Kemarin Bahasa Portugis - Hari ini Prancis dan Masalah Dibalik Melemahnya Rupiah

Edisi hari ini memfokus pada isu yang banyak mendapat perhatian publik dalam waktu belakangan ini.

KEMARIN BAHASA PORTUGIS, HARI INI PRANCIS, BESOK…

Prancis menjadi negara yang paling sering disambangi oleh Prabowo dari 50 lebih negara yang sudah dikunjunginya sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Kunjungan terbaru ke negeri tersebut dilakukan Prabowo pada 26–29 Mei 2026, yang menandai kali ke-4 ia bertandang di Paris, Ibu Kota Prancis.

Frekuensi kunjungan yang tidak biasa itu, menandakan hubungan kedua negara semakin erat. Menurut Presiden Prabowo, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase terbaik dan terus berkembang di berbagai sektor strategis. Dari kunjungan terakhir ini, menurut Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, telah dicapai 4 kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan.

Namun, perhatian publik Indonesia lebih tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan saat berdiri berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Ia bilang, “Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan.”

Mengapa? Publik teringat dengan janji serupa yang disampaikan kepada Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Brasil itu melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia pada 23 Oktober 2025. Ketika itu, Prabowo menyampaikan akan memberi arahan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar untuk mulai mengajarkan bahasa Portugis di sekolah-sekolah. Alasannya, untuk memperkuat hubungan strategis dan diplomatik dengan Brasil.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang ketiban “arahan” Prabowo, di depan Komisi X DPR pada 26 November 2025, mengatakan sedang melakukan kajian internal untuk menerapkan petunjuk Presiden tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian pada 28 Mei 2026, tidak ada kabar dari Kemendikdasmen mengenai kajian pembelajaran bahasa Portugis. Artinya, belum ada realisasinya.

Dari pernyataan yang disampaikan Prabowo di depan Presiden Brasil dan Presiden Prancis, terdapat perbedaan penekanan tentang “arahan” penerapan pembelajaran 2 bahasa tersebut. Saat bersama Presiden Brasil, Prabowo mengatakan “akan” memberi arahan bawahannya untuk mengajarkan bahasa Portugis di sekolah. Sedangkan saat bersama Presiden Macron, Prabowo mengatakan “sudah” memberi instruksi bawahannya untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah di Indonesia.

Dari dua pernyataan di depan dua presiden tersebut, tercipta kesan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Presiden Brasil masih berupa rencana, sedangkan ucapan kepada Presiden Macron menunjukkan rencana yang sudah lebih dulu disiapkan. Artinya, para menteri yang mengurusi pendidikan sudah mendapat instruksi sebelum Prabowo menyampaikan rencana itu di depan Macron.

Terlepas dari penting atau tidak pembelajaran 2 bahasa itu di sekolah, publik dibuat penasaran apakah janji Prabowo di depan 2 pemimpin negara sahabat itu sekadar basa-basi diplomasi atau serius untuk direalisasi? Atau janji itu sekadar “ucapan lepas” tanpa konteks?

Maka tak heran muncul guyonan di sebagian publik: “kemarin janji bahasa Portugis, hari ini janji bahasa Prancis, besok janji bahasa Swahili”. ()

MASALAH DI BALIK PELEMAHAN RUPIAH

Nilai tukar rupiah di pasar spot Jumat kemarin ditutup di level Rp 17.881/USD, melemah 0,2% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Pergerakan intraday rupiah sempat menyentuh Rp 17.905/USD pada sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam sepekan, rupiah melemah 0,93% dari Rp 17.717/USD. Sepanjang Mei, rupiah melemah 3,08% dari posisi akhir April yang berada di Rp 17.346/USD.

Bank Indonesia (BI) sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Bahkan, sudah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut faktor eksternal, yakni situasi geopolitik; memanasnya konflik Timur Tengah dan harga minyak yang tinggi. Selain itu, kebijakan suku bunga global, terutama Fed Fund Rate , yield US Treasury yang meningkat tinggi, dan penguatan dolar AS, memberi tekanan terhadap nilai tukar mata uang hampir seluruh dunia, termasuk rupiah. Sementara faktor domestik, dipicu tingginya kebutuhan valuta asing musiman selama April-Juni, yakni kebutuhan ibadah haji dan umrah, pembayaran utang luar negeri, serta pembagian dividen perusahaan.

Penjelasan itu memang benar. Tapi, tak hanya itu. Kalau dilihat indeks dolar AS (DXY) secara year to date (ytd), hanya sekitar 0,9% per 22 Mei 2026. Sementara rupiah melemah lebih dari 5% (ytd) terhadap dolar AS. Bahkan, dibandingkan mayoritas mata uang regional, rupiah mengalami pelemahan terdalam. Selama sepekan terakhir, rupiah anjlok hampir 1% terhadap dolar AS. Beberapa mata uang Asia lainnya memang melemah juga, termasuk yen Jepang dan dolar Hong Kong, namun tak seburuk rupiah. Di Asia Tenggara, rupiah juga terburuk.

Tak hanya terhadap dolar AS, rupiah juga melemah berhadapan dengan setidaknya mata uang regional. Terburuk berhadapan dengan ringgit Malaysia, sepanjang tahun ini rupiah melemah 9,02%. Rupiah juga melemah 7,38% terhadap dolar Singapura (SGD).

Begitu juga terhadap riel Kamboja, dong Vietnam, dan dolar Taiwan, rupiah melemah 6,52%, 6,39%, dan 6,34%, terhadap tiga mata uang tersebut. Terhadap kip Laos, rupiah tercatat melemah 5,24%. Padahal secara ekonomi, Laos jauh lebih kecil dibanding Indonesia.

Ini menunjukkan tekanan terhadap rupiah bukan semata faktor eksternal, dan tak sesederhana faktor kebutuhan valas musiman untuk ibadah haji, dividen, dan pembayaran utang luar negeri. Ada faktor domestik lain yang memengaruhi, yakni kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.

Sejak awal 2026, pelaku pasar sudah mencermati bagaimana pemerintah mengelola APBN, dipicu realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% terhadap PDB. Pasar khawatir, batas maksimal defisit 3% akan tembus tahun ini, apalagi ditambah faktor eksternal kenaikan harga minyak dan sebagainya. Kekhawatiran itu sempat menjadi pertimbangan sejumlah lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global, Moody’s, dan Fitch Ratings.

Faktor domestik lain yang juga menjadi perhatian pasar adalah arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang terbaru adalah kebijakan ekspor komoditas satu pintu yang mengesankan semakin besarnya peran negara. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor sumber daya alam, dianggap menciptakan ketidakpastian melalui potensi monopoli dan kekacauan tata kelola akibat tumpang tindih regulasi.

Tiadanya kepastian hukum juga menjadi perhatian pelaku pasar. Surat terbuka Kadin China kepada Presiden Prabowo, menjadi isyarat ketidakpercayaan investor terhadap kondisi berusaha di Indonesia. Selain beban pajak dan royalti disertai denda besar, aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA, dan pembatasan kuota bijih nikel, Kadin China mengeluhkan biaya siluman berupa pungutan liar, intimidasi di lapangan, dan ketidakpastian hukum yang menambah beban biaya investasi.

Tekanan terhadap Dunia Usaha

Pelemahan tajam rupiah saat ini sudah memberi tekanan nyata terhadap dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, persoalan utama bagi pelaku usaha bukan hanya level pelemahan rupiah, melainkan efek lanjutannya terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha. Ketergantungan impor bahan baku yang mencapai 70%, membuat pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi. Ditambah lagi tingginya biaya logistik, energi, dan biaya pembiayaan.

Tekanan paling besar dirasakan industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, hingga otomotif yang masih mengandalkan komponen impor. Untuk menghadapi tekanan tersebut, pelaku usaha mulai melakukan berbagai langkah mitigasi. Sejumlah perusahaan memilih menekan biaya operasional, menghentikan rekrut tenaga kerja, menunda ekspansi dan investasi baru, hingga memperkuat penggunaan bahan baku lokal, dan strategi lindung nilai atau hedging .

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, jika pelemahan rupiah terus berlanjut, daya tahan pelaku usaha akan semakin terbatas, dan memicu penyesuaian harga di tingkat konsumen yang memengaruhi daya beli dan inflasi. Pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, disebabkan ruang menaikkan harga jual menjadi cukup terbatas, karena khawatir produk tidak laku di pasar. Jika pelemahan rupiah berkepanjangan, ia mengkhawatirkan dunia usaha terpaksa melakukan rasionalisasi pekerja.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan lebih dari 20,3 ribu pekerja terancam PHK akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam laporannya berjudul “Badai PHK (Belum) Berlalu”, Core memprediksi PHK terbesar terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah mencapai 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja, sektor jasa sebanyak 3,3 ribu-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian 3,3 ribu-3,6 ribu pekerja.

Rasionalisasi pekerja memang sedapat mungkin dihindari. Shinta mengatakan, fokus utama dunia usaha saat ini adalah menjaga keberlanjutan bisnis, sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya yang meningkat. Yang paling dibutuhkan, kata dia, adalah menjaga kredibilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil. ()

TRENDING MEDSOS

Rupiah Indonesia menjadi kata kunci yang masuk daftar Google Trends. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus berlanjut. Pada penutupan perdagangan pekan ini, rupiah (spot) ditutup di level Rp 17.881/USD dan JISDOR Rp 17.883/USD.