BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Sabtu, 25 November 2023
POLITIK
1. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara jalan sehat di Kota Makassar, hari ini. Menurut Ketua Milenial Prabowo-Gibran Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, semula ditargetkan peserta sekitar 500.000, namun menjelang acara berlangsung sebanyak 1,2 juta kupon habis, ditambah pendaftar online sekitar 100.000 sehingga total keseluruhan 1,3 juta orang peserta. Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Makassar sekitar 1,4 juta.
Acara ”Jalan Santai Satu Putaran” itu menyediakan hadiah total Rp 2 miliar, yang terbagi dalam bentuk hadiah 2 unit rumah, 2 unit mobil, 22 tiket paket umroh, sepeda motor, laptop, sepeda, handphone, kulkas, televisi dan rice cooker, dispenser yang jumlahnya masing-masing 22 serta dan 20 hadiah hiburan lainnya. Amar Ma’ruf, putra Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan pasangan Prabowo-Gibran meraup suara 60% di Sulsel dalam Pilpres 2024.
2. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 47% responden menilai sikap Presiden Jokowi meninggalkan PDIP dan tidak mendukung Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024 tidak pantas, 30% responden menilai pantas dan 23% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Dari 47% tersebut terdiri sebanyak 39% menilai kurang pantas dan 8% menilai tidak pantas sama sekali. Berdasarkan data itu, kata Saiful Mujani, Kamis (23/11/2023), dukungan moral masyarakat kepada Jokowi atas sikapnya terhadap PDIP, tidak begitu kuat.
Survei tersebut dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 terhadap 2.400 responden usia 17 tahun ke atas, dengan metode wawancara tatap muka. Response rate sebesar 1.939 atau 81%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dalam survei itu juga dimunculkan pertanyaan “Pantas atau tidak pantas putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan jebolan PDIP menjadi cawapres Prabowo Subianto”. Hasilnya, 40% responden menilai kurang pantas, 10% menilai tidak pantas sama sekali, 27% menganggap pantas, dan sisanya sebanyak 23% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
3. Presiden Jokowi mengingatkan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, bahwa perubahan kurikulum menjadi salah satu pemicu tingginya stres guru-guru di Indonesia. Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam pidatonya di peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, hari ini. Jokowi juga mengingatkan tentang ketimpangan antara guru di perkotaan dan di daerah 3T (terpencil, terdepan dan terluar).
4. Politisi PDIP, Adian Napitupulu, sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura sejak minggu lalu. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, kemarin mengatakan Adian terlalu keras bekerja sehingga lupa menjaga kesehatan. Adian saat ini duduk sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
5. Sekretaris Majelis Syuro PA 212, Slamet Maarif, mengatakan PA 212 akan menggelar Reuni Aksi 212 di Jakarta pada Sabtu pekan depan, 2 Desember 2023. Reuni Aksi 212 akan mengusung tema “Munajat untuk Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI”. Namun, dia tidak mengungkap lokasi acara.
6. Analis politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, menilai hak angket sangat mungkin dijalankan DPR untuk menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023. Apalagi, Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah memutus Ketua MK, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat karena terlibat dalam membuat putusan itu, yang membuka jalan Gibran Rakabuming dapat ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Airlangga Pribadi, kemarin, putusan MKMK itu membuka jalan bagi DPR untuk melakukan investigasi, apalagi Tap MPR tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih berlaku.
HUKUM
1. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Puncak, Papua Tengah, pada Jumat (24/11/2023). Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, menyebut kejadian itu diketahui dari pernyataan seorang saksi yang melaporkan penyerangan tersebut ke Koramil 1717-03 Beoga. Benny menyebut, terdapat 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, mengatakan Satgas Ops Damai Cartenz 2023 bersama Polres Puncak, tengah menyelidiki kasus tersebut.
2. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kemarin mengabarkan Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian sementara Ketua KPK, Firli Bahuri dan menetapkan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebagai ketua sementara KPK. Ari mengatakan pergantian Firli secara permanen, akan ditentukan sesuai proses hukum yang berjalan.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan sejak terbitnya Keppres tersebut maka berlaku juga pemutusan akses kegiatan dan pekerjaan Firli di KPK untuk sementara. Tanak menyebut, Firli tidak memiliki kewenangan untuk bekerja di KPK dan mengambil keputusan apapun, namun tetap diperbolehkan datang ke kantor.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan, siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke PN Jaksel, kemarin, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Persidangan perdana akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023.
EKONOMI
1. Total nominal transaksi judi online sejak 2017 hingga kini mencapai lebih Rp 500 triliun. Tahun 2022 sampai 2023 saja, menurut pejabat PPATK M Natsir Kongah, sebanyak 3.295.310 orang berpartisipasi dalam permainan judi online dengan total deposit Rp 34,51 triliun. Sepanjang 2023, PPATK telah menghentikan sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri atas 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya mencapai Rp 138 miliar. Perputaran dana ini meliputi uang taruhan, pembayaran kemenangan, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi yang ditengarai pencucian uang.
2. Menkeu, Sri Mulyani, melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada Oktober 2023 tercatat Rp 1.572,2 triliun, turun 5,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan paling dominan adalah belanja non-K/L. Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp 803,6 triliun, atau 64,5% dari pagu. Sebanyak Rp 232,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi, turun 17,82% dibandingkan Oktober 2022 sebesar Rp 425,6 triliun. Selain itu, untuk program kartu prakerja sebesar Rp 4,3 triliun.
Sedangkan belanja K/L mencapai Rp 768,7 triliun, 1,94% dibandingkan periode sama tahun lalu. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta, menambahkan komponen BPP yang mengalami penurunan terutama karena pembayaran kompensasi energi ke Pertamina, jauh lebih kecil dari tahun lalu karena harga komoditas migas yang turun.
3. Pemerintah mencatat penerimaan positif hingga Oktober 2023, dengan capaian sebesar Rp 2.240,1 triliun, atau tumbuh 2,8% dibanding periode sama tahun lalu (yoy). Salah satunya didorong oleh dividen BUMN mencapai Rp 71,4 triliun, atau 150% dari target APBN. Setoran BUMN tersebut masuk dalam PNBP. Total PNBP Rp 494,18 triliun, 111,96% dari target atau tumbuh 3,72% (yoy). Ini termasuk penerimaan dari SDA dan Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, penerimaan pajak per Oktober 2023 sudah Rp 1.523,7 triliun, tembus 88,69% dari target APBN. Menkeu, Sri Mulyani, optimistis penerimaan pajak bisa mencapai Rp 1.818,24 triliun sampai akhir 2023, sesuai target Perpres No. 75/2023.
TRENDING MEDSOS
PSSI trending di X (Twitter), karena laga antara Argentina vs Brazil ditunda sekitar 30 menit kemarin akibat lapangan Jakarta International Stadion (JIS) tergenang air. Tergenangnya lapangan tersebut menjadi pertanyaan publik kepada PSSI karena JIS telah mengalami renovasi jelang bergulirnya Piala Dunia U-17 2023, termasuk penggantian rumput dengan anggaran Rp 6 M.
HIGHLIGHTS
1. Pendapat dari dosen Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, bahwa hak angket sangat mungkin dijalankan DPR untuk menyelidiki putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, secara normatif memang bisa. Telah terjadi campur tangan eksekutif dan nepotisme dalam putusan itu dan sudah disampaikan MKMK. Namun, untuk mewujudkan hak angket, anggota DPR tentu tak semata-mata berdasarkan pertimbangan normatif, pertimbangan pragmatis yang lebih menonjol. Pertimbangan pragmatis ini antara lain mengenai untung rugi putusan itu bagi parpol atau pribadinya. Karena pertimbangan inilah, tidak mudah untuk mewujudkan hak angket.
2. Hasil survei SMRC mengenai pendapat masyarakat tentang manuver Presiden Jokowi dan keluarga jelang Pilpres 2024, memberi gambaran yang relatif terukur dari kontroversi yang terjadi di masyarakat akibat dari langkah Jokowi tersebut.
Sumber
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Sabtu, 25 November 2023