POLITIK
1. Perayaan besar memperingati 100 tahun masehi usia Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026), tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo, Rais Aam Pengurus Besar (PB) NU Miftachul Akhyar, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Padahal pada Kamis lalu, rapat pleno PBNU telah sepakat “akur” dengan memulihkan personel kepengurusan sama seperti sebelum meletup konflik internal tahun lalu, gara-gara berebut pengelolaan tambang batubara.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil mengungkapkan sudah sempat berkoordinasi dengan protokol kepresidenan, namun Prabowo berhalangan hadir karena ada tugas negara. Perihal ketidakhadiran Miftachul Akhyar, kata Yahya, karena sakit, sedangkan Saifullah Yusuf tidak hadir karena ada kegiatan lain dalam kapasitas dia sebagai menteri sosial. Dalam perseteruan yang lalu, Miftachul Akhyar dan Saifullah Yusuf berada dalam kubu yang berseberangan dengan Yahya Cholil.
2. Kabar tentang akan terjadi perombakan kabinet lagi santer belakangan ini, setelah kursi Wakil Menteri Keuangan kosong ditinggal Thomas Djiwandono yang berpindah ke kursi Deputi Gubernur BI. Disebut bahwa kursi Menteri Luar Negeri akan ditinggalkan Sugiono, diisi oleh Budi Djiwandono, yang kini menjabat Ketua Fraksi Gerindra di DPR. Ada beberapa menteri lain yang akan diganti. Hari ini Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno membantah akan mengundurkan diri. Sementara Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu rencana perombakan kabinet.
3. Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mendapat dukungan dari PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai, keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut sesuai dengan nilai dan prinsip dasar NU. Sedangkan PDIP berpendapat bahwa Indonesia seharusnya mendorong upaya perdamaian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan melalui BoP.
Lembaga multinasional yang diinisiasi Trump selain dimaksudkan untuk mendamaikan sengketa Israel-Palestina, juga untuk konflik lainnya. Presiden Prabowo sudah menjadi anggota dewan tersebut bersama PM Israel Benjamin Netanyahu, serta kepala pemerintahan sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Badan ini dipimpin oleh Trump. Untuk menjadi anggota permanen dewan tersebut wajib menyetor USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Menkeu Purbaya bilang, iuran itu akan diambil dari APBN.
4. Mantan Presiden Jokowi menyebut akan semakin banyak tokoh nasional maupun daerah yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam sambutan di Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, ia pun berjanji akan bekerja mati-matian untuk PSI. Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengungkapkan, dalam rakernas Jokowi ditetapkan sebagai tokoh utama dalam setiap kampanye PSI.
HUKUM
Aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah Siti Nurbaya, menteri bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi kemarin menyebut, penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada tata kelola perkebunan dan industri sawit. Ia menambahkan, dugaan korupsi terjadi pada periode tahun 2015-2024.
EKONOMI
1. Setelah pengunduran diri Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman pada Jumat pagi, 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul mengundurkan diri petang harinya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama 2 eksekutif utama OJK yakni Inarno Djajadi dan IB Aditya Jayaantara mundur sesaat setelah penutupan bursa. Tak lama kemudian, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara pun menyusul.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai mundurnya para petinggi BEI dan OJK merupakan sinyal baik untuk menguatkan kepercayaan investor. Namun, itu tidak cukup. Bursa perlu menyempurnakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan free float. Ia mengingatkan kesepakatan Komisi XI dengan OJK dan BEI pada 3 Desember 2025. Antara lain kebijakan free float harus diarahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham, mencegah manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang mundurnya petinggi BEI dan OJK tak terlepas dari tekanan pemerintah. Hal ini juga terindikasi melalui rencana pemerintah menambah porsi investasi saham Dana Pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%. Ia melihat rencana ini seperti hendak mengorbankan jasa keuangan untuk menahan keluarnya modal asing. Mundurnya 4 pejabat OJK, menurut Bhima, adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan pemerintah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, mundurnya pejabat OJK dan BEI kemungkinan atas desakan pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Desakan itu berkaitan dengan kegagalan menjalankan fungsi dan kebijakan yang diharapkan pasar. Pengunduran diri itu, menurut dia, justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan telah terakumulasi cukup lama. Pengamat pasar modal Hendra Wardhana melihat, dari sudut pandang pasar langkah tersebut mempertegas bahwa tantangan yang dihadapi bersifat struktural dan bukan sekadar persoalan teknis jangka pendek.
2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini ditutup menguat 97,40 poin atau 1,18% ke 8.329,60. Meski begitu, pergerakan IHSG melemah sebesar 6,94% dalam sepekan. Dalam catatan BEI, pada hari Jumat asing mencatat net outflow sebesar Rp 1,53 triliun. Dan, dalam sepekan (26-30 Januari 2026), net outflow asing sebesar Rp 13,93 triliun. Ini merupakan outflow terburuk sejak 2024, bahkan melebihi rekor buruk pada pekan kedua April setelah pengumuman perang dagang yakni Rp 13,69 triliun sepekan (14-17 April 2025).
TRENDING MEDSOS
Kata “PBNU” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), yang menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), forum internasional bentukan Presiden AS Donald Trump yang awalnya berfokus pada rekonstruksi Gaza pascakonflik. Keputusan Prabowo tersebut memicu perbedaan pandangan dari banyak kalangan. Berbeda dengan PBNU, MUI sebelumnya menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak berpihak pada Palestina dan meminta Indonesia untuk mundur.
HIGHLIGHTS
1. Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Trump mengundang kontroversi. Dalam piagam pembentukan dewan tersebut tidak menyebut secara gamblang mekanisme untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, padahal basis atau latar belakang pembentukan dewan ini adalah menyelesaikan perang Israel-Hamas di Gaza. Bahkan dalam piagam dewan itu disebut juga bertugas mendamaikan konflik di tempat lain. Jadi kewenangannya mirip PBB. Keunikan lain dari Dewan Perdamaian ini adalah posisi pimpinan dewan dipegang langsung oleh Trump, tanpa ditentukan batas waktunya. Tak heran hampir semua negara Eropa Barat sekutu Amerika Serikat, tidak mau ikut dalam dewan tersebut. Mengingat Presiden Prabowo sudah berkomitmen ikut dalam badan ini, barangkali Prabowo bisa lebih mudah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, karena di dalam dewan itu ada PM Israel Netanyahu.
2. Rangkaian pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK, serta arus keluar asing hampir Rp 14 triliun dalam sepekan, menegaskan pasar sedang merespons masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar fluktuasi indeks: krisis kepercayaan terhadap tata kelola dan independensi otoritas ekonomi. Ketika regulator terkesan berada di bawah tekanan politik, baik melalui dorongan penggunaan dana pensiun dan asuransi sebagai “penyangga pasar”, maupun tarik-menarik kepentingan di tengah isu reshuffle dan pembiayaan BoP dari APBN, investor membaca satu sinyal utama: risiko kebijakan meningkat dan pagar institusional melemah. Situasi ini diperparah oleh kesan inkonsistensi penegakan hukum dan konflik kepentingan di sektor sumber daya alam yang masih membayangi. Namun, ada peluang koreksi: mundurnya para pejabat kunci, jika diikuti reformasi nyata atas free float, transparansi kepemilikan, dan penguatan independensi pengawas, bisa menjadi titik balik untuk membangun pasar yang lebih sehat. Penguatan IHSG di akhir pekan menunjukkan bahwa kepercayaan belum hilang sepenuhnya. Ia menunggu satu hal: keberanian negara membuktikan bahwa stabilitas ekonomi dibangun lewat institusi yang kuat, bukan lewat intervensi jangka pendek.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 31 Januari 2026
