POLITIK
1. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf kepada Presiden Prabowo, Mendagri, Gubernur Aceh, dan rakyat, atas tindakannya yang dia sebut meresahkan, memberi ketidaknyamanan, dan mengecewakan banyak pihak. Sementara itu, pihak Kemendagri belum mengeluarkan penjelasan apa pun tentang tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo untuk memecat Mirwan dari jabatan bupati, setelah ulahnya pergi umrah di saat rakyat di wilayahnya tengah dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Sedangkan Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman, menyatakan akan menyidangkan Mirwan untuk diberi sanksi berat, meskipun sebelumnya DPP Gerindra sudah mencopot Mirwan dari kursi ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
2. Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terjadi 205 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya hari ini mengungkapkan, dari jumlah tersebut pelaku pelanggaran antara lain dilakukan oleh aparat Polri sebanyak 175 peristiwa, aparat TNI 5 peristiwa, dan aparat pemerintah lainnya sebanyak 14 peristiwa. Dari ratusan peristiwa itu, sebanyak 5.101 orang menjadi korban, yang terdiri 661 korban luka-luka, 134 korban kekerasan, dan 4.291 korban penangkapan sewenang-wenang.
3. Presiden Prabowo sejak kemarin melakukan kunjungan ke Pakistan, yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehnaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir. Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.
4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak lepas dari kesalahan kebijakan penguasa. Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam acara seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, hari ini. Untuk memperbaiki kesalahan semacam itu, ia mengajak semua pihak untuk berani melakukan kritik dan otokritik.
EKONOMI
1. Konsumen Indonesia kembali optimistis memandang situasi ekonomi saat ini hingga 6 bulan ke depan. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November berada di 124, naik dari 121,2 pada Oktober. Posisi ini tertinggi sejak Februari. Meningkatnya keyakinan konsumen November ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), masing-masing 111,5 dan 136,6, lebih tinggi dibanding Oktober sebesar 109,1 dan 133,4.
Kenaikan IEK yang mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 3-6 bulan ke depan, bersumber dari peningkatan seluruh komponen pembentuknya, yakni Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP), Indeks Ekspektasi Lapangan Kerja (IELK), dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU). IEP tercatat 140,6, meningkat dari 138,4 bulan sebelumnya. IELK menjadi 135,3 dari 132 pada Oktober. Dan, IEKU meningkat menjadi 133,8, naik dari 129,6 pada bulan sebelumnya.
2. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan, ada 5 jebakan ekonomi yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi pada 2026. Pertama, program Koperasi Desa Merah Putih yang berisiko besar karena dibangun secara top-down. Selain itu, skema pembiayaan lewat kredit Himbara yang dijamin dana desa berisiko tingginya kredit macet. Kedua, pemotongan transfer ke daerah (TKD) hingga 17,7% menyebabkan pemda kesulitan fiskal, menyebabkan belanja rutin dikurangi, layanan dasar tersendat, dan proyek daerah terhenti. Semua itu mengurangi kontribusi daerah bagi pertumbuhan.
Ketiga, potensi bencana alam, sementara alokasi anggaran BNPB justru turun. Jika ada bencana, hal itu akan langsung menekan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Keempat, dramatisasi pemberantasan korupsi dengan metode perhitungan kerugian negara yang spekulatif, sehingga nilai korupsi tampak sangat besar. Ini menimbulkan ketakutan di kalangan usaha dan investor. Terakhir, mayoritas BUMN sakit yang ditunjukkan dari 95% dividen dihasilkan hanya oleh 8 BUMN. Namun mereka justru diberi penugasan yang tak realistis, seperti proyek peternakan ayam atau proyek waste-to-energy.
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti tingginya angka pengangguran usia muda yang mencapai 17% menjadi salah satu tantangan terbesar pada 2026. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menunjukkan, data kebanyakan pengangguran muda adalah lulusan SMA, yakni sekitar 8-9%. Sementara lulusan SD justru rendah, sekitar 2%. Apindo meminta agar investasi yang masuk ke depan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja terutama di sektor-sektor yang pendidikannya menengah ke atas.
Bob juga menyebut ada penurunan penyerapan tenaga kerja di setiap investasi. Pada 2013 investasi Rp 1 triliun bisa menyerap 4.500 pekerja, tapi pada 2025 hanya menyerap 1.364 pekerja. Itu menunjukkan struktur investasi semakin mengarah ke padat modal. Tantangan ini, diperparah dengan kualitas tenaga kerja yang didominasi pendidikan dasar, sekitar 30%. Selain itu, ada gap antara produktivitas dan kenaikan upah. Produktivitas nasional hanya tumbuh 1,5-2%, sedangkan upah tumbuh rata-rata 7% dalam 10 tahun terakhir.
4. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, implikasi pemberlakuan UU Cipta Kerja sejak 2020 membuat negara seperti mensubsidi pengusaha batu bara. UU Ciptaker menetapkan batu bara yang semula sebagai non-barang kena pajak diubah menjadi barang kena pajak (BKP). Akibatnya industri batu bara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah, sekitar Rp 25 triliun per tahun. Meski ada biaya-biaya lain yang ditanggung industri, termasuk kontribusi pajak lain, kontribusi fiskal sektor batu bara menjadi negatif.
Skema restitusi tersebut juga telah membuat capaian penerimaan negara saat ini semakin berkurang. Kemenkeu melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober turun hingga 3,85% (yoy) menjadi Rp 1.459,03 triliun. Penyebabnya program restitusi pajak yang mengalami kenaikan hingga 36,4% menjadi Rp 340,52 triliun dari sebelumnya Rp 249,659 triliun.
TRENDING MEDSOS
Kata “Negara” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti pernyataan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Endipat Wijaya yang seolah merasa tersaingi dengan aksi penggalangan dana yang dilakukan beberapa tokoh kreator konten. Warganet menangkap pernyataan Endipat yang menganggap remeh capaian penggalangan dana sebesar Rp 10 M oleh Ferry Irwandi dan membandingkannya dengan bantuan negara untuk penanganan bencana di Sumatera yang dia katakan sudah mencapai triliunan rupiah. Warganet lantas ramai memberi kritik negatif terhadap Endipat. Ia dinilai tidak apple to apple dalam membandingkan bantuan dari negara yang sifatnya wajib, dengan konsep penggalangan dana dari warga masyarakat yang sifatnya sukarela.
HIGHLIGHTS
1. Data dari Kontras yang menunjukkan sebagian besar peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparat Polri diharapkan dapat menjadi bahan untuk Komite Reformasi Polri dalam merumuskan solusi bagi perbaikan unjuk kerja dan sikap mental aparat Polri.
2. Angka optimisme konsumen memang naik, tetapi di baliknya terdapat awan tebal yang tak boleh diabaikan: jebakan kebijakan ekonomi yang serba top-down, pemotongan transfer ke daerah, penugasan BUMN tanpa akal sehat bisnis, dan risiko bencana yang terus mengancam tanpa dukungan fiskal memadai. Sementara pemerintah menonjolkan narasi pertumbuhan dan bansos, struktur ekonomi faktual justru bergerak ke arah yang makin padat modal dan makin sedikit menyerap tenaga kerja. Ini mendorong anak muda ke jurang pengangguran dan sektor informal. Ketika kebijakan fiskal bahkan “mensubsidi” konglomerasi batubara lewat restitusi, sementara daerah dan layanan publik dipangkas, terasa jelas arah pembangunan: keuntungan di atas, beban di bawah. Selama prioritas ekonomi bertumpu pada sentralisasi fiskal dan proyek-proyek simbolik, bukan pada penciptaan lapangan kerja bermartabat dan produktivitas rakyat, maka pertumbuhan apa pun akan hanya menjadi statistik, bukan kemajuan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 9 Desember 2025
