SALAH satu lema yang paling sering dilatahkan para pejabat selama satu dasa warsa terakhir adalah kata “hilirisasi”. Secara etimologi, lema “hilirisasi” adalah strategi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas, dengan cara mengolah bahan mentah (raw material) menjadi produk setengah jadi atau barang jadi sebelum dipasarkan.
Berbagai klaim atas keberhasilan hilirisasi itu dipicu oleh masuknya investasi besar ke sektor manufaktur. Dengan demikian, setelah satu dasa warsa lebih, seharusnya sektor industri telah mampu menjadi pilar utama perekonomian nasional. Namun, kenyataan justru berbicara lain. Banyak ekonom menyatakan bahwa di Indonesia kini telah terjadi fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization). Benarkah?
Sementara itu, Kementerian Perindustrian berkali-kali membantahnya. Menurutnya, industri manufaktur masih tumbuh positif, menyerap jutaan tenaga kerja, dan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional. Lantas, mana klaim yang benar?
Baiklah, terlebih dulu kita bedah apa itu deindustrialization. Sederhananya, fenomena deindustrialisasi terjadi ketika peran sektor manufaktur dalam perekonomian semakin mengecil. Indikator yang lazim digunakan adalah melihat angka kontribusi terhadap PDB. Pada awal dekade 2000-an, kontribusinya masih sekitar 30 persen. Kini, angkanya merosot tinggal 18–19 persen.
Artinya, meskipun nilai absolut produksi masih terus tumbuh, tetapi akselerasinya tidak lagi secepat sektor-sektor lain. Dengan demikian, relatif dengan sektor lain, sumbangannya terhadap PDB terus mengecil.
Belajar dari negara-negara maju, memang deindustrialisasi itu adalah keniscayaan. Fenomena itu akan terjadi ketika tingkat pendapatan sudah demikian tinggi. Gampangnya, ketika rakyatnya sudah sedemikian makmur, maka sektor jasa akan tumbuh lebih kencang dibanding sektor industri.
Untuk kasus Indonesia, kondisinya anomali. Sektor industri justru sudah mengalami penurunan peran ketika kesejahteraan rakyatnya masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah. Itulah yang dimaksud oleh para ekonom sebagai fenomena deindustrialisasi dini.
Selain dideteksi dari kontribusi terhadap PDB, indikator lain yang dapat menunjukkan gejala ini adalah ketergantungan sektoral terhadap struktur ekonomi. Lihat saja, selama dua dekade terakhir pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor jasa dan komoditas. Lonjakan harga batu bara, CPO, dan nikel memang telah menghasilkan devisa dalam jumlah yang besar, tetapi kurang mempu menciptakan lapangan kerja sebanyak sektor manufaktur.
Dari sisi investasi, lonjakan harga komoditas telah memacu arah investasi ke sana. Inilah yang menyebabkan daya tarik investasi di sektor manufaktur menjadi menurun. Akibatnya, dalam jangka panjang kondisi ini menyebabkan transformasi ekonomi menjadi lambat.
Selain dipengaruhi oleh faktor investasi, lambatnya pertumbuhan industri manufaktur juga disumbang oleh faktor internal domestik seperti: regulasi yang labil, meningkatnya struktur ongkos produksi, masih rendahnya produktivitas SDM, dan biaya logistik yang terus meningkat. Di saat yang sama, negara pesaing seperti Vietnam, mereka berhasil menarik gelombang relokasi industri global yang sebelumnya berbasis di China. Hasilnya terlihat jelas pada struktur ekspor mereka yang semakin didominasi produk manufaktur berteknologi tinggi.
Nah, bagaimana dengan penyangkaan Kemenperin atas deindustrialisasi dini? Salah satunya disebabkan perbedaan perspektif antara Kemenperin dengan para ekonom. Kemenperin berpendaat: manufaktur masih tumbuh, serapan tenaga kerja masih meningkat, dan kontribusi terhadap PDB bahkan menunjukkan perbaikan dibandingkan masa pandemi. Dengan indikator tersebut, maka tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dini.
Namun demikian, para ekonom melihat dari perspektif yang lebih visioner. Mereka menyoroti tren selama dua dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa peran industri manufaktur dalam struktur ekonomi terus menyusut.
Nah, di situlah letak perbedaan paling esensial. Kedua pihak ternyata sedang membicarakan hal yang berbeda. Pemerintah melihat kinerja jangka pendek, sementara para ekonom melihat perubahan struktural jangka panjang.
Oleh karena itu, perdebatan tentang deindustrialisasi sesungguhnya tidak terlalu penting, karena yang lebih mendesak adalah menjamin bahwa Indonesia memiliki basis industri yang kuat untuk mencapai status negara maju. Bukankah sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu pun negara yang berhasil mencapai kemakmuran tinggi tanpa sektor manufaktur yang tangguh?
Hilirisasi memang merupakan langkah maju, tetapi belum cukup. Tantangan berikutnya adalah membangun industri bernilai tambah tinggi, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Deindustrialisasi atau tidak, itu bukan hal yang krusial. Pertumbuhan sektor manufaktur yang kuat, untuk membawa bangsa ini keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, adalah jawaban yang paling tepat. Itulah pekerjaan rumah industrialisasi di Indonesia yang sesungguhnya masih sangat besar. ***
Yogyakarta, 25 Mei 2026.
Oleh Hery Nugroho
Ekonom di Swasaba Research Initiative (SRI)
Yogyakarta
