BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Selasa, 14 November 2023
POLITIK
1. Struktur dan personel Tim Pemenangan Nasional capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) hari ini diumumkan oleh Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat. Amin menggunakan peristilahan dalam sepakbola untuk menamai tim dan struktur. Tim disebut skuat, ketua disebut kapten dan wakil ketua disebut co-captain. Sang kapten adalah Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus, mantan kepala Basarnas, yang juga mantan pilot F-16.
Berikut nama 12 co-captain dalam skuat tersebut: Sudirman Said, Thomas Trikasih Lembong, Al Muzzammil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azrul Tanjung, Nasirul Mahasin, Leontinus Alpha Edison, Yusuf Muhammad Martak, Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto), Muhammad Jumhur Hidayat, Maksum Faqih, Suyoto. Sekjen: Novita Dewi Bendahara: Gede Widiade, Tim Hukum Nasional: Ari Yusuf Amir.
2. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) hari ini mengeluarkan pernyataan, meminta Presiden Jokowi menghentikan berbagai manuvernya. Forum Pemred beranggotakan para pendiri dan para pemimpin redaksi media arus utama. Menurut Forum Pemred, kondisi saat ini berpotensi menimbulkan guncangan serta ketidakstabilan politik, keamanan dan perekonomian nasional.
Forum ini meminta Jokowi berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja pemerintahannya pada Oktober 2024. Selain itu, Jokowi diminta melaksanakan Pemilu 2024 agar sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum berdasarkan UUD 1945 dan amanat reformasi 1998, serta menjaga netralitas terhadap semua kontestan pemilu.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan, Sumatera Utara, telah mengeluarkan surat pemberhentian Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dari keanggotaan partai yang dipimpinnya. Menantu Presiden Jokowi tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Bobby sebelumnya memang sudah terbuka menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran yang tidak didukung oleh PDIP, dan sudah memberi penjelasan kepada DPP PDIP tentang pilihannya itu. Namun DPP PDIP meminta Bobby untuk memilih; tetap di PDIP atau keluar jika mendukung Prabowo-Gibran. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan surat tersebut baru berupa usulan dari DPC PDIP Kota Medan agar Bobby diberhentikan dari anggota partai.
4. Presiden Jokowi mendesak Presiden AS Joe Biden berbuat lebih banyak untuk mengakhiri kekejaman di Gaza dan mendorong gencatan senjata. Desakan itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Gedung Putih, Senin (13/11/2023) waktu setempat.
Selain itu, Jokowi-Biden juga membahas ‘Kemitraan Strategis Komprehensif’. Kepada Jokowi, Biden mengatakan bahwa sejak 2002, AS telah memberikan bantuan USD 6,2 miliar untuk pembangunan, ekonomi, kesehatan dan keamanan di Indonesia. Dia juga berkomitmen memberi tambahan USD 172 juta dalam bentuk program baru di berbagai sektor, antara lain transisi energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan.
5. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengaku tidak bisa mengawasi proses hingga penetapan capres-cawapres oleh KPU, karena akses pengawasan Bawaslu sudah terbatas ketika masing-masing pasangan mendaftarkan diri ke KPU, pada 19-25 Oktober 2023. Selain itu, Bagja mengaku tidak diberi akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh KPU pada masa pendaftaran hingga verifikasi capres-cawapres, padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No. 19/2023 tentang pencalonan pilpres, KPU wajib memberikan akses Silon itu kepada Bawaslu.
KPU membantah pengakuan Bawaslu tersebut. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Holik, hari ini menyatakan akses Silon itu sama seperti yang sebelumnya, sudah pernah diberikan untuk digunakan Bawaslu mengawasi tahapan pencalonan anggota legislatif. Menurutnya, cara mengaksesnya pun tidak berbeda, yakni dengan akses pembacaan data.
6. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) membuat posko pengaduan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan politik selama Pemilu 2024. Masyarakat yang mendapat temuan soal dugaan anggota TNI-Polri terlibat politik praktis di Pemilu 2024, dapat melapor ke PBHI melalui nomor 0895385587159 atau alamat email [email protected].
HUKUM
1. Mahkamah Agung hari ini mulai mengadili judicial review Peraturan KPU (PKPU) No. 23/2023 terkait perubahan syarat capres-cawapres yang diajukan oleh 2 pihak, yakni Aliansi Peduli Demokrasi dan LBH Yusuf. Pasal yang digugat adalah Pasal 13 Ayat 1 q, yang berbunyi, “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada”.
PKPU No. 23/2023 dibuat oleh KPU pada 3 November 2023, setelah MK mengeluarkan putusan No. 90/2023 terkait syarat capres-cawapres. Putusan MK No. 90 yang berdasarkan putusan MKMK dibuat dengan cara melanggar etik tersebut, menjadi dasar hukum KPU menerima pendaftaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.
2. Ketua KPK, Firli Bahuri, hari ini mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasaan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), dengan alasan menghadiri pemeriksaan Dewas KPK. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan Firli bersedia diperiksa namun dilakukan di Bareskrim Polri. Ade menyebut pihaknya masih belum memutuskan menerima atau tidak permintaan Firli tersebut dan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.
Sementara itu, di hari yang sama, Firli bersikeras menyambangi Dewas KPK untuk diperiksa terkait dugaan pemerasaan terhadap SYL, meskipun permintaannya itu ditolak oleh Dewas KPK. Firli seharusnya diperiksa kemarin, namun jubir KPK Ali Fikri mengatakan Firli akan datang ke Dewas KPK sesuai dengan surat resmi, yakni hari ini.
3. Ketua KPK, Firli Bahuri, hari ini mengaku telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan buron kasus dugaan suap eks politisi PDIP, Harun Masiku, pada 3 minggu lalu. Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU (saat itu), Wahyu Setiawan. Dia telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK pada 2020. Firli menegaskan pihaknya masih terus mencari keberadaan Harun dan telah menerjunkan tim ke sejumlah negara.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengaku telah pergi ke negara tetangga namun belum berhasil menangkap Harun. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishna Murti, menduga Harun ada di dalam negeri mengacu pada data perlintasan imigrasi 2020 yang menunjukkan Harun belum tercatat ke luar negeri.
4. Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan penyegelan ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pius Lustrilanang, oleh tim penyidik KPK hari ini, terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Sorong, Papua Barat Daya (PBD). KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sorong, PBD pada hari Minggu (12/11/2023) dan menangkap 6 orang antara lain Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso; anggota DPRD Sorong, Manuel Syatfle; dan Kepala BPK perwakilan PBD, Patrice Lumumba Sihombing.
Yan Piet Mosso telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan suap pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Sorong. KPK sudah mengamankan uang tunai sekitar Rp 1,8 miliar dan 1 unit jam tangan merek Rolex.
EKONOMI
1. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin tertekan dengan penetapan kenaikan upah minimum yang diamanatkan PP No. 51/2023 tentang Pengupahan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, mengatakan kinerja industri TPT yang masih berkontraksi hingga saat ini membuat kenaikan upah tak dapat dilaksanakan.
Tanpa kenaikan upah pun, kata Redma, hingga pekan ini karyawan yang dirumahkan masih di atas 100 ribu orang, belum termasuk yang terkena PHK. Kinerja industri TPT masih negatif, bahkan titik terang pun belum terlihat pada 2024. Redma meminta pemerintah tidak menyelesaikan masalah ekonomi dengan pertimbangan kepentingan politik jangka pendek.
2. Izin usaha pertambangan PT Freeport Indonesia akan diperpanjang 20 tahun. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Dalam pertemuan dengan Adkerson, Jokowi menyatakan gembira, pembahasan penambahan 10% saham PT Freeport Indonesia dan perpanjangan izin sudah mencapai tahap akhir. Dia berharap hal itu bisa diselesaikan akhir November ini. Menko Marves Ad Interim, Erick Thohir, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Jokowi dan Adkerson juga membahas hilirisasi, termasuk investasi Freeport di pembangunan smelter di Gresik dan Fakfak.
3. Neraca perdagangan Indonesia diproyeksi mencatat surplus pada Oktober 2023. Namun, surplus diperkirakan lebih kecil daripada bulan sebelumnya. Ekonom Bank Syariah Indonesia, Kurniawati Yuli Ashari, menghitung surplus neraca perdagangan Oktober sebesar USD 3,2 miliar, lebih rendah dari September yang surplus USD 3,42 miliar.
Penurunan surplus ini didorong oleh penurunan kinerja ekspor sejalan dengan penurunan indikator di China. Selain itu, harga komoditas utama ekspor pada Oktober juga menurun dibanding September. Sementara impor secara keseluruhan akan lebih tinggi dari September, sejalan peningkatan impor nonmigas karena indikator konsumsi domestik membaik. Namun impor migas mengalami penurunan.
TRENDING MEDSOS
1. Pak Mahfud MD trending di X (Twitter), setelah mengeluarkan statement mengenai sejumlah menteri Jokowi terjerat kasus korupsi. “Yang belum tertangkap hati-hati,” ujarnya.
2. #AniesMuhaimin2024 trending di X (Twitter), setelah merilis Timnas Anies.
HIGHLIGHTS
1. Pernyataan terbuka Forum Pemred yang berisi keprihatinan atas situasi politik menuju Pemilu 2024, dan meminta Presiden Jokowi menjaga netralitas, menunjukkan fakta yang memang terjadi di masyarakat. Forum ini menghimpun pengelola sejumlah media arus utama yang sehari-hari mengumpulkan dan menganalisa data pemberitaan dari lapangan hingga mempunyai informasi yang banyak dan luas, sehingga layak dipercaya.
2. Inisiatif dan partisipasi PBHI membuat posko pengaduan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kegiatan politik selama Pemilu 2024, patut diapresiasi. Semakin banyak pihak yang menaruh perhatian pada masalah tersebut bisa menjadi daya penangkal agar aparat penegak hukum tidak melanggar asas netralitas.
3. Pemeriksaan judicial review atas PKPU No. 23/2023 perlu dikawal dan dicermati karena akan menentukan perkembangan politik yang semakin memanas karena waktu pemilihan juga semakin dekat.
Sumber
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Selasa, 14 November 2023
