Maruarar Sirait Keluar dari PDIP, 169 Saksi Diperiksa Dewas KPK, dan Subsidi Energi 186,9 triliun untuk 2024

POLITIK

1. Maruarar “Ara” Sirait (55 tahun), mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP kemarin di kantor DPP PDIP, dengan secara simbolik menyerahkan kartu tanda anggota partai kepada Wasekjen PDIP, Utut Adianto. Ara mengaku, akan mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Selama bergabung dengan PDIP, putra dari salah satu pendiri PDIP, Sabam Sirait itu, pernah menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. Nama Ara juga beberapa kali masuk bursa calon menteri kabinet Jokowi.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menghormati keputusan Ara. Menurut Djarot, itu sikap yang gentle, yang lebih baik ketimbang tiba-tiba loncat ke pihak lain. Djarot yakin, keputusan Ara itu justru makin membuat partainya lebih solid. Menurut penilaian pengamat politik Dedi Kurnia Syah, mundurnya Ara tak berdampak pada elektabilitas dan stabilitas PDIP, dan tidak berefek banyak terhadap tingkat keterpilihan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kata Dedi, nama Ara hanya populer di Ibu Kota, seperti Budiman Sudjatmiko, tetapi minim kontribusinya pada partai di tingkat pemilih bawah.

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni pun langsung mengajak Maruarar Sirait bergabung dengan partainya. Sedangkan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid menyebut Ara akan bergabung dengan salah satu partai di koalisi pendukung pasangan nomor urut 2 itu. Meutya tidak menyebut partai yang dimaksud. Namun, dia memastikan Ara tak bergabung dengan partainya, Golkar.

2. Ketua DPR, Puan Maharani hari ini mengatakan, usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi boleh saja disampaikan ke DPR, tetapi ia menilai tak ada urgensinya untuk memakzulkan Presiden. Capres Ganjar Pranowo mengatakan, pemakzulan bisa saja terjadi apabila terdapat indikasi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh kepala negara. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta agar tak ada agenda-agenda lain yang tidak produktif saat ini, karena masa pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi, sedang berfokus menyelesaikan tugas-tugasnya.

Usulan pemakzulan itu, disuarakan sejumlah orang yang tergabung dalam Petisi 100, dengan alasan Presiden Jokowi melanggar konstitusi karena terlalu cawe-cawe dalam proses Pemilu 2024. Usulan itu, disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan MPR, pekan lalu. Mereka antara lain, mantan KSAD Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Amien Rais dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar. Selain itu, ada Faizal Assegaf, pengajar UNS M. Taufiq, Ketua FUI DIY Syukri Fadholi, Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor, dan Marwan Batubara.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemakzulan Presiden bukan kewenangan kementerian yang dia pimpin, tetapi urusan partai politik dan DPR. Mahfud menyebut, proses pemakzulan Presiden harus melalui rangkaian dan butuh waktu lama di DPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Pemakzulan Presiden, kata Mahfud, harus diusulkan 1/3 jumlah anggota DPR RI. Kemudian, dilakukan sidang pleno dengan syarat 2/3 dari anggota DPR hadir. Apabila 2/3 dari anggota DPR yang hadir menyetujui pemakzulan presiden dan memenuhi syarat, maka kasusnya dibawa ke MK. Menurut Mahfud, dalam kondisi situasi saat ini, proses itu tak bakalan selesai dalam 1 tahun.

3. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini, membantah kabar bahwa Presiden Jokowi akan mengangkat jutaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), jika putranya Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto, menang di Pilpres 2024. Kabar itu disuarakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, dalam sebuah rekaman video yang viral.

Dalam video itu, Sekda Hasbi mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Setiawan Aswad, membuka acara Rembuk Guru di museum daerah setempat, yang dihadiri oleh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya, termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se-Kabupaten Takalar pada Rabu (10/1/2024). Dalam forum itu, Hasbi antara lain mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menjanjikan, kalau anaknya (cawapres Gibran) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan jutaan PNS.

4. Menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Prof Firman Noor, salah satu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih mendatang adalah memulihkan tata pemerintahan dan politik yang menerapkan standar etika lebih tinggi. Kerusakan dalam bidang politik di Indonesia belakangan ini sangat nyata. Orang seolah boleh berkuasa dengan segala cara. Menurut Firman, jika praktik politik seperti itu dilanjutkan, maka bakal menjadi warisan yang buruk bagi generasi mendatang.

5. Rapat paripurna pembukaan masa sidang III DPR RI hari ini, hanya dihadiri 237 dari total 575 anggota Dewan, padahal anggota DPR sudah menjalani masa reses lebih dari sebulan. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, anggota DPR punya tugas selain menghadiri rapat, yakni turun ke daerah pemilihan. Meski begitu, Puan mengaku bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada seluruh anggota dewan lewat pimpinan fraksi-fraksi, agar sebisa mungkin menghadiri rapat di DPR.

6. Tiga pasangan kontestan Pilpres 2024, dipastikan hadir memenuhi undangan acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, pada Rabu besok. Juru Bicara Kelembagaan KPK, Ali Fikri, hari ini mengatakan, pasangan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud sudah mengonfirmasi bisa hadir. Dalam acara tersebut, para kontestan itu akan memaparkan gagasan soal pemberantasan korupsi, tapi acara itu bukan debat.

HUKUM

1. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap meminta KPK segera menelisik temuan PPATK tentang dugaan transaksi Rp 195 miliar ke 21 bendahara parpol. Menurut Yudi, jika Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK soal aliran dana ke bendahara parpol benar, maka KPK harus menyelidiki dan menyidik. Ia yakin, PPATK melakukan serangkaian analisis berdasarkan aliran rekening sehingga ditemukan dugaan korupsi.

PPATK menemukan transaksi dari luar negeri mengalir ke 21 rekening bendahara partai politik. Transaksi luar negeri itu, meningkat dari total 8.270 transaksi pada 2022 menjadi 9.164 transaksi di 2023. Dana yang diterima parpol dari luar negeri itu totalnya Rp 195 miliar pada 2023, meningkat jauh dibanding 2022 yang Rp 83 miliar.

2. Dewas KPK telah memeriksa 169 orang saksi, terkait pungli di lingkungan Rutan KPK. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menjelaskan, dari 169 orang itu, 32 di antaranya adalah saksi murni yang dinilai mengetahui adanya pungli tersebut. Lalu, 27 orang mantan tahanan KPK yang kini berada di Lapas, dan 137 lainnya saksi lain yang pernah bertugas di rutan. Dari pemeriksaan 93 orang pegawai, diperoleh 65 bukti berupa dokumen, penyetoran uang dan sebagainya, untuk dibawa ke sidang etik Dewas KPK. Total transaksi pungli itu mencapai Rp 6,148 miliar, dan pegawai yang terlibat menerima paling kecil Rp 1 juta dan paling besar Rp 504 juta.

3. Perusahaan software berbasis di Jerman, SAP, dijatuhi sanksi denda lebih dari USD 220 juta atau (sekitar Rp 3,4 triliun) atas tuduhan suap yang melibatkan pejabat pemerintah di seluruh dunia. Berdasarkan penyelidikan Departemen Kehakiman AS dan SEC, dugaan suap di Indonesia ditengarai terjadi sekitar 2015-2018 kepada pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Telekomunikasi dan Informatika yang kini dikenal Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengaku, baru mendengar informasi dugaan suap ini, Jumat pekan lalu. Namun, ia menyatakan KPK akan melakukan pendalaman. Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga mengaku baru tahu dugaan suap di KKP saat dirinya menjabat itu. Ia mengatakan, akan mencoba mencari tahu lebih dalam. Juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, mengaku tidak tahu karena di luar masa jabatan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Namun, kata dia, KKP menyerahkan kepada proses hukum.

EKONOMI

1. Realisasi anggaran infrastruktur 2023 mencapai Rp 455,8 triliun, tumbuh 22,2% dibanding tahun 2022. Namun, itu tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di bidang konstruksi yang hanya 770 ribu orang. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Wahyu Utomo, rendahnya serapan tenaga kerja di bidang konstruksi karena investasi pemerintah di sektor infrastruktur rendah, hanya sekitar 10%. Kedua, investasi swasta di infrastruktur juga menurun.

Sementara Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, faktor penyebabnya antara lain sebagian PSN memasuki fase akhir sehingga tenaga kerja berkurang. Lalu, kebanyakan model proyek konstruksi sifatnya precast sehingga tidak butuh banyak tenaga kerja. Selain itu, beberapa proyek menggunakan tenaga kerja asing, sehingga mempengaruhi serapan tenaga kerja lokal terutama proyek yang sifatnya turnkey atau pembayaran di belakang.

2. Kementerian ESDM, menyiapkan anggaran subsidi energi Rp 186,9 triliun untuk 2024. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 113,3 triliun dan subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Pada 2023, pemerintah merealisasikan subsidi energi sebesar Rp 159,6 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG Rp 96,9 triliun, serta subsidi listrik Rp 64 triliun. Tak cuma menambah alokasi subsidi energi, tahun ini Kementerian ESDM akan menambah realisasi penyaluran BBM Satu Harga. Menurut dia, per 2023 BBM Satu Harga baru terealisasi di 512 titik. Sementara, kementeriannya menargetkan 612 titik sepanjang 2017-2024.

TRENDING MEDSOS

1. Anies Deserve Better trending di X, sebagai dukungan bagi paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin yang mendapat tekanan, terutama kasus terakhir penurunan videotron yang dipasang pendukungnya di depan Graha Mandiri, Jakarta Pusat.

2. Tagar #YangJoint02ThanksYa trending di X, yang dicuitkan pendukung paslon nomor 02, Prabowo-Gibran. Selain itu juga TerOrisBaasyir DukungAMIN yang menyerang pasangan Anies-Muhaimin.

3. Videotron mewarnai pencarian di Google, dengan lebih 5.000 pencarian. Ini terkait penurunan videotron Anies Baswedan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat.

HIGHLIGHTS

1. Beredar video Sekda Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, bilang bahwa Presiden akan mengangkat jutaan CPNS, jika pasangan nomor urut 2 menang pilpres. Lantas beredar pula video, pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan memberi arahan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Untuk kasus video yang pertama itu, pihak Istana sudah membantah. Di saat sedang kuat beredar narasi bahwa pemerintah menggunakan banyak jalur untuk memenangkan Prabowo-Gibran, media sosial dengan bukti video menjadi salah satu sarana konfirmasi atas narasi itu.

2. Rapat paripurna pembukaan masa sidang III DPR RI, hari ini hanya dihadiri kurang dari separuh anggota dewan, setelah reses selama lebih dari sebulan. Meski keadaan macam ini – anggota DPR absen rapat – sudah kerap terjadi, tapi untuk kali ini mereka mungkin punya alasan kuat: menggalang suara supaya dipilih kembali. Karena, berdasarkan catatan Formappi, 90% anggota DPR sekarang mencalonkan diri kembali. Namun, kembali terpulang kepada hati nurani masing-masing, apakah tindakan tersebut sudah tepat. Selain itu, tentu saja parpol yang menjadi induk para anggota DPR harus bersikap terhadap para anggotanya yang membolos.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 16 Januari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187