HUKUM
1. KPK menangkap 8 orang, di antaranya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Utara, hari ini. Selain itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, disita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah. Kasus itu menyangkut penyuapan untuk pengurangan pajak. Di antara yang ditangkap terdapat kepala kantor pajak Jakut. KPK belum menjelaskan konstruksi kasus tersebut.
2. Berdasarkan hasil pemantauan Drone Emprit, pertunjukan komika Pandji Pragiwaksono dalam stand up comedy berjudul “Mens Rea” yang disiarkan Netflix mendapatkan dukungan publik di berbagai ruang digital. Drone Emprit merupakan lembaga pemantau media sosial. Direktur Eksekutif Drone Emprit Ismail Fahmi, hari ini mengungkapkan, berdasarkan pemantauan sepanjang 26 Desember 2025 – 6 Januari 2026, aksi komedi tunggal Pandji itu memicu sekitar 20 ribu percakapan lintas media sosial dengan total interaksi lebih dari 117 juta. Sentimen positif mendominasi percakapan, yang memuji keberanian Pandji menyebut nama sejumlah pejabat, institusi hukum, dan praktik kekuasaan mereka.
Namun, di ruang darat 2 kelompok yang menggunakan nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah – yang dibantah oleh PBNU dan PP Muhammadiyah – mengadukan Pandji ke Polda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik dan penistaan agama. Sejumlah pihak menilai pertunjukan Pandji tidak bisa diperkarakan secara pidana, karena merupakan ekspresi kebebasan berpendapat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, hari ini menyatakan, dalam menangani kasus ini polisi akan bersikap profesional, proporsional, dan transparan.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan, ada perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak. Padahal, perusahaan ini memiliki pendapatan mencapai Rp 4 triliun. Modusnya adalah menggunakan mekanisme penjualan langsung kepada pembeli secara tunai di Indonesia demi menghindari pajak pertambahan nilai (PPN). Selain baja, ada juga perusahaan untuk bahan bangunan. Perusahaan itu punya nama yang cukup familiar di dalam negeri. Pemerintah akan menindak perusahaan itu pada waktu yang tepat.
Pemerintah memang gencar memaksimalkan penerimaan negara lewat pajak karena penerimaan turun signifikan sepanjang 2025, yaitu sebesar Rp 1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target yang dipatok APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Angka tersebut berasal dari penerimaan PPh badan sebesar Rp 321,4 triliun; PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar Rp 248,2 triliun; PPh final dan PPh 26 sebesar Rp 345,7 triliun; serta PPN & PPnBM senilai Rp 790,2 triliun.
2. Pemerintah akan memberikan uang Rp 450.000 per orang korban bencana ekologi di 3 provinsi Sumatra; Aceh, Sumut, Sumbar, untuk membeli lauk pauk. Uang itu disalurkan melalui Kementerian Sosial. Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, uang dukungan lauk pauk itu diberikan selama 3 bulan. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (6/1/2026), bencana akhir November 2025 itu menewaskan 1.182 orang, 145 orang masih dinyatakan hilang, dan 238.627 orang tercatat sebagai pengungsi.
3. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengkhawatirkan rencana pemerintah melelang barang ekspor-impor yang mengendap di gudang dan telah masuk daerah pabean. Sekjen APSyFI Farhan Aqil menilai kebijakan tersebut berpotensi memunculkan celah baru dalam tata niaga impor. Proses pelelangan barang impor ini berpotensi menjadi modus baru agar produk impor bisa masuk ke pasar domestik dengan harga lebih murah. Ini akan mengancam industri tekstil yang sekarang sudah tertekan akibat masuknya produk impor murah.
Perihal aturan pelelangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/2025 yang menetapkan penanganan barang-barang yang mengendap di gudang dan telah masuk daerah pabean, baik barang kiriman, impor, maupun ekspor. Dalam PMK itu, barang impor atau kiriman yang ditempatkan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari akan dianggap sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). BTD dapat berubah status jadi Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dilelang atau dimusnahkan.
4. Survei Konsumen BI Desember 2025 menunjukkan anomali perilaku konsumen. Di tengah guyuran insentif fiskal dan momentum Nataru, masyarakat cenderung mengerem belanja dan mempertebal tabungan. Proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 74,3%, turun dari November 74,6%. Proporsi pembayaran cicilan (debt to income ratio) juga turun menjadi 10,8% dari 11% bulan sebelumnya. Sementara pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) meningkat menjadi 14,9%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, pergeseran itu menandakan kecemasan masyarakat terhadap ketidakpastian. Insentif seperti BLT Sementara Kesra, diskon transportasi, dan sebagainya, tak serta-merta menggenjot rasio konsumsi. Menurut dia, insentif itu lebih bersifat defensif menjaga daya beli. Dana bantuan lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok atau mengurangi beban cicilan. Kedua, tekanan inflasi pangan yang masih persisten. Inflasi komponen bergejolak (volatile food) mencapai 6,21%, sehingga belanja lebih untuk kebutuhan perut dan terpaksa menahan belanja sekunder.
TRENDING MEDSOS
Kata “Mens Rea” dan “Pandji” masih trending di X. Kini warganet ramai menyoroti Polda Metro Jaya yang telah menerima barang bukti berupa flashdisk berisikan rekaman komika Pandji Pragiwaksono terkait materi dalam pertunjukan komedi bertajuk “Mens Rea”. Hal ini disampaikan oleh Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak, pada Jumat (9/1/2026). Warganet heran dengan bukti flashdisk yang dimiliki kepolisian, sebab tayangan milik Netflix yang disalin, direkam, dan disimpan secara pribadi tersebut dinilai telah masuk dalam bentuk pembajakan film.
HIGHLIGHTS
1. Penerimaan negara dari pajak sepanjang tahun lalu yang tak mencapai target – cuma dapat 87,6% – disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa jadi antara lain karena asumsi dalam menentukan target tidak komprehensif, kelesuan dunia usaha, dan kecurangan yang dilakukan pegawai pajak bersama wajib pajak alias kongkalikong untuk mengurangi jumlah pajak yang masuk ke kas negara, sekaligus menambah tebal kantong pegawai pajak. Sejumlah petinggi pajak sudah dijebloskan ke bui, tapi praktik culas itu jalan terus. Bukti itu ditunjukkan KPK dalam penangkapan di Kantor Pajak Jakarta Utara.
2. Brief Update edisi Jumat, (2 Januari 2026), menampilkan edisi khusus menyorot satu isu yang mengemuka tahun lalu, dan berpotensi menjadi isu yang tetap mengemuka di tahun ini. Isu tersebut adalah “semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil”. Kekhawatiran saat itu adalah penerapan KUHP dan KUHAP baru yang dinilai dapat memperburuk kebebasan sipil di Indonesia. Kontroversi keberanian Pandji Pragiwaksono membuat ‘konten gahar dan cadas’ dalam stand up comedy akan menjadi batu uji bagi rezim dan perangkat hukum Indonesia. Apakah tampilan Pandji akan dinilai sebagai kebebasan rakyat menyampaikan kritik, atau akan dianggap sebagai gangguan kenyamanan penguasa. Kedewasaan rezim diuji dalam hal ini, karena senyatanya kritik memang merupakan konsumsi orang yang dapat berpikir secara dewasa.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 10 Januari 2026
