Terjadi 2 Kubu di PBNU Akibat Tambang, Wacana Pilkada via DPRD, dan Negosiasi Dagang RI-AS Tegang

POLITIK

1. Secara faktual terjadi 2 kubu dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rapat pleno PBNU pada kemarin malam memutuskan Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) ketua umum, menggantikan Yahya Cholil Staquf, yang sudah dipecat sebelumnya oleh Syuriyah PBNU. Sebaliknya, Yahya menilai rapat tersebut tidak sah karena diselenggarakan tanpa persetujuan dirinya sebagai ketua umum. Tudingan Yahya tersebut dibantah oleh Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh hari ini, yang menyatakan bahwa rapat pleno itu sesuai dengan AD/ART dan dihadiri lebih dari 50 plus satu, yaitu 55,39%.

2. Konflik di dalam tubuh PBNU bermuara pada “rebutan” mengelola konsesi tambang batu bara, yang diberikan oleh pemerintah. Konflik terjadi antara kubu Ketum Yahya Cholil Staquf dengan kubu Sekjen Saifullah Yusuf. Mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj pun mengusulkan, sebaiknya konsesi tambang itu dikembalikan saja kepada pemerintah karena lebih banyak keburukannya bagi NU. Namun, usulan tersebut ditampik oleh Saifullah Yusuf yang juga menjabat sebagai menteri sosial. Dia menyebut tambang merupakan aset strategis NU, sehingga soal pengembalian tambang ke pemerintah harus melalui musyawarah.

3. Wacana sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, wali kota dan bupati) melalui DPRD yang kembali disuarakan oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo, belum memiliki argumen yang solid. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Sukmajati menyatakan, argumen bahwa model pemilihan semacam itu lebih irit biaya dan efisien, masih berupa asumsi tanpa dukungan simulasi atau riset yang memadai. Selain itu, berbagai hasil survei menunjukkan bahwa publik masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

4. Berdasarkan kabar dari situs Kremlin atau pemerintah Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Prabowo yang melaksanakan kunjungan kerja ke Rusia, pada Rabu (10/12/2025) waktu Moskow. Kedua pemimpin negara ini akan membicarakan kemitraan strategis Rusia-Indonesia dan masalah internasional. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia ini, dilakukan setelah kunjungan ke Pakistan.

EKONOMI

1. Mendag Budi Santoso membantah kesepakatan tarif resiprokal AS terhadap RI terancam batal. Ia menegaskan tak ada komitmen yang dilanggar RI. Soal Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer yang akan menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Budi mengatakan, itu bagian proses negosiasi. Juli lalu, AS sepakat menurunkan tarif resiprokal untuk barang Indonesia dari 32% menjadi 19%, dengan imbalan sejumlah konsesi, termasuk menghapus hambatan nontarif dan akses penuh terhadap mineral RI.

Financial Times melaporkan, Greer akan menemui Airlangga pekan ini untuk menyelamatkan kembali kesepakatan Juli lalu yang terancam hancur. Pejabat AS menganggap, RI melanggar kesepakatan untuk menghapus hambatan nontarif pada ekspor industri dan pertanian AS, serta masalah perdagangan digital. Kedua belah pihak juga berselisih soal upaya AS memasukkan klausul yang dianggap RI sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ekonominya.

2. Bank Indonesia (BI) melaporkan, penjualan eceran yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Oktober berada di 219,7. IPR tersebut tumbuh 4,3% (yoy), lebih tinggi dibanding September yang naik 3,7% (yoy). Pertumbuhan terutama didukung oleh peningkatan penjualan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara bulanan (mtm), penjualan ritel Oktober tumbuh 0,6%. Sementara untuk November, BI memperkirakan IPR berada di 222,1, tumbuh 5,9% (yoy), didorong kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring peningkatan permintaan menjelang Natal-Tahun Baru.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 bulan mendatang, Januari 2026, diperkirakan meningkat. Sementara pada 6 bulan yang akan datang, April 2026, diperkirakan menurun. Ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2026 yang sebesar 163,2, lebih tinggi dibandingkan dengan 157,2 pada periode sebelumnya, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga bahan baku, upah, PPN, dan permintaan menjelang Ramadhan 1447 H. Sementara itu, IEH April 2026 tercatat sebesar 161,7, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 172,5 seiring dengan normalisasi permintaan pasca Idulfitri.

3. Wamentan Sudaryono memastikan banjir yang melanda kawasan sentra sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tak memengaruhi produksi minyak goreng. Kapasitas produksi minyak sawit dalam negeri, kata dia, jauh lebih besar ketimbang kebutuhan konsumsi, termasuk untuk ekspor. Ia menjelaskan, setiap eksportir wajib memenuhi kebutuhan pasar domestik (DMO) sebelum bisa mengirimkan minyak sawit ke luar negeri.

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan lahan sawit terbesar kedua di bawah Riau, dengan luasan 1,57 juta hektare. Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu daerah paling terdampak, memiliki 17.080 hektare. Sementara, Aceh dan Sumatera Barat meski memiliki area sawit yang lebih kecil, tetapi menjadi bagian penting dari sentra sawit nasional. Luas kebun sawit di Aceh mencapai 440.080 hektare, sedangkan Sumatera Barat memiliki 448.820 hektare.

TRENDING MEDSOS

Kata “Terra Drone” trending di X, setelah kebakaran melanda Gedung Terra Drone di Jl. Letjend Suprapto, Cempaka Baru, pada Selasa siang (9/12/2025) sekitar pukul 12.45 WIB. Berdasarkan data Polres Metro Jakarta Pusat, sebanyak 22 korban dilaporkan meninggal dunia terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Penyebab kebakaran diduga karena baterai unit drone yang terbakar. Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab kebakaran tersebut dan sudah memeriksa sejumlah saksi. Warganet lantas ramai berspekulasi bahwa kebakaran gedung tersebut berkaitan dengan usaha menghilangkan data terkait keterlibatan perusahaan sawit terhadap bencana banjir dan longsor yang baru saja terjadi di Sumatera. Terra Drone dikenal sebagai perusahaan teknologi yang aktif memetakan lahan sawit di Sumatera.

HIGHLIGHTS

1. Konflik di tubuh PBNU bermuara pada urusan “rebutan” pengelolaan tambang. Kubu A ingin bermitra dengan perusahaan XY, kubu B ingin bermitra dengan WV. Kemitraan dengan perusahaan di luar PBNU mutlak dilakukan mengingat untuk menggarap tambang batu bara butuh keahlian dan modal besar. Kedua unsur penting tersebut tidak dipunyai oleh PBNU. Itulah perkara yang sebenarnya terjadi di tubuh PBNU, yang selama ini dikesankan kepada publik bahwa konflik tersebut sebagai administratif semata.

2. Pemilu dan Pemilukada langsung adalah amanat reformasi. Tujuannya adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga. Rakyat berhak menentukan secara penuh memilih pemimpinnya. Ekses-ekses negatif dan berbagai kelemahannya, masih bisa dibenahi dengan aturan yang bisa disempurnakan di perubahan undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Pilkada lewat DPRD bukan tanpa risiko pula, karena kita punya banyak pengalaman pahit pelaksanannya di masa lalu. Banyak kegaduhan terjadi akibat transaksional di internal anggota dewan. Banyak juga kepala daerah titipan yang sama sekali tak mengenal daerahnya, namun terpilih karena bisa ‘pengkondisian politik’ dengan elite partai.

3. Di tengah hiruk-pikuk politik dan konflik internal berbagai lembaga, lanskap ekonomi menunjukkan tekanan yang makin nyata: hubungan dagang dengan AS retak akibat tarik-uluran konsesi, ritel hanya tumbuh moderat, sementara ekspektasi inflasi mulai merangkak dan klaim bahwa banjir Sumatera tidak mengganggu produksi sawit, justru menegaskan betapa ekonomi kita bergantung pada komoditas mentah yang rentan guncangan ekologis. Di balik semua itu, publik melihat pola yang sama: pemerintah sibuk menjaga citra stabilitas, sementara fondasi ekonomi bergeser —ketergantungan pada negosiasi dagang yang problematik, konsumsi rumah tangga yang tak benar-benar pulih, dan struktur produksi yang makin tak sejalan dengan daya beli masyarakat. Selama arah kebijakan lebih dituntun oleh kalkulasi politik ketimbang reformasi struktural yang berpihak pada rakyat, pertumbuhan hanya akan tampak di laporan, bukan di kehidupan nyata sehari-hari.