POLITIK
1. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) mengungkapkan, pemerintah pernah menempuh penyelesaian melalui jalur yudisial terhadap 4 kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai. Namun, proses peradilan tersebut tidak menghasilkan pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu, kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemen HAM Munafrizal Manan, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas.
Kesulitan utama dalam menangani tindak pidana khusus tersebut, lanjut Munafrizal, adalah pembuktian yang tidak boleh ada keraguan (beyond reasonable doubt). Munafrizal menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran dan publikasi peta jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Jakarta hari ini. Ia juga mengungkapkan, dari sekitar 7.000 korban pelanggaran HAM berat, baru sekitar 600 orang yang menerima pemulihan dari negara. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial yang telah ditempuh pemerintah belum sepenuhnya menjangkau para korban.
2. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri hari ini mengecam penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, yang menewaskan 15 orang, dan mencederai puluhan orang, pada Minggu (14/12/2025). Pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, dan rasa solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Australia. Penembakan massal terjadi di tengah perayaan umat Yahudi, Hanukkah, di Pantai Bondi. Polisi Australia mengungkap ada 2 pelaku, seorang ayah berusia 50 dan anak usia 24 tahun. Si ayah tewas ditembak polisi, sedangkan si anak dalam kondisi kritis.
SOSIAL
1. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis Minggu, (14/12/2025), jumlah korban tewas dalam bencana di 3 provinsi Sumatra sebanyak 1.016 orang. Secara terinci 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat. Sementara, jumlah orang yang masih dinyatakan hilang sebanyak 212 orang, dan 624.670 orang tercatat sebagai pengungsi. Terkait bencana tersebut, Presiden Prabowo kemarin memerintahkan jajaran menteri memastikan kebutuhan seluruh pengungsi terpenuhi, terutama air bersih dan toilet portabel.
2. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Menhut Raja Juli Antoni mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan luasan lahan 1.012.016 hektare (ha), termasuk PBPH yang berada di Sumatra seluas 116.198 ha. Dalam waktu 1 tahun ini, Presiden juga memerintahkan Kemenhut untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta ha. Hal itu sudah direalisasikan pada 3 Februari 2025 lalu dengan mencabut 15 PBPH seluas 1,5 juta hektare, ditambah 1 juta ha hari ini.
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi pelanggaran serius terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan setelah melakukan pemanggilan 8 korporasi besar Sumatera Utara. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, ke-8 perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatra Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT PN IV Kebun Batang Toru.
Menteri Hanif juga mengungkapkan, telah menyegel beberapa titik lokasi pertambangan di wilayah Sumatera Barat, setelah terjadi banjir bandang dan longsor di provinsi tersebut. Penyegelan itu dilakukan setelah berdasarkan verifikasi lapangan ditemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi, serta tidak ada pemantauan air larian dari potensi longsor. Temuan lapangan menjadi petunjuk beberapa lahan bukaan tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan yang sah.
EKONOMI
1. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar USD 423,9 miliar, turun dibandingkan posisi September yang USD 425,6 miliar. Namun, secara tahunan ULN tumbuh 0,3% (yoy). Posisi ini dipengaruhi pertumbuhan ULN pemerintah yang tumbuh 4,7% (yoy) menjadi USD 210,5 miliar, terutama dipengaruhi masuknya modal asing dari SBN internasional.
Posisi ULN swasta tercatat USD 190,7 miliar, turun dari USD 192,5 miliar pada September 2025. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 1,9% (yoy). BI mengeklaim ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang sebesar 29,3%, serta didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.
2. Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita menilai Indonesia masih malu-malu untuk melindungi industri dalam negeri. Salah satunya karena keberadaan mafia impor yang kuat. Agus menilai, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri lewat aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan cara “cantik” yang dilakukan pemerintah. Kebijakan ini tidak melanggar peraturan internasional seperti WTO, namun melindungi industri dalam negeri dan membuka lapangan kerja. Per Desember 2025 sudah 88.872 produk tersertifikasi TKDN, yang melibatkan sekitar 15.900 industri.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, bencana memicu kenaikan harga beras, baik medium maupun premium, di wilayah Aceh dan sebagian wilayah Sumatra lainnya pada pekan kedua Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi, dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, secara nasional ada 8 provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas. Harga beras di Aceh mencapai Rp 14.712/kg dengan IPH 3,10%, disusul Sumatera Barat Rp 16.407/kg dengan IPH 1,45%.
TRENDING MEDSOS
Kata “Pengalihan”, nama “Davina”, “Jule”, dan “Atalia Praratya” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti tiga isu yang sedang viral di media sosial, yaitu isu perselingkuhan aktris Davina Karamoy dengan mantan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, perselingkuhan influencer TikTok Julia Prastini, dan isu perceraian yang dilayangkan oleh istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Warganet yakin bahwa ketiga isu tersebut merupakan bentuk pengalihan yang tengah dimainkan elit untuk menutupi pemberitaan negatif mengenai dampak bencana alam di Sumatra dan lambatnya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. Per 14 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1.016 jiwa. Banyak akun X lantas menyuarakan agar warganet tidak mudah terpengaruh dengan pengalihan isu dan tetap fokus untuk mengkritisi lambatnya kerja pemerintah dalam menangani bencana di Sumatra yang kini sudah menelan korban lebih dari 1000 nyawa.
HIGHLIGHTS
1. Data tentang upaya penyelesaian hukum sejumlah pelanggaran HAM berat yang “berjalan di tempat” alias mandek yang diungkap Kemen HAM, sangat mungkin akan tetap demikian entah sampai kapan. Berharap pada pemerintahan saat ini rasanya mustahil, mengingat presiden dan wapres tidak menjadikan hal tersebut sebagai prioritas untuk dikerjakan.
2. Pemerintah sudah berani menyebut delapan korporasi besar sebagai pelaku pembukaan lahan di luar batas yang disepakati. Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah selangkah lebih maju. Perlu dikawal bersama, apakah nanti akan ada langkah nyata. Sanksi apa yang akan diputuskan oleh pemerintah sangat diharapkan, mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan sudah dirasakan.
3. Gambaran ekonomi hari ini memperlihatkan satu benang merah yang kian jelas: biaya ekonomi dari tata kelola yang lemah kini dibayar langsung oleh rakyat. Utang luar negeri memang masih terkendali, tetapi bencana di Sumatera —dengan lebih dari sejuta warga terdampak dan harga beras yang melonjak — menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi ketika kebijakan lingkungan diabaikan. Pencabutan izin PBPH dan penyegelan tambang datang terlambat, setelah kerugian sosial dan ekonomi terlanjur membengkak. Di saat yang sama, upaya melindungi industri dalam negeri lewat TKDN masih terhambat mafia impor, sementara negara harus menanggung beban fiskal tambahan akibat krisis yang seharusnya bisa dicegah. Tanpa keberanian menautkan kebijakan ekonomi, sosial, dan penegakan hukum secara konsisten, stabilitas makro hanya akan menjadi ilusi, dan rakyat kembali menanggung ongkos terbesarnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 15 Desember 2025
