HUKUM
1. Tiga mantan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) –Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya– yang sudah ditahan Kejaksaan Agung kemarin, diduga melakukan penyimpangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plh Kapuspenkum Kejagung Mochamad Jeffry, hari ini mengungkapkan, penyimpangan itu antara lain berupa penggelembungan harga alias mark up pembelian 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai total Rp 1,03 triliun, serta peralatan lain seperti TV 75 inch.
Selain itu, Dadan, Lodewyk, dan Sony, menunjuk yayasan tertentu sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alias dapur penyedia MBG. Yayasan-yayasan itu terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN, padahal seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra program. Beberapa waktu lalu Dadan menyebut, SPPG mendapat insentif setiap hari Rp 6 juta.
Aneka tuduhan Kejagung kepada 3 mantan bos BGN itu mirip dengan informasi yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Sebagai contoh, perihal pengadaan sepeda motor listrik pertama kali diunggah sebuah akun di media sosial pada 6 April 2026. Pengunggah menampilkan rekaman video ribuan sepeda motor listrik yang masih dibungkus plastik, dengan menyebut bahwa kendaraan roda 2 itu milik BGN untuk dibagikan di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya muncul aneka laporan yang aneh-aneh seperti pembelian sepasang kaos kaki seharga Rp 100.000, pembelian komputer tablet yang harganya jauh lebih tinggi dari harga pasar.
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditahan KPK, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, status Silmy sebagai wakil menteri Imipas dinonaktifkan. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kesalahan Silmy adalah pemerasan dan gratifikasi saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.
Saat di posisi itu Silmy memberi arahan kepada bawahannya untuk memungut biaya jauh lebih tinggi dari ketentuan, terhadap orang asing yang membutuhkan izin tinggal di Indonesia. Dari praktik itu, duit yang didapat mencapai ratusan miliar rupiah. Silmy mendapat setoran dari praktik tersebut. Ada 7 orang lainnya dari instansi Imipas yang dibekuk KPK.
Mereka antara lain Saffar Muhammad Godam (Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025), Jaya Saputra (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi), dan Ronald Arman Abdullah (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026).
3. Pengamat politik Saiful Mujani didampingi sejumlah pengacara antara lain Todung Mulya Lubis, datang ke Polda Metro Jaya hari ini, memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. Polisi memeriksa pendiri Saiful Mujani Research Center and Consulting (SMRC) itu, setelah mendapat pengaduan dari Robina Akbar yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada 8 April lalu, yang menuduh Saiful melakukan penghasutan melawan penguasa terkait pernyataannya dalam acara halal bihalal para pengamat.
Dalam acara tersebut Saiful mengeluarkan pendapat bahwa kondisi Indonesia saat ini mengalami kemerosotan demokrasi, karena itu menjatuhkan Presiden Prabowo dari kursi pemerintahan, dapat menyelamatkan Indonesia. Saiful menyatakan, bahwa pendapatnya tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Pengacara Todung Mulya Lubis menilai, seharusnya polisi tidak memproses laporan tersebut karena tidak ada unsur penghasutan.
EKONOMI
1. Nilai tukar rupiah kian tertekan pada perdagangan hari ini. Rupiah ditutup melemah 0,45% ke level Rp 18.020/USD. Posisi ini menandai rupiah menembus level psikologis baru Rp 18.000/USD. Level psikologis itu ditembus pukul 09.11 WIB, di Rp 18.015/USD, melemah 0,42%. Lalu, pukul 11.30 WIB terdepresiasi lebih dalam 0,56% ke Rp 18.040/USD, sebelum akhirnya ditutup di Rp 18.020/USD.
Menyusul ambrolnya rupiah tembus Rp 18.000/USD, aksi jual melanda Surat Utang Negara (SUN). Pada pukul 10.18 WIB, SUN tenor pendek mengalami kenaikan yield paling tajam. Yield tenor 1 tahun naik 4,6 basis poin (bps) menjadi 7,13%, tenor 2 tahun melonjak 8,7 bps ke 6,91%, sementara tenor 3 tahun naik 6,9 bps menjadi 6,83%. Sedangkan tenor menengah dan panjang, kenaikannya relatif terbatas. Yield tenor acuan 10 tahun pun ikut naik 4,3 bps ke 6,74%.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti beralasan, pemicunya tensi geopolitik Timur Tengah, serta kebutuhan dolar di dalam negeri masih besar untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Situasi serupa dialami tetangga. Ringgit terkoreksi 0,55%, dong Vietnam melemah 0,17%, dolar Taiwan melemah 0,14%. BI, kata dia, tetap meningkatkan intervensi serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market guna menarik aliran modal masuk.
Menkeu Purbaya mengaku sudah mengucurkan Rp 8 triliun untuk stabilisasi pasar obligasi dengan buyback surat utang negara yang dilepas investor. Langkah itu, kata dia, untuk membantu BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia juga membantah pelemahan rupiah terhadap dolar AS disebabkan kebijakan fiskal yang ugal-ugalan. Justru, kata dia, fundamental fiskal lebih bagus dari bulan-bulan kemarin.
Analis mata uang Ibrahim Assuaibi tak sependapat. Ia melihat penyebab utama pelemahan rupiah bukan dari BI, tapi tata kelola fiskal yang membuat pasar khawatir. Menurut dia, dalam kondisi saat ini seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program MBG hingga Kopdes Merah Putih, agar kondisi fiskal kembali membaik. Ia memperkirakan rupiah menuju Rp 19.000/USD bulan Juni ini.
2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mengalami tekanan jual. Pada pukul 15.08, indeks berada di level 5.820,56, melemah 2,03% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Indeks berada di zona merah sejak dibuka melemah 67,51 poin (1,14%) di level 5.873. Pada penutupan perdagangan sesi I, indeks anjlok 206,81 poin atau 3,48% ke level 5.734, dan pada penutupan perdagangan hari ini menguat dari sesi I menjadi minus 1,71% pada posisi 5.839.
Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengimbau investor mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental dan berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Secara fundamental, kata dia, kinerja emiten di BEI masih mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Per akhir 2025, emiten di BEI membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 21%. Berdasarkan distribusi laba bersihnya ada 80% emiten membukukan laba bersih per kuartal I-2026, tertinggi selama lima tahun terakhir.
3. Menkeu Purbaya mengungkapkan, kondisi APBN hingga Mei 2026 semakin membaik. Ia membocorkan, defisit APBN Mei di kisaran 0,7% dari PDB, naik sedikit dibanding April yang 0,64% PDB. Selain itu, pemerintah juga mencatat surplus primer yang kembali positif pada Mei 2026. Dari sisi penerimaan negara, kinerja pajak juga menunjukkan perbaikan signifikan, tumbuh lebih dari 22% (yoy). Pemerintah dijadwalkan mengumumkan realisasi APBN Mei, pekan depan.
4. Pemerintah menyepakati rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Namun, besaran kenaikan maupun waktu penetapannya masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) yang masih berfluktuasi. Meski belum ada angka resmi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan sinyal penyesuaian harga dapat dilakukan dalam waktu dekat, ketika pasar dinilai sudah kondusif. Saat ini HET Minyakita masih dibanderol Rp 15.700 per liter, meski di pasaran sudah di atas harga tersebut.
TRENDING MEDSOS
1. Kata Dadan dan IHSG masih trending di X. Warganet masih membicarakan penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia masih melanjutkan pelemahan hingga hari ini.
2. Nama Silmy Karim masuk daftar paling dicari di Google. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menyerahkan diri, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pemerasan.
HIGHLIGHTS
1. Aneka tuduhan Kejagung terhadap 3 mantan petinggi BGN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bagi sebagian publik bukan barang baru. Aneka keanehan belanja BGN, seperti sepeda motor listrik, komputer tablet, kaos kaki, sudah ramai jadi percakapan publik beberapa waktu lalu. Jadi Kejagung terkesan merespons keresahan publik, yang tentu saja patut diapresiasi. Namun, suara publik sesungguhnya lebih keras menginginkan program tersebut dijalankan secara selektif alias menyasar pada warga yang memang membutuhkan, bukan sekadar masif, dengan anggaran yang masuk akal, bukan jor-joran yang membebani kas negara.
2. Satu per satu praktik korupsi para pejabat negara terbongkar. Korupsi yang merajalela akan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dan akan mengubah demokrasi menjadi layaknya sebuah cangkang kosong. Prosedurnya terkesan demokratis, namun praktiknya oligarkis. Jika tidak ada gerakan koreksi yang kuat dari masyarakat sipil serta komitmen pembenahan sistem hukum, kondisi ini bisa mengantarkan negara pada fase kemunduran demokrasi yang parah.
3. Di tengah pelemahan rupiah yang menembus Rp 18.000 per dolar AS dan koreksi tajam IHSG, persoalan yang dihadapi ekonomi Indonesia tampaknya semakin sulit dijelaskan semata-mata oleh gejolak Timur Tengah atau faktor eksternal lainnya. Pasar selalu bereaksi terhadap risiko, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan dan kualitas tata kelola. Karena itu, ketika kekhawatiran fiskal bertemu dengan terbongkarnya dugaan korupsi besar di program Makan Bergizi Gratis serta kasus pemerasan di lingkungan imigrasi, yang tergerus bukan hanya uang negara, melainkan juga kredibilitas institusi. Ironisnya, pada saat pemerintah terus menegaskan bahwa kondisi APBN membaik dan penerimaan pajak meningkat, biaya stabilisasi pasar keuangan juga terus membesar. Kenaikan harga Minyakita yang mulai diwacanakan menjadi tambahan sinyal bahwa tekanan biaya hidup masyarakat belum akan mereda dalam waktu dekat. Namun di tengah situasi tersebut masih ada satu catatan yang layak diperhatikan: fundamental sebagian besar emiten tetap relatif kuat, surplus primer kembali positif, dan penerimaan negara menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang untuk pemulihan masih tersedia. Tantangannya bukan lagi sekadar menjaga angka-angka makroekonomi, melainkan memulihkan kepercayaan publik dan pasar melalui tata kelola yang bersih, disiplin fiskal yang konsisten, serta keberanian mengevaluasi program-program yang terbukti lebih banyak membebani daripada memperkuat fondasi ekonomi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 4 Juni 2026
