POLITIK
1. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka pagi ini, Wapres Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres menghadapi dinamika politik yang berkembang. Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sore ini, mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menolak niatan Gibran tersebut.
Dalam pertemuan itu juga, lanjut Pras, Wapres Gibran juga mohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Memasuki masa sidang DPR hari ini, kalangan DPR sudah ramai membahas langkah politik untuk memakzulkan Gibran dari kursi Wapres. Anggota Komisi II dari PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, sudah lebih 50 anggota lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut, kata Mardani, sudah disampaikan kepada pimpinan Dewan. Ketua DPR Puan Maharani mengaku telah menerima usulan tersebut dan akan memproses.
3. Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Untuk dapat diproses, HMP harus diusulkan minimal 25 orang anggota, setelah itu dilakukan pembahasan lebih lanjut di panitia khusus.
“Persoalan penting terkait kenegaraan” yang dimaksud para pengusul tersebut adalah putusan MA yang menetapkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran calon wapres pada 2024, tidak sah dan batal demi hukum. Dengan putusan MA tersebut kalangan DPR menilai Gibran tidak sah sebagai wapres.
Arah dari HMD adalah memakzulkan Gibran, yang harus dilalui melalui mekanisme di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga terakhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Berikut sikap politik parpol/fraksi terkait isu tersebut. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendorong DPR memproses HMD apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari kursi wapres. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan, PKB tengah mempertimbangkan penggunaan HMP.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyatakan, partainya terbuka pada usulan penggunaan HMP maupun hak angket. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya tidak ingin terburu-buru menentukan langkah sebelum ada keputusan dari pimpinan tertinggi partai.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto: HMD pilihan paling rasional. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh minta supaya pemakzulan Wapres Gibran dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain.
5. Pada waktu yang hampir bersamaan kemarin, 3 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di dalam kabinet Prabowo-Gibran mengundurkan diri dari partai, tapi tetap bertahan di kabinet. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, mantan Ketua Umum PSI, dengan jabatan terakhir sebagai anggota Dewan Pembina DPP PSI, mengaku pamit dari PSI untuk berkonsentrasi membantu presiden.
Lantas menyusul Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. yang menjabat Sekretaris Jenderal PSI, menyatakan keluar dari PSI dengan alasan kurang lebih mirip Giring. Menyusul kemudian Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, dengan posisi terakhir sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan, mereka memilih mundur dari keanggotaan PSI demi fokus pada tugas kenegaraan.
EKONOMI
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan dugaan alokasi dana Rp 14,69 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer) PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. Kemendikbud Ristek mengontrak 5 paket pengadaan senilai Rp 3,9 miliar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak 2 paket senilai total Rp 10,8 miliar.
ICW menilai belanja itu kontradiktif dengan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. ICW membandingkan penayangan di Instagram Story @raffinagita1717 milik Raffi dan Nagita yang mencapai Rp 575,7 juta per penayangan. Jauh lebih besar dibanding Dana Desa yang setelah dipotong 58,03% untuk Kopdes Merah Putih besarnya hanya Rp 200-300 juta per desa.
Merespons temuan sorotan ICW, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menjelaskan, dalam strategi penyebaran informasi KKP menggunakan multiplatform. Dalam pemilihan mitra, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi. Juga mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan, penjualan eceran mengalami perlambatan pada September 2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) September hanya tumbuh 0,6% (yoy), jauh lebih lambat dibanding Agustus 2026 yang tumbuh 1,3% (yoy). Secara bulanan, penjualan eceran mengalami kontraksi 3,1% (mtm), berbanding terbalik dengan Agustus 2026 yang tumbuh 0,8% (mtm).
BI memperkirakan kinerja penjualan eceran mulai membaik pada Oktober 2026. IPR diperkirakan tumbuh 1% (yoy) dengan IPR sebesar 221,8. Peningkatan terutama didorong oleh kenaikan penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Secara bulanan, penjualan eceran Oktober 2026 juga diperkirakan tumbuh 1% (mtm).
3. Setelah Shell yang mengalihkan bisnis SPBU-nya ke Sefas Group, British Petroleum (BP) menyusul dengan melepas 49,9% kepemilikan di PT Aneka Petroindo Raya (APR) kepada mitra patungannya, PT Anugrah Krida Retailindo (AKR). Dengan demikian, dua perusahaan migas dunia itu resmi melepas bisnis hilir SPBU di Indonesia.
Head of Country BP Indonesia James Tehubijuluw menjelaskan, pelepasan saham itu merupakan strategi penataan portofolio perseroan. Ia juga memastikan pelepasan saham pada bisnis SPBU ke AKR tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap pasar Indonesia. BP juga mengklaim, jaringan SPBU tetap menggunakan nama BP-AKR.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan, hengkangnya Shell dan BP dari bisnis SPBU tidak mengindikasikan iklim investasi hilir migas di Indonesia kurang kondusif. ia menjelaskan Shell saat ini memilih untuk fokus pada lini bisnis pelumas. Sementara itu, BP memilih berkonsentrasi pada kegiatan eksplorasi hulu migas di Papua.
4. Pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan perkebunan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, berdasarkan beneficial ownership, ke-11 perusahaan itu dimiliki investor Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan dalam negeri.
Pencabutan seluruh HGU dilakukan terhadap perusahaan dengan tingkat kebakaran lebih dari 50%, mengalami kejadian berulang, serta tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mitigasi kebakaran. Dari 11 perusahaan, 8 dikenai tindakan dan 3 masih pendalaman.
TRENDING MEDSOS
1. Nama Gibran menjadi kata paling banyak dicari dengan lebih 10.000 pencarian di Google. Sementara kata “dimakzulkan” dan “Hak Menyatakan Pendapat” trending di X. Seiring berakhirnya masa reses, suara penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) demi memproses pemakzulan Gibran semakin menguat di antara anggota DPR.
2. PSI masuk daftar Google Trends, nama Raja Juli trending di X. Isu mundurnya tiga elite PSI, termasuk pendiri dan mantan ketua umumnya, menjadi diskusi luas di media sosial.
3. Raffi Ahmad trending di X dan sejumlah media sosial lain. ICW menyoroti kontrak Rp 14,6 miliar untuk jasa pemengaruh (influencer) PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. Pembicaraan lain soal Raffi adalah Rans membatalkan kerja sama tur konser D’Masiv, setelah sebelumnya acara Rans Carnival diboikot di Yogya.
HIGHLIGHT
Di DPR pagi tadi sudah ramai suara kalangan anggota DPR untuk memproses politik pemakzulan Wapres Gibran. Pagi tu juga di tempat berbeda, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo. Ia menyampaikan niat melepas jabatan wapres, tapi minta diberi kesempatan untuk membuktikan ijazah pendidikannya melalui proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Sempat beredar kabar dalam pertemuan tersebut Prabowo menolak permohonan pengunduran diri Gibran. Kabar itu langsung dibantah oleh Mensesneg Pras. Intinya, Prabowo tidak menolak permohonan Gibran tersebut.
Peristiwa di DPR dan di Istana itu tali-temali, dan power play ini tampaknya akan memakan waktu panjang.()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Selasa, 10 November 2026
