SOSIAL
1. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 200 miliar untuk membangun satu SMA Unggul Garuda Baru. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek Ardi Findyartini, hari ini mengungkapkan, jumlah tersebut tidak termasuk biaya operasional sekolah seperti fasilitas sekolah, gaji guru, dan tenaga kependidikan. Kini sedang dibangun 4 sekolah itu di Belitung Timur, Bangka Belitung; Konawe, Sulawesi Tenggara; Bulungan, Kalimantan Utara; dan Timor Tengah Selatan, NTT. Ditargetkan rampung pada Juni 2026. Sekolah yang dikhususkan untuk anak pintar atau bertalenta unggul ini dikelola oleh Kemendikti Saintek, bukan Kemendikbud.
2. Setelah melalui sidang isbat yang digelar kemarin oleh Kementerian Agama, Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menetapkan hari yang sama, sedangkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, umat Islam di sejumlah desa di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sudah mulai menjalankan puasa pada Selasa, 17 Februari 2026.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, jika umat Islam belum memiliki satu kalender tunggal, kemungkinan besar akan terus terjadi perbedaan untuk penetapan hari-hari besar Islam. Namun, perbedaan harus disikapi secara arif dan bijaksana. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau agar perbedaan penetapan awal Ramadan tidak diperdebatkan secara berkepanjangan. Perbedaan merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Selama Ramadan, sejumlah pemerintah daerah melakukan perubahan jam kerja untuk aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Pemprov DKI Jakarta menetapkan jam kerja pada Senin hingga Kamis berlangsung pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, sementara pada hari Jumat pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Sementara ASN Pemkot Depok, Jabar, bekerja pada Senin sampai Kamis mulai pukul 06.30 – 14.00 WIB dengan waktu istirahat 30 menit, dan Jumat pukul 06.30 – 14.00 WIB, dengan istirahat 1 jam.
POLITIK
Presiden Prabowo dan Presiden Trump akan menandatangani kesepakatan dagang timbal balik. Presiden Prabowo sudah berada di Washington, AS sejak kemarin. Selain untuk keperluan bilateral dengan AS, Presiden berada di AS untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan, dalam kerangka kesepakatan itu Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk (0%) bagi sebagian besar produk AS. Sementara AS menetapkan tarif 19% atas produk Indonesia, dengan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, total utang luar negeri (ULN) kuartal IV-2025 sebesar USD 431,7 miliar (setara Rp 7,271,55 triliun), naik dari kuartal III-2025 yang masih USD 427,6 miliar. Dari jumlah itu, ULN pemerintah sebesar USD 214,3 miliar, naik dari kuartal sebelumnya USD 210,1 miliar.
Posisi ULN pemerintah dipengaruhi aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), dan didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 99,99%. Sementara ULN swasta tercatat USD 192,8 miliar, turun dibanding kuartal III-2025 yang USD 194,5 miliar. ULN swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 76,3%
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2026 yang mulai berlaku 12 Februari 2026, sebanyak 58,03% dana desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 60,57 triliun untuk dana desa. Dengan demikian KDMP mendapat jatah sekitar Rp 34,57 triliun. Dana itu digunakan untuk membayar angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Sebelum ada program KDMP, dana desa dikelola secara otonom oleh perangkat desa untuk pembangunan desa.
3. Pemerintah menyiapkan anggaran pemulihan bencana Sumatera sekitar Rp 75 triliun. Dalam rakor di DPR, Menkeu Purbaya menjelaskan, per 6 Februari 2026 dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah ditambah Rp 4,63 triliun, terdiri atas penanganan darurat bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat Rp 4,35 triliun, serta Rp 270 miliar untuk bencana wilayah lainnya.
Selain itu, anggaran pemulihan pascabencana Sumatera yang diusulkan kementerian/lembaga dalam bentuk belanja tambahan, senilai Rp 70 triliun untuk multiyears. Untuk 2026 dan 2027 masing-masing Rp 28 triliun, dan 2028 sebesar Rp 16 triliun. Pemerintah juga menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,65 triliun untuk 67 daerah di 3 provinsi tersebut, yakni 47 daerah terdampak dan 20 daerah tak terdampak.
4. Dalam rapat dengan pimpinan DPR, Mendagri Tito Karnavian hari ini melaporkan, akibat bencana di 3 provinsi Sumatera pada akhir November tahun lalu, sebanyak 29 desa atau kampung hilang; yang terdiri 21 di Aceh, dan 8 di Sumut. Pengungsi sudah jauh berkurang, dari semula sekitar 2 juta kini tersisa 12.994 orang yang tinggal di tenda, yang sebagian besar berada di Aceh. Sementara korban manusia tercatat, 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang hilang.
TRENDING MEDSOS
Kata “Sidang Isbat” dan “Puasa” trending di X, setelah pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil karena hilal tidak terlihat di sejumlah titik pemantauan. Warganet juga menyoroti umat muslim Muhammadiyah yang sudah lebih dahulu melaksanakan puasa pada Rabu, 18 Februari 2026.
HIGHLIGHTS
1. Dengan terbitnya Peraturan Menkeu No. 7 Tahun 2026 menjadi semakin jelas sumber dana untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang ditargetkan berdiri sebanyak 60.000 unit di seluruh Indonesia. Pada awal program itu diluncurkan, terjadi simpang-siur informasi mengenai sumber pendanaan bagi program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Semula disebut modal kerja berasal dari pinjaman bank-bank plat merah. Namun, muncul pertanyaan, apa jaminan kreditnya, dan dari mana sumber dana untuk mengangsur. Lantas muncul wacana dari pemerintah, uang untuk jaminan dan mengangsur diambil dari Dana Desa, yang setiap tahun didapat oleh setiap desa. Kini dengan Peraturan Menkeu itu jelas sudah, 58,03% dari Dana Desa digunakan untuk urusan KDMP, antara lain untuk bayar angsuran kredit, pembangunan fisik koperasi dan keperluan operasional lainnya. Dengan demikian, niatan pengadaan Dana Desa supaya desa punya kemandirian untuk mengelola anggaran dirinya sendiri sudah direduksi sedemikian rupa oleh program dari pusat.
2. Angka-angka hari ini memperlihatkan tekanan fiskal yang makin kompleks: utang luar negeri menembus USD 431,7 miliar dengan porsi pemerintah terus naik, sementara di dalam negeri 58% Dana Desa kini diarahkan untuk KDMP yang artinya menggeser otonomi desa menjadi instrumen program pusat. Di saat yang sama, komitmen tarif 0% bagi produk AS dalam kesepakatan dagang timbal balik, dengan tarif 19% atas produk Indonesia (meski ada pengecualian komoditas), memperlihatkan asimetri posisi tawar yang harus dihitung cermat dampaknya bagi industri domestik. Beban pemulihan bencana Sumatera — Rp 75 triliun multiyears — menegaskan bahwa risiko ekologis kini langsung menjadi risiko fiskal; 29 desa hilang bukan hanya tragedi sosial, tetapi juga koreksi keras atas tata kelola pembangunan. Tapi masih ada harapan: struktur ULN didominasi jangka panjang, ruang fiskal relatif masih terjaga meski tidak mudah mempertahankannya, dan investasi pada pendidikan serta rekonstruksi pascabencana dapat menjadi modal produktif jika dikelola transparan dan akuntabel. Kuncinya bukan hanya menggerakkan dana besar, tetapi memastikan arah belanja memperkuat kapasitas lokal, menjaga kedaulatan ekonomi, dan tidak mengorbankan prinsip desentralisasi sebagai hasil reformasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 18 Februari 2026
