Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, Kritik UMY Atas Kondisi Bangsa, Hingga Isu Mundur Sri Mulyani

POLITIK

1. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang berkapasitas 100.000 orang sore ini sudah penuh dengan massa pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang menggelar kampanye akbar bertajuk “Hajatan Rakyat, Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total”. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan membuka acara dengan memukul “Kentongan Kewaspadaan”.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, pemukulan kentongan ini sebagai simbolisasi agar masyarakat tersadar untuk ikut menjaga kewaspadaan, melawan intimidasi, dan kecurangan yang mungkin terjadi di Pilpres 2024. Hasto menekankan, pemukulan kentongan ini menjadi simbol kearifan untuk menimbulkan suara keras dan mengingatkan semua pihak agar waspada menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

2. Kritik dari kalangan civitas akademika, terhadap cara Presiden Jokowi menjalankan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan kontestan tertentu dalam Pemilu 2024 terus muncul bergelombang. Setelah UGM, UII, UI, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik), Universitas Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Civitas akademika Universitas Khairun Ternate, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan lainnya, hari ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga mengeluarkan seruan kebangsaan dan imbauan moral “Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban”.

UMY menilai, saat ini kerapuhan pondasi bernegara hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara, yang seharusnya ditaati dengan sepenuh hati. Puncak dari itu semua adalah dipasungnya hakim MK, oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang Pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024.

Dalam seruannya, UMY mendesak Presiden menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024, yang jujur dan adil. Mereka juga menuntut para aparat hukum, yakni polisi dan kejaksaan dan birokrasi agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Demikian pula KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya dituntut agar bersikap independen. Selanjutnya, mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Di sisi lain, sejumlah orang yang menamakan diri Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia, mengeluarkan maklumat ‘tandingan’ terhadap seruan dari banyak kampus tersebut. Kelompok ini menyatakan, bahwa Indonesia baik-baik saja, dan sedang dalam proses demokrasi pemilu yang sehat dan demokratis. Alumni dan akademisi PTN dan PTS se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, antara lain Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari ITB, Afriyan dari Universitas Pancasila dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

3. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kemarin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri tersebut dilakukan agar lebih leluasa dalam mendukung pasangan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ahok menjelaskan bahwa langkah pengunduran dirinya itu juga sebagai bentuk jawaban atas arah politiknya, yang mungkin selama ini membingungkan banyak pihak.

Ahok dikenal sebagai salah satu teman dekat Presiden Jokowi. Mereka berpasangan saat memimpin DKI Jakarta. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Ahok menggantikan kursinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, dalam pilkada 2017 Ahok dikalahkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan kemudian Ahok dihukum penjara atas dakwaan “penistaan agama”. Setelah keluar dari penjara, Ahok yang kader PDIP mendapat posisi sebagai komisaris utama PT Pertamina.

4. CEO Polmark Research Center, Eep Saefulloh Fatah menilai, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas atau ‘perang terbuka’ terhadap Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Eep, merespons sikap Megawati yang tidak kunjung menarik menteri-menteri asal PDIP dari Kabinet Indonesia Maju, dan setelah Mahfud MD keluar dari kabinet.

Menurut Eep, Megawati itu orang yang tahu pergerakan momentum, dan dalam politik, momentum itu penting. Ia menjelaskan, momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Kata Eep, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana.

5. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, hari ini mengumumkan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alasan politisi senior Partai Golkar menjatuhkan dukungan kepada pasangan itu, karena didasarkan pada keberlanjutan program dan prestasi Presiden Jokowi.

6. Jabatan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), beralih dari Yaqut Cholil Qoumas yang juga menteri agama, ke Addin Jauharuddin, dalam Kongres GP Ansor XVI di Kota Semarang, hari ini. Addin menyatakan, akan mengikuti arahan PBNU dalam menentukan arah dukungan pada Pemilu 2024. Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai induk organisasi GP Ansor, sudah mengambil garis netral, meskipun belakangan ini muncul protes dari sebagian warga NU yang menyebut pengurus PBNU mendukung paslon nomor urut 2.

7. Pemerintah Indonesia memantau penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas Korea Selatan, terkait dugaan pencurian informasi teknologi jet tempur KF-21 Boramae oleh dua insinyur Indonesia. Juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, KBRI Seoul telah berkomunikasi dengan kedua insinyur itu yang saat ini masih belum ditahan.

Iqbal mengatakan, insinyur itu terlibat dalam pengembangan jet tempur KF-21, proyek bersama Indonesia-Korea Selatan sejak 2016. Dua insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) itu, dicurigai menyimpan data pengembangan KF-21 di dalam USB. Saat ini, petugas Korea Selatan sedang menyelidiki apakah data yang disimpan tersebut mengandung teknologi strategis.

EKONOMI

1. Isu bakal mundurnya Sri Mulyani (Ani), dari jabatan menteri keuangan yang berhembus sejak Januari lalu masih santer beredar, menyusul mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sejumlah ekonom menilai, mundurnya Sri Mulyani akan menimbulkan dampak besar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menyebut, dampak pertama yang terbesar adalah menurunnya kredibilitas keuangan pemerintah yang selama ini dikelola secara baik oleh Ani. Ini bisa menurunkan kepercayaan investor, sehingga memicu capital outflow besar-besaran.

Potensi capital outflow yang makin besar akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga memicu meningkatnya laju inflasi barang berbasis bahan baku impor. Selain itu, bisa memperburuk prospek investasi, terutama pada sektor finansial. Hal ini akan ditandai dengan turunnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, mundurnya Ani akan berdampak melonjaknya imbal hasil surat utang yang dipicu turunnya rating utang pemerintah. Ketidakhadiran Ani mengelola keuangan negara, berisiko meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan fiskal. Selain itu, turunnya rasa percaya investor terhadap keberlanjutan mega proyek seperti IKN.

Ia juga melihat capital outflow di pasar keuangan, menyebabkan pelemahan kurs rupiah yang sangat dalam. Untuk mengurangi dampak, Bhima menyarankan Sri Mulyani cepat mundur untuk mengakhiri spekulasi para pelaku pasar. Kedua, Jokowi mencari pengganti Ani yang punya kapasitas dalam bidang kebijakan fiskal hingga punya koneksi internasional.

2. Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono menilai, janji capres Prabowo Subianto untuk melambungkan pertumbuhan ekonomi 8% hanya mimpi. Terlebih, jika caranya dengan berpijak pada pondasi kebijakan Presiden Jokowi. Menurut dia, dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, target pertumbuhan 6% saja sudah optimistis. Sementara target 7%, perlu perubahan dan strategi besar yang baru. Jika pasang target 8%, perlu strategi besar baru dan usaha ekstra untuk mencapainya.

Ia menilai strategi besar pembangunan era Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi tambang terbukti gagal mentransformasi perekonomian dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Yusuf, program utama yang seharusnya diusung oleh capres 2024, untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif adalah mengatasi rendahnya kualitas angkatan kerja dan mencegah deindustrialisasi dini secepatnya. Kedua hal tersebut, ia nilai menyebabkan bonus demografi yang dicita-citakan tidak banyak memberi manfaat ke industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

TRENDING MEDSOS

1. #GanjarMahfud2024 dan Gelora Bung Karno trending di X. Hari ini, Stadion Gelora Bung Karno menjadi venue acara Konser Salam M3tal Ganjar-Mahfud.

2. #KampusBergerak bersama kata Guru Besar dan Akademisi masih trending di X. Hari ini, giliran sivitas akademika Universitas Padjajaran dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan keprihatinan atas situasi politik saat ini.

3. Ahok trending di X, setelah ia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dan menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 2, Ganjar-Mahfud.

HIGHLIGHTS

1. Setelah Mahfud mengundurkan diri dari kabinet, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kabinet baik-baik saja, bekerja seperti biasa. Sebagaimana banyak orang yang sudah mempunyai persepsi tersendiri terhadap kebiasaan Presiden, bahwa apa yang diucapkan harus dimaknai sebaliknya, maka wajar bahwa isu kabinet sudah berjalan tidak normal masih tetap menjadi perhatian publik. Kabar bahwa sejumlah menteri, selain Mahfud, yang juga sudah tidak kerasan di dalam kabinet, masih menjadi bahan percakapan publik hangat. Terlebih perhatian pada Menkeu Sri Mulyani, yang sudah lama disebut-sebut bakal hengkang, yang menurut dua ekonom Bhima Yudhistira dan Yusuf Wibisono, punya dampak besar pada sektor keuangan negara ini.

2. Gelombang keprihatinan dari kalangan kampus, yang kian membesar merupakan wujud dari kesamaan pandangan bahwa situasi politik, sedang tidak baik-baik saja. Seruan itu diharapkan menggugah rakyat untuk berani bersikap bebas, tidak tunduk pada tekanan.

3. PDIP telah membunyikan alarm ‘kewaspadaan nasional’, menjelang pemilu dengan membunyikan kentongan, penanda kewaspadaan tradisional. Dengan simbolisasi tersebut, PDIP menengarai adanya pontensi ketidakberesan dalam pemilu¬†mendatang.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 3 Februari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187