Misteri Penangkapan Anggota Densus 88, Politik Dagang Sapi: Koalisi Prabowo-Gibran, dan Tudingan Keras API pada Tekstil

POLITIK

1. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), siap dicalonkan sebagai gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk menantang menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dalam Pilkada November mendatang. Kesiapan Ahok itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon hari ini, setelah ia 2 kali bertemu dengan Ahok. Menurut Rapidin, Ahok bilang kalau partai sudah instruksikan, jangankan Sumut, ke Papua dia juga siap.

Setelah Ahok melepas jabatan komisaris utama PT Pertamina jelang pilpres lalu, PDIP mengaku menyiapkan Ahok untuk Pilkada Jakarta atau Sumut. Kata Rapidin, PDIP Sumut, kini tengah menerima pendaftaran calon gubernur. Kader internal yang sudah mendaftarkan diri antara lain, Nikson Nababan yang juga Bupati Tapanuli Utara dua periode. Kemudian dari eksternal ada Edy Rahmayadi yang juga gubernur inkumben saat ini.

2. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah membentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024. Kader partai banteng, Adian Napitupulu, ditunjuk menjadi ketua tim tersebut. Pembentukan desk Pilkada 2024 PDIP itu, diungkapkan sendiri oleh Adian di sela-sela rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol, Jakarta, hari ini. Adian menyatakan, PDIP telah siap mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten/kota di 11 provinsi. Pencalonan sendiri itu dimungkinkan, karena PDIP telah memenuhi aturan ambang batas parlemen di daerah-daerah tersebut, yaitu suara parlemen daerah 20% atau 25% suara pemilih sah. Namun, tidak menutup kemungkinan PDIP akan tetap menjalin kerja sama dengan partai politik lainnya.

3. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rakernas V kemarin, mengisyaratkan sikap oposisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti “PDI-P tahan banting” dan “berani apa tidak” dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Megawati antara lain mengatakan, bahwa PDIP adalah partai yang memiliki keteguhan dan keberanian. Ia kemudian minta kadernya untuk keluar dari zona nyaman.

4. Presiden Jokowi, kemarin melakukan bagi-bagi sembako kepada warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, pagi hari ini Jokowi melakukan gowes sepeda bersama cucunya, Jan Ethes, di jalan-jalan tak jauh dari Istana Kepresidenan Yogyakarta.

5. Perihal jatah kursi kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang, Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, tidak tepat apabila ada partai politik yang baru bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, tetapi mendapatkan 3 kursi di kabinet pemerintahan mendatang. PAN termasuk salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung pasangan pemenang pilpres tersebut, bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, dan beberapa parpol lainnya. Wasekjen PKB, Syaiful Huda pun menyahut pernyataan Saleh Partaonan Daulay, dengan mengatakan PAN tidak perlu ‘terbawa perasaan’ atau ‘baper’.

PKB yang mendukung pasangan Anies-Baswedan, bersama Nasdem dan PKS, sudah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo. Sejumlah pengamat menilai, PKB bakal diajak masuk kabinet karena Prabowo butuh dukungan suara PKB di DPR. Begitu pun Nasdem, yang menyebut bahwa parpol yang baru bergabung dengan Prabowo, mendapat jatah 3 menteri atau lebih. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, peluang Nasdem sama dengan parpol dalam KIM. Katanya, penentuan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

HUKUM

1. Sejumlah pihak mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, segera mengklarifikasi penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88, serta teror di Gedung Kejaksaan Agung oleh sekelompok Brimob. Dikabarkan, anggota Densus 88 yang ditangkap pengawal Febrie adalah Bripda IM. Ia beraksi bersama 5 temannya dalam misi “Sikat Jampidsus” yang dipimpin seorang perwira berpangkat Kombes dari Polda Jawa Tengah.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan, Densus 88 bergerak pasti atas perintah. Ia meminta Polri, khususnya Kepala Densus 88, menjelaskan siapa yang memerintahkan dan apa motifnya. Senada, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, Kurniawan Adi Nugroho, meminta Polri untuk membuka motif pengintaian tersebut. Ia juga meminta Polri agar mengungkap pihak yang memerintahkan anggota Densus 88 untuk membuntuti Febrie.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan insiden tersebut menunjukkan adanya saling sikut antardua penegak hukum di Indonesia. Dia menyebut, anggota Densus mustahil bergerak sendiri kalau tak ada perintah dari atasan. Ia menduga adu sikut ini, karena Kejagung mengambil alih penanganan kasus korupsi tambang. Menurut dia, kasus tambang awalnya akan ditangani oleh aparat kepolisian. Tapi belakangan, Kejagung menangani kasus itu, baik di Konawe maupun timah di Bangka Belitung.

EKONOMI

1. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana mengatakan, alih-alih menyerap tenaga kerja baru, pelaku industri sektor tekstil dan produk tekstil justru mengurangi beban tenaga kerja. Itu akibat keadaan dan kebijakan yang melemahkan industri ini. Dia mempertanyakan data BKPM yang menyebut, capaian investasi 2023 sekitar Rp 1.400 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 1.823.543 orang. Data itu, kata dia, tak mampu menunjukkan di sektor mana tenaga kerja terserap. Danang melihat, pemerintah gagal melindungi industri padat karya seperti tekstil, garmen dan alas kaki. Ia juga menilai, pemerintah lalai mengendalikan produk-produk impor yang mematikan industri padat karya domestik, sehingga 100.000 orang di-PHK sepanjang 2022 hingga awal 2024.

2. Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, mengoreksi nama program Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis. Alasannya, tidak semua anak sekolah belajar hingga siang. Misal anak SD masuk pagi, lebih tepat kalau makan pagi. Sementara Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, tim internal Prabowo telah mengkaji pengubahan nama program tersebut. Sebab, menurut dia, dengan perubahan nama, program tersebut waktunya dapat lebih fleksibel.

TRENDING MEDSOS

1. Polisi dan Densus 88 trending di X, setelah seorang anggota Densus 88 atau Pasukan Khusus Anti Terorisme diduga menguntit Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, saat sedang makan malam di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan. Anggota Densus itu ditangkap pengawal Febrie dari satuan PM TNI.

2. Terdapat lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Rakernas PDIP. Rakernas V PDIP memasuki hari kedua, pada hari ini, Sabtu (25/5/2024). Agenda Rakernas V PDIP, pada hari kedua yakni, pandangan umum DPD-DPD partai, yang akan dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketum Megawati Soekarnoputri.

HIGHLIGHTS

1. Peristiwa penangkapan seorang anggota Densus 88 oleh pengawal Jampidsus Febrie Adriansyah, karena diduga mengincar Febrie, dikabarkan terjadi pada Minggu malam (19/5/2024). Selama 7 hari dari peristiwa itu, sampai dengan hari ini publik dibiarkan berspekulasi atas peristiwa tersebut. Orang tertinggi di 2 lembaga itu (Polri dan Kejagung) tak kunjung memberi klarifikasi, padahal masalah tersebut sudah menjadi atensi besar publik. Sikap pimpinan 2 lembaga tersebut jelas tidak tepat, atau memang begitu rumit persoalannya sehingga belum ditemukan kompromi untuk disampaikan kepada publik.

2. Perbedaan pendapat diantara koalisi parpol yang mendukung Prabowo-Gibran sejak awal dan yang baru bergabung belakangan, akan terus terjadi. Masing-masing mencoba mengutarakan alasannya, agar bisa ikut terpilih menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam kabinet atau yang setara menteri. Hal itu membuat ‘politik dagang sapi’ menjadi tidak terhindarkan dalam penyusunan kabinet mendatang. Akibatnya, peluang agar jabatan strategis dipegang profesional di bidangnya, akan semakin sulit dilakukan.

3. Tudingan keras dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), bahwa pemerintah abai terhadap industri tekstil tanah air, harus menjadi perhatian bersama. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil, kini sudah mulai mengurangi beban tenaga kerja. Bukan tidak mungkin situasi ini akan segera diikuti PHK besar-besaran dengan alasan lesunya usaha dan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap industri tekstil, serta produk tekstil dalam negeri. Namun di sisi lain, hal ini justru memperlihatkan kecondongan dan pembiaran pemerintah pada ‘banjir’ impor, yang berakibat mematikan industri padat karya domestik.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 25 Mei 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187