POLITIK
1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan peringatan kepada Hakim MK Anwar Usman, karena kerap membolos dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sepanjang tahun 2025, paman Wapres Gibran Rakabuming itu tidak hadir sebanyak 81 kali dari 589 sidang pleno, serta tidak hadir 32 kali dari total 160 sidang panel.
Ia tercatat paling banyak mangkir di antara 9 hakim MK. Anwar Usman pada November 2023 diberhentikan sebagai ketua MK oleh MKMK, karena melakukan pelanggaran etik berat dalam membuat putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.
2. Parpol dalam koalisi pemerintah menggunakan alasan efisiensi biaya atau ongkos politik yang mahal sebagai salah satu dasar untuk menggunakan sistem pilkada melalui DPRD, menggantikan pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut peneliti Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, alasan itu tidak relevan. Ongkos politik yang mahal adalah akibat dari perilaku partai politik yang keliru, kata Arya, antara lain parpol menerapkan “mahar” kepada kandidat yang ingin didukung dalam pilkada. Selain itu, ada praktik politik uang untuk memperoleh dukungan publik, yang ongkosnya bisa lebih dari 50% dari total anggaran bakal calon.
3. PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 10-12 Januari 2026 di Ancol, Jakarta. Salah satu agendanya, kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) khususnya terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang sudah kompak diserukan oleh parpol koalisi pemerintah. Sampai hari ini, PDIP masih bersikap menolak wacana tersebut. Andreas menyatakan pihaknya akan menerima masukan dari masyarakat, termasuk soal permintaan audiensi dari perkumpulan Masyarakat Selamatkan Demokrasi untuk membahas wacana itu.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo mendeklarasikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 2025. Saat menghadiri panen raya di Karawang, Prabowo mengatakan, keberhasilan itu menunjukkan Indonesia bangsa yang kuat. Selanjutnya, kata dia, swasembada pangan tidak hanya beras, tapi juga jagung. Ia menjanjikan akan menurunkan harga pakan ternak dan pupuk. Dalam acara itu, Presiden memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas jasanya dalam pencapaian target swasembada pangan 2025.
Mentan Amran Sulaiman mengatakan, swasembada beras menjadi kerja terbaik Kabinet Merah Putih. Sebab, swasembada berhasil dicapai hanya dalam waktu 1 tahun, lebih cepat dari target awal 4 tahun. Menurut dia, jumlah produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,17 juta ton. Selain itu, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton. Jika ini bisa dipertahankan selama 3 bulan ke depan, ia yakin Indonesia bisa mengekspor beras untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda, mengapresiasi kebijakan pemerintah memperpanjang pembebasan PPh-21 bagi pekerja sektor padat karya berpendapatan di bawah Rp 10 juta. Namun, ia menilai insentif itu belum tepat sasaran sebagai stimulus ekonomi. Sebab, rata-rata upah buruh pabrik masih masuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak yang batasnya Rp 54 juta per tahun, atau Rp 4,5 juta per bulan. Sementara, pekerja di level manajemen yang mendapat upah di atas Rp 10 juta tidak akan merasakan fasilitas pembebasan PPh.
3. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Ia juga menyampaikan pesan Presiden yang meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan prosedur dalam pelaksanaan MBG. Dalam taklimat awal tahun, Prabowo mengeklaim program MBG berhasil 99,99%. Ia ingin segala kekurangan harus diatasi hingga sempurna 100%. Saat ini penerima MBG telah mencapai 55 juta sejak dicanangkan 6 Januari 2025. Ini, kata Prabowo, membanggakan karena di negara lain tidak semasif Indonesia.
TRENDING MEDSOS
Kata “DPRD” kembali trending di X, setelah wacana pilkada melalui DPRD kembali ramai dibicarakan. Warganet ramai menyoroti Partai Demokrat yang sebelumnya masih abu-abu, namun kini sudah jelas menunjukkan dukungan terhadap wacana pilkada lewat DPRD dan memilih untuk sejalan dengan Presiden Prabowo. Sikap itu dinilai inkonsisten dan mengkhianati agenda reformasi serta hak rakyat. Sementara menurut peneliti, gagasan pilkada melalui DPRD merupakan satu langkah kemunduran demokrasi di Indonesia.
HIGHLIGHT
Hakim MK Anwar Usman mendapat surat peringatan dari MKMK gara-gara tercatat sebagai juara pertama dari 9 hakim MK dalam hal membolos sidang dan rapat sepanjang 2025. Adik ipar mantan Presiden Jokowi ini pada November 2023 juga sudah mendapat hukuman berat dari MK, berupa pencopotan jabatan sebagai ketua MK akibat dari keterlibatannya dalam membuat putusan MK yang membuka jalan bagi keponakannya mencalonkan diri sebagai wapres, yang kini menjabat wapres. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna berkomentar, penegakan etik yang ideal seharusnya datang dari dalam (kesadaran diri), bukan dipaksakan dari luar (MKMK). Dari sanksi etik yang sudah didapat Anwar Usman disandingkan dengan pernyataan Ketua MKMK itu tergambar betapa parah tingkat kesadaran etik Anwar Usman.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 7 Januari 2026
