SOSIAL
1. Meskipun Presiden Prabowo sudah menyatakan tidak meminta bantuan dari luar negeri untuk menangani bencana di 3 provinsi Sumatra, namun pemerintah Provinsi Aceh sudah bersurat kepada 2 lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang isinya meminta bantuan mereka. Lembaga tersebut adalah UNDP dan Unicef. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, permintaan keterlibatan UNDP dan Unicef atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut. Ia menegaskan pemerintah pusat tidak lepas tangan dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk dukungan rehabilitasi dan pemulihan.
Anggota Komisi III DPR dapil Aceh Nasir Djamil, menilai surat Pemerintah Aceh kepada 2 lembaga PBB tidak bermaksud menyudutkan pemerintah pusat, tapi lebih didasarkan pada kebutuhan kemanusiaan. Apalagi, kata politisi PKS itu, 2 lembaga tersebut setiap tahun sudah punya program di Aceh. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, surat permintaan bantuan dari Pemprov Aceh itu tidak perlu menjadi perdebatan karena tujuannya untuk menyelamatkan rakyat.
Provinsi Aceh paling menderita akibat bencana banjir dan longsor dibandingkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain korban jiwa yang jatuh lebih banyak di Aceh, kerusakan infrastruktur juga paling parah. Ini bisa dilihat dari estimasi biaya yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat kabinet terbatas 7 Desember lalu. Biaya pemulihan infrastruktur di 3 provinsi itu sebesar Rp 51,82 triliun, yang hampir separuhnya atau Rp 25,41 triliun, khusus untuk Aceh. Menkeu Purbaya menyatakan telah menyiapkan dana hingga Rp 60 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
2. Dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Presiden Prabowo menyebut ada pihak luar yang tidak suka Indonesia menjadi negara yang kuat. Padahal, kata Prabowo, Indonesia terbukti kuat dan mampu menangani sendiri bencana di 3 provinsi Sumatra. Ia juga menceritakan telah mendapat telepon dari banyak kepala negara yang ingin mengirim bantuan ke Sumatra. Namun, Prabowo berterima kasih dan menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut.
POLITIK
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Peraturan Polri (Perpol) No. 10 tahun 2025 yang membuka jalan personel aktif Polri menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. Sejumlah kalangan, di antaranya mantan Ketua MK Mahfud MD, menilai perpol tersebut bertentangan dengan putusan MK, dan tidak punya dasar hukum.
Listyo menyebut, pembuatan perpol itu sudah dikonsultasikan dengan lembaga pemerintah lainnya. Dia pun mengaku tak peduli dengan pendapat yang menyebut Polri membangkang terhadap putusan MK. Bahkan perpol itu akan ditingkatkan status hukumnya menjadi peraturan pemerintah (PP), dan mungkin akan dimasukkan dalam revisi UU Polri.
EKONOMI
1. Bank Dunia melaporkan, upah riil pekerja Indonesia terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mencatat pada periode 2018-2024 upah riil kelas pekerja di Indonesia rata-rata turun sekitar 1,1% per tahun. Penurunan terdalam dialami pekerja berkeahlian tinggi, dengan kontraksi mencapai 2,3% per tahun. Sementara, upah pekerja berkeahlian menengah merosot rata-rata 1,1% per tahun. Upah riil pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan tipis 0,3% per tahun.
Selain upah riil yang tertekan, mayoritas tenaga kerja kebanyakan hanya terserap di sektor usaha yang memberikan gaji rendah. Dari Agustus 2024-Agustus 2025, penyerapan tenaga kerja bertambah 1,3%. Mayoritas lapangan kerja di sektor pertanian yang menyerap tambahan sekitar 0,49 juta pekerja, serta sektor akomodasi dan makanan-minuman dengan tambahan 0,42 juta. Kedua sektor itu menawarkan upah rata-rata Rp 2,55 juta per bulan, jauh di bawah rata-rata upah nasional yang Rp 3,33 juta per bulan.
Efek rendahnya upah riil akan menekan konsumsi rumah tangga, meski indikator makroekonomi utama secara keseluruhan tetap solid dan kuat. Konsumsi rumah tangga berpotensi tumbuh stagnan hingga 2027. Pada 2025-2027, laju konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,9% jauh di bawah pertumbuhan pada 2024 yang mampu tumbuh 5,1%. Efek lanjutannya, laju pertumbuhan ekonomi hanya akan bergerak di 5% pada 2025-2026, dan baru pada 2027 sedikit naik di kisaran 5,2%.
2. Dalam evaluasi setahun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), lembaga penelitian Celios menyoroti besarnya anggaran MBG yang tak sebanding dengan kebutuhan kemanusiaan lain, khususnya bencana. Peneliti Celios Isnawati Hidayat mengatakan, anggaran MBG 2026 sangat besar, bahkan 125 kali lebih besar dari anggaran BMKG dan 680 kali anggaran BNPB. Dalam satu tahun pelaksanaan, kata dia, banyak persoalan mulai dugaan korupsi, ketercapaian sasaran yang diragukan, kenaikan harga pangan lokal, ketimpangan, hingga lemahnya transparansi.
Ia mengkritisi klaim perbaikan gizi, meningkatkan perilaku dan kecerdasan anak, mengurangi beban keluarga, memberdayakan ekonomi lokal, serta membuka lapangan kerja. Studi Celios menunjukkan, 26% responden berpendidikan D3-sarjana menilai MBG tidak mampu menurunkan stunting. Juga ditemukan adanya salah sasaran program sebesar 34,20% yang berpotensi menyebabkan pemborosan hingga Rp 8,4 triliun. Akibat pemborosan itu, potensi manfaat investasi yang hilang bisa mencapai Rp 404,6 triliun.
Soal perubahan perilaku dan kondisi fisik anak, hampir 60% ibu menyatakan tidak ada perubahan berat badan anak. Selain itu, 51% orang tua menilai anak tidak menjadi lebih aktif dan fokus, sementara 54% menyebut tingkat kerajinan anak tetap sama. Terkait pengurangan beban keluarga, lebih dari 30% orang tua merasa MBG tidak membantu mengurangi pengeluaran. Bahkan, 64% orang tua mengaku tetap harus membeli makanan tambahan ketika anak menolak mengonsumsi MBG.
HUKUM
Menteri Agama pada era periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas, hari ini diperiksa KPK untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan ini mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji yang terjadi di masa tugasnya. Berdasarkan penyelidikan KPK, terjadi penyelewengan tambahan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. Untuk periode haji tahun itu, Indonesia mendapat tambahan kuota 20.000 orang.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus, ditetapkan sebesar 8%, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92%. Namun, Kemenag membagi kuota tambahan itu sebesar 50% untuk haji khusus dan 50% untuk reguler. KPK tengah menelusuri siapa yang mengatur pembagian tersebut dan siapa yang beroleh keuntungan dari penambahan kuota haji khusus tersebut, yang tarifnya bervariasi tergantung perusahaan penyelenggara perjalanan haji.
TRENDING MEDSOS
Kata “Pusat” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti berbagai tuntutan warga masyarakat yang mewakili pribadi maupun institusi/lembaga seperti Ulama Aceh dan Dewan Profesor Universitas Syiah yang meminta pemerintah pusat agar menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyatakan siap menempuh jalur hukum, jika Presiden RI Prabowo Subianto tidak segera menetapkan status bencana nasional atas peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.
HIGHLIGHT
Presiden Prabowo berulang kali menyebut Indonesia kuat, sehingga tak butuh bantuan dari luar negeri dalam menangani bencana di 3 provinsi Sumatra. Dalam konteks penanganan bencana yang sedemikian masif, tentu saja ukurannya adalah seberapa cepat pemerintah pusat mampu menjangkau para korban yang terisolasi akibat infrastruktur rusak parah, atau yang membutuhkan pertolongan segera. Dan yang tahu pasti kemampuan itu adalah orang di daerah tersebut, yang mengalami dan yang merasakan. Surat Pemprov Aceh kepada 2 lembaga PBB untuk meminta bantuan barangkali bisa menjadi pembanding untuk pernyataan Presiden Prabowo itu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 16 Desember 2025
