POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei nasional dari Indikator, sebanyak 49,5% publik merasa sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo, sementara 48,8% merasa kurang/tidak puas sama sekali, dan 1,6% tidak menjawab. Jumlah yang menjawab sangat puas hanya 5,5%, sedangkan yang merasa tidak puas sama sekali 8,1%.
Hasil survei tersebut yang dirilis hari ini, diselenggarakan pada periode 14-24 Juli 2025, dengan menggunakan sampel 4.250 orang dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei 95%.
Dari hasil survei tersebut tergambar terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo secara konsisten, dibandingkan hasil survei periode-periode sebelumnya. Pada Januari 2025 tingkat kepuasan publik berada di angka tinggi 86%, kemudian turun pada April 2025 menjadi 71%, meningkat menjadi 81% pada Desember 2025, tapi menurun kembali April 2026 menjadi 68%, dan Juli ini 49,5%.
Hasil survei dari Indikator tersebut, sejalan dengan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo per Juli 2026 sebesar 51,1%, turun drastis dibandingkan pada November 2025 sebanyak 81.2%, yang berarti turun 30,1%.
2. Presiden Prabowo menyatakan, semua pakar di dunia meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-4 di dunia pada 25 tahun mendatang, melampaui Jerman, Prancis, dan Inggris. Pernyataan Presiden itu disampaikan saat pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jabar, hari ini. Namun, Presiden tidak menyebut satu pun nama pakar yang dipidatokan.
3. Setelah program MBG didera banyak masalah, termasuk korupsi di level pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden memerintahkan semua kementerian bekerja sama untuk menyukseskan program unggulan tersebut. Hari ini dilakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan.
Beberapa hal diputuskan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, Kemenkes bersama BGN bakal bertemu dengan sejumlah ahli gizi terkemuka di Indonesia untuk mendapatkan masukan, ditargetkan selesai sebelum 5 Agustus 2026. Selain itu, akan dilakukan refocusing tentang siapa saja yang akan mendapatkan MBG.
HUKUM
Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan hari ini di 3 kota berbeda; Pemalang, Purworejo dan Jakarta. Sebanyak 21 orang ditangkap, termasuk sang bupati, kader Partai Golkar.
Saat penangkapan disita duit Rp 2 miliar. KPK belum mendetailkan konstruksi kasusnya, tapi kabar menyebut perkara menyangkut proyek pengadaan barang di Pemkab Pemalang. Dengan demikian Anom menjadi kepala daerah ke-12 yang ditangkap KPK sejak Januari 2026.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya menegaskan posisi BPI Danantara dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya sebagai peserta undangan rapat, dan tak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK. Kemarin, untuk pertama kalinya Danantara terlibat dalam rapat KSSK. Menurut Purbaya yang juga Ketua KSSK, kehadiran Danantara untuk memperoleh masukan terkait situasi bisnis dari pelaku secara langsung.
Rapat KSSK seharusnya hanya dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Menkeu. Purbaya menyatakan, keikutsertaan Danantara tidak melanggar aturan. Dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disebutkan, rapat KSSK boleh diikuti oleh lembaga lain yang diundang. Ketika KSSK mengambil kebijakan yang krusial, kata dia, Danantara akan keluar.
2. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pemerintah mulai memberikan sinyal untuk mengontrol BI, baik sengaja atau tidak. Hal itu tercermin dari pengumuman mundurnya Perry Warjiyo oleh Mensesneg Prasetyo Hadi hingga pelibatan Danantara dalam KSSK.
Dipo melihat peran pemerintah semakin membesar setelah melihat rapat prinsipal KSSK, Senin lalu, yang dipimpin Presiden Prabowo dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan CEO Danantara. Ia khawatir, setelah itu aturan main bank sentral pun akan berubah.
Menurut Dipo, peran BI dalam UU No. 4/2026 (UU P2SK) sudah semakin berkurang. Dalam Pasal 9A ayat 3, DPR kini dapat mengevaluasi BI secara langsung dan bersifat mengikat. Padahal sebelumnya evaluasi BI dilakukan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia yang dilaporkan kepada anggota DPR. Ia melihat saat ini pelaku pasar juga mengkhawatirkan kebijakan fiskal akan lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter.
3. Menkeu Purbaya membuka peluang menyuntikkan tambahan dana untuk 490 pemda yang kesulitan membayar gaji ASN. Namun, realisasinya masih menunggu keputusan Presiden. Menurut dia, sejak ada pemotongan transfer ke daerah (TKD) ada daerah yang mungkin tidak bisa survive. Selain tak bisa membayar gaji, juga membuat pemda tak bisa melakukan kegiatan operasional.
Mendagri Tito Karnavian telah menemui Purbaya, Senin lalu, terkait keluhan daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama gaji PPPK. Menurut Tito, pemerintah tak memberikan ruang bagi daerah untuk mengurangi hak pegawai akibat keterbatasan anggaran. Karena itu, ia minta Purbaya mempercepat pencairan dana bagi hasil (DBH) dan kemungkinan penambahan anggaran TKD.
Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran sejak 2025, termasuk memotong dana TKD. Total pemotongan dana TKD pada 2025 sebesar Rp 50,59 triliun. Sementara, pagu TKD dalam APBN 2026 ditetapkan Rp 693 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
4. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, 126.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Mei 2026. Selain itu, berdasar data BPJS Ketenagakerjaan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK hingga Mei telah mencapai sekitar 50.000 klaim.
Meski begitu, menurut Shinta, itu juga terjadi di banyak negara akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok. Yang membedakan setiap negara, adalah kecepatan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu jadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK besar.
TRENDING MEDSOS
1. Bupati Pemalang trending di Google Trends. KPK menangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama 4 orang lainnya di Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan ini, total ada 21 orang yang ditangkap di 3 provinsi.
2. Kata “APBN” trending di X. Pembicaraan tentang APBN meluas menyinggung berbagai isu, mulai dari gaji manajer Kopdes Merah Putih ditanggung APBN selama 2 tahun, membandingkan belanja APBN untuk alutsista yang mudah cair sementara gaji guru seret, hingga dugaan penggunaan APBN untuk keperluan pribadi pejabat, termasuk pejabat daerah. Sejumlah netizen bahkan menyinggung nama dinasti pejabat di daerah.
HIGHLIGHTS
1. Dari skandal korupsi program MBG di tubuh BGN sampai reaksi pemerintah supaya program tersebut tetap bisa dilaksanakan, tergambar betapa program yang makan ongkos luar biasa besar itu memang dijalankan tanpa perencanaan matang. Dan itu pun sudah diingatkan oleh banyak kalangan, baik ahli gizi maupun ekonom, dan para guru, sejak program itu diluncurkan.
Sekarang pemerintah, seperti dikatakan Menkes, akan berkonsultasi dengan para ahli gizi, dan melakukan refocusing penerima MBG. Langkah ini sudah jauh hari diingatkan oleh berbagai kalangan tersebut, yang justru dituding Presiden sebagai pihak yang ingin menggagalkan program MBG.
2. Pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mejadi negara terbesar ke-4 di dunia di bidang ekonomi, tentunya sah digunakan sebagai pelecut semangat nasional, tetapi harus dibaca secara kritis oleh para pembuat kebijakan. Posisi ke-4 dunia bukanlah takdir yang otomatis terjadi, melainkan buah dari kerja keras struktural yang harus dimulai secara konsisten sejak hari ini dengan segala prasyarat ideal yang harus dipenuhi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 29 Juli 2026
