi 1,8 juta (pekan yang berakhir 21 September). Hari ini, pasar akan fokus pada laporan nonfarm payrolls (NFP) bulan September untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai gambaran pasar tenaga kerja AS. NFP bulan September diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan sebesar 150.000 sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap stabil di 4,2%. Sementara itu, PMI jasa ISM naik menjadi 54,9 poin dibandingkan 51,5 poin di bulan Agustus. Ini merupakan level tertinggi sejak Februari 2023. Di Eropa, PMI jasa Zona Eropa naik menjadi 51,4 poin. Hal ini ternyata lebih baik dari pembacaan awal sebesar 50,5 poin. Akibatnya, PMI gabungan naik menjadi 49,6 poin dibandingkan 48,9 poin dari pembacaan awal. Sebaliknya, PMI jasa Inggris sedikit lebih rendah menjadi 52,4 poin dibandingkan dengan pembacaan awal sebesar 52,8 poin. Akibatnya, PMI komposit turun menjadi 52,6 poin dari 52,9 poin dari pembacaan awal.
Fokus hari ini
Untuk hari ini, data ekonomi terdiri dari penjualan ritel Singapura bulan Agustus, CPI September Filipina, serta laporan pasar tenaga kerja AS. Pasar Tiongkok ditutup untuk golden week.
Menunda EUDR
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan dukungannya terhadap usulan penundaan Peraturan Anti-Deforestasi (EUDR), dan menekankan pentingnya fokus pada peraturan pelaksanaan, bukan jangka waktunya. Menteri Hartarto juga menyerukan agar Uni Eropa untuk tidak melakukan benchmark negaranya terhadap deforestasi, dengan menyatakan bahwa Uni Eropa “tidak berhak menjadi lembaga pemeringkat,” seperti dilansir Reuters. Uni Eropa dilaporkan telah mengusulkan penundaan satu tahun terhadap EUDR pada Rabu (2/10), yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024.
Disclaimer ON