SOSIAL
Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 sekolah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas sekolah yang dikeluarkan itu adalah sekolah swasta bertaraf internasional, serta memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sudaryono juga menjelaskan dari 580.000 satuan pendidikan, lebih dari 340.000 di antaranya telah mendapatkan MBG. Sementara, sekitar 240.000 lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan. Jatah ribuan sekolah yang dicoret itu untuk perluasan layanan tersebut, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
HUKUM
1. Polisi telah mengetahui identitas pelaku penembakan yang menewaskan 3 ASN Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu lalu. Identitas pelaku, kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani, hari ini, didapat dari rekaman video call antara pelaku dengan keluarganya.
Pelaku menggunakan handphone yang diambil dari korban penembakan bernama Willi Mbuik, lantas digunakan untuk melakukan percakapan video dengan keluarganya. Menurut polisi, para pelaku tersebut memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena tindak kriminal yang mereka lakukan sebelumnya.
2. Seorang anggota TNI AU dengan inisial Serda AMF tewas di kawasan Kompleks TNI AU Halim Perdanakusumah, yang diduga akibat dianiaya oleh seniornya, kemarin. Pernyataan resmi dari TNI AU melalui media sosial hari ini tidak menjelaskan kasusnya, dan identitas pelaku, hanya menjelaskan bahwa kasus itu sedang ditangani oleh Polisi Militer TNI AU (Pomau).
EKONOMI
1. Hasil Mandiri Business Survey menunjukkan, 64% dari 1.269 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mengaku mencatat kenaikan omzet pada semester I-2026. Angka ini meningkat dari semester I-2025 yang hanya 48%. Head of Mandiri Institute, Andre Simangunsong mengatakan, peningkatan ini menunjukkan kemampuan pelaku UKM mempertahankan kinerja di tengah berbagai tantangan.
Sektor pertanian mencatatkan kenaikan omzet tertinggi, yakni 74%. Disusul sektor transportasi dan logistik, sektor konstruksi, serta industri pengolahan masing-masing 68%. Ini menunjukkan penguatan kinerja tak hanya terjadi pada sektor yang terkait langsung dengan konsumsi masyarakat, tapi juga sektor-sektor yang terkait rantai pasok dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening masyarakat. Rekening akan dibuatkan pemerintah, dan mulai dibagikan kuartal I-2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari digitalisasi bansos yang sistemnya akan diluncurkan Oktober mendatang.
Luhut menjelaskan, nanti tidak ada lagi subsidi produk tapi langsung ke rekening bank. Penerima bansos sekitar 50 juta masyarakat termiskin desil 1-5. Sumber dana bansos dari berbagai penghematan yang dilakukan pemerintah, termasuk penghematan lewat digitalisasi yang mencapai Rp 1.200 triliun.
Pemerintah membangun sistem pelindung sosial (perlinsos) digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima dilakukan menggunakan biometrik wajah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengecek dan mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK.
3. Menkeu Purbaya memastikan pemerintah akan menanggung gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama 2 tahun. Menurut dia, beban gaji tersebut tidak terlalu membebani keuangan negara. Dengan kebijakan ini KDMP akan mampu membiayai operasionalnya sendiri melalui keuntungan yang diperoleh. Keuntungannya akan dialihkan kembali ke Dana Desa.
Sebelumnya, dari sisi pendanaan, Purbaya memastikan pemerintah siap membayar utang pembangunan KDMP Rp 40 triliun per tahun selama 6 tahun. Dengan demikian, totalnya mencapai Rp 240 triliun untuk 80 ribu unit KDMP.
Terpisah, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, hingga kini pembangunan KDMP telah memakan anggaran Rp 106 triliun, berasal dari pinjaman bank-bank Himbara sebesar Rp 175 triliun. Sementara berdasarkan dashboard pembangunan KDMP, per Jumat hari ini baru 24.191 unit KDMP yang telah selesai 100%. Angka itu baru 30% dari target 80.000 unit.
TRENDING MEDSOS
1. Nama Ahmad Muzammil Farisa trending dalam pencarian di Google. Prajurit TNI-AU, Serda Ahmad Muzammil Farisa, diduga meninggal tidak wajar di Mess Lanud Halim Perdanakusumah, Kamis pagi sekitar pukul 03.00 WIB. Ia diduga tewas dianiaya 4 orang seniornya.
2. Kata “Perlinsos” banyak dicari di Google, hari ini. Berita terkait kata tersebut adalah uji coba Perlinsos Digital diperluas ke 258 kabupaten/kota. Perluasan dilakukan setelah uji coba di 43 kabupaten/kota mencatat 4,3 juta kepala keluarga mendaftar dalam waktu 2 bulan.
3. “Gus Yaqut” kembali trending di X. Warganet membicarakan saksi pada sidang kasus korupsi kuota haji dengan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas. Slamet, Perencana Ahli Madya Sekretariat Ditjen PHU Kemenag, mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) pada sidang Kamis kemarin.
HIGHLIGHTS
1. Rencana digitalisasi bansos melalui penyaluran dana otomatis ke rekening bank berbasis Desil 1–5 yang tercatat di Kemensos, menyimpan risiko fatal berupa penyaluran salah sasaran yang masif dan tidak dapat dipulihkan. Di tengah kondisi riil di lapangan terkait carut-marut penetapan data Desil hingga terjadi bias validasi, sistem transfer otomatis tanpa jeda verifikasi manual sebelum eksekusi pembayaran, justru akan “mengunci” ketidaktepatan sasaran tersebut secara permanen.
Penggunaan teknologi canggih seperti biometrik wajah dan DPI hanya menyelesaikan masalah autentikasi identitas (memastikan uang diterima oleh pemilik NIK tersebut), namun tidak memvalidasi kelayakan ekonomi riil sang penerima. Akibatnya, efisiensi anggaran sebesar Rp 1.200 triliun yang diharapkan pemerintah, berpotensi besar terkikis oleh kebocoran sistemik akibat automatisasi atas data dasar yang cacat sejak awal.
2. Pencoretan 1.653 sekolah dari program MBG seharusnya dibaca sebagai koreksi atas kekeliruan penargetan, bukan sebagai bukti bahwa tata kelola program telah membaik. Selama ini anggaran negara justru ikut membiayai kelompok yang sesungguhnya mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, sementara banyak sekolah di wilayah 3T masih menunggu giliran.
Di saat yang sama, pemerintah tetap memikul komitmen fiskal yang sangat besar untuk MBG dan Kopdes Merah Putih, sehingga setiap kesalahan desain dan pelaksanaan akan semakin mahal bagi keuangan negara.
Langkah mengalihkan alokasi kepada kelompok yang lebih membutuhkan memang patut diapresiasi, tetapi pembenahan tidak boleh berhenti pada penyesuaian sasaran. Yang jauh lebih mendesak adalah memastikan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program benar-benar diperbaiki, agar belanja publik menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar capaian administratif.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 11 September 2026
