POLITIK
1. Presiden Prabowo mengumpulkan para pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta siang hari ini. Sebelum pertemuan berlangsung, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden akan memberikan informasi aktual kepada ulama, termasuk mengenai kesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP/Badan Perdamaian) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para ulama, kata Nasaruddin, juga akan memberikan masukan kepada Presiden.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP itu menyulut kontroversi di dalam negeri. PBNU mendukung, tapi sejumlah ormas Islam bersikap kritis. Ada sejumlah hal yang membuat BoP tidak sejalan dengan tujuan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Karena, BoP tidak mempunyai agenda jelas untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Selain itu, badan tersebut bekerja di luar kerangka perdamaian yang direstui PBB. Masalah lainnya, untuk menjadi anggota permanen BoP, setiap negara wajib setor 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun), dan Indonesia akan membayar dengan anggaran dari APBN.
2. Dalam rapat dengan Komisi III DPR hari ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 PPATK telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait, dengan total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp 2.085 triliun. Angka ini meningkat 42% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 1.459,6 triliun. Di antara jumlah tersebut, sebanyak sekitar Rp 992 triliun ada di sektor tambang ilegal dan sudah dilaporkan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada ratusan tambang yang beroperasi secara melanggar aturan. Adik kandung Presiden Prabowo itu menuding, tambang ilegal tersebut berani beroperasi karena ‘dilindungi’ oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar di Tanah Air.
HUKUM
Komedian Pandji Pragiwaksono akan diperiksa polisi Jumat, 6 Februari 2026, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan berkait dengan laporan dari beberapa orang mengenai isi pada penampilannya yang bertajuk “Mens Rea”. Ada perwakilan yang mengatasnamakan 2 ormas, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, melaporkan isi pertunjukan Pandji mengandung unsur penghasutan di muka umum dan penistaan agama.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyek gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo bisa dibiayai oleh APBN. Menurut Airlangga, pemerintah bisa membiayai program tersebut. Bahkan, biayanya pun sudah dihitung. Ia menjelaskan, proyek gentengisasi merupakan satu dari dua cara menarik wisatawan asing. Cara lainnya adalah waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah untuk memastikan daerah bersih dari sampah.
Dalam taklimatnya pada Rakor Pemerintah Pusat-Daerah, Prabowo ingin semua atap rumah menggunakan genteng, tak ada lagi atap seng yang panas dan mudah berkarat. Ia juga mengatakan akan melengkapi Kopdes Merah Putih dengan pabrik genteng. Ongkosnya pun tak mahal. Dalam pemaparannya, Prabowo menunjukkan proyek gentengisasi dengan palet warna yang dinamakan Nusantara Horizon, di antaranya biru langit, biru navy, hijau emerald, dan terakota.
2. Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, dalam pertemuan dengan MSCI, OJK, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), mengajukan proposal untuk menjawab isu yang diminta MSCI. Salah satunya, OJK dan BEI berencana memperluas pengungkapan data kepemilikan saham emiten hingga porsi 1%, di bawah ambang batas pelaporan sebelumnya sebesar 5%. Ini merupakan upaya peningkatan transparansi dan pendalaman data kepemilikan saham di pasar modal.
Selain itu, klasifikasi investor akan diperluas menjadi 27 sub-tipe investor, termasuk pengungkapan ultimate beneficial owner dari kepemilikan saham emiten. OJK dan BEI juga telah mengajukan proposal terkait rencana kenaikan porsi free float (jumlah saham satu perusahaan yang dijual ke publik) dari 7,5% menjadi 15% secara bertahap. Mengenai free float 15%, menurut Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, akan langsung diberlakukan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara untuk perusahaan yang telah lama tercatat di bursa akan dilaksanakan bertahap.
3. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik resmi ditunjuk sebagai Pjs Dirut BEI menggantikan Iman Rachman yang mengundurkan diri. Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Sunandar, penunjukan Jeffrey diputuskan dalam rapat direksi, Jumat pekan lalu. Jeffrey telah berkecimpung di dunia pasar modal selama lebih 20 tahun, termasuk sebagai Dirut PT Phintraco Sekuritas (1999-2022). Ia juga aktif sebagai pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan anggota Task Force Keuangan Berkelanjutan OJK.
4. Kementerian Luar Negeri RI, kata Seskab Teddy Indra Wijaya, tengah menyiapkan rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara. Semula penandatangan itu dilakukan akhir Januari 2026, namun tidak terealisasi. Perundingan sudah berlangsung sejak Juli tahun lalu, setelah Presiden Trump mengenakan tarif barang dari Indonesia yang masuk AS sebesar 32%, yang kemudian diturunkan menjadi 19%.
TRENDING MEDSOS
Nama “Epstein” trending di X, setelah warganet mancanegara ramai menyoroti viralnya tiga juta dokumen baru terkait pelaku kejahatan seksual mendiang Jeffrey Epstein yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Jumat lalu (30/01/2026). Tiga juta dokumen dengan 180 ribu gambar dan dua ribu video tersebut memuat berbagai informasi, mulai dari masa hidup Epstein di penjara, termasuk laporan psikologis hingga kematiannya saat menjalani masa tahanan. Selama lebih dari satu dekade, nama Jeffrey Epstein menjadi simbol dari skandal paling gelap yang melibatkan kekuasaan, uang, dan eksploitasi seksual di kalangan elite global.
HIGHLIGHTS
1. Masukan-masukan dari ormas-ormas besar di Indonesia, sebaiknya dijadikan pertimbangan oleh Presiden Prabowo yang berkehendak memutuskan Indonesia bergabung dalam BoP bentukan Amerika Serikat. Suasana kebatinan yang tidak nyaman di dalam negeri akan mempengaruhi kenyamanan Indonesia dalam mengikuti keputusan-keputusan organisasi tersebut di kemudian hari, apalagi persoalan yang hendak ditangani adalah isu sensitif bagi umat Islam.
2. Polisi sebaiknya meneliti terlebih dahulu status hukum organisasi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nadhlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, yang terbukti sudah tidak diakui baik oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama maupun Pengurus Pusat Muhammadiyah. Apalagi dalam pertunjukkan, yang disebut justru nama organisasi NU dan Muhammadiyah, bukan nama organisasi yang melaporkan.
3. Perputaran uang di tambang ilegal sebesar Rp 992 triliun sepanjang 2025, sebagaimana dilaporkan PPATK, tentulah angka yang luar biasa. Sekitar seperempat dari APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun. PPAT sudah melaporkan kepada Satgas PKH, yang dipimpin Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ada ratusan tambang ilegal yang bisa leluasa beroperasi karena dilindungi pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar. Publik tentu berharap negara seharusnya berada pada posisi paling kuat, bukan malah menutup mata pada ulang pihak-pihak itu.
4. Gejolak ekonomi hari ini memperlihatkan paradoks yang makin tajam: di satu sisi pemerintah berani menggulirkan proyek simbolik seperti gentengisasi dengan pembiayaan APBN, dan regulator mulai serius membenahi transparansi pasar modal lewat pengungkapan kepemilikan hingga 1% dan penguatan free float; namun di sisi lain, bocornya hampir Rp 1.000 triliun di tambang ilegal, kontroversi komitmen fiskal untuk BoP Gaza, serta rapuhnya kepastian hukum, menunjukkan bahwa problem utama ekonomi kita masih bertumpu pada tata kelola dan keberanian negara menertibkan kekuasaan bayangan. Selama uang publik dan sumber daya alam dibiarkan bocor, sementara anggaran diarahkan ke proyek-proyek populis, kepercayaan investor dan daya dorong sektor riil akan tetap rapuh. Meski demikian, langkah OJK–BEI merespons MSCI, penunjukan pimpinan bursa yang berpengalaman, serta terbukanya ruang renegosiasi tarif dengan AS, memberi sinyal bahwa kapasitas korektif negara masih ada. Jika momentum ini dipakai untuk menegakkan hukum ekonomi secara konsisten, membersihkan sektor ekstraktif, dan memastikan belanja publik benar-benar produktif, maka tekanan hari ini masih bisa diubah menjadi fondasi pemulihan yang lebih sehat dan berkeadilan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 3 Februari 2026
