POLITIK
1. Wamendagri Bima Arya mengatakan, sebagian kepala daerah dari PDIP sudah bergabung dalam retret di Akmil, Magelang, Minggu malam. Dia berharap kepala daerah PDIP yang belum ikut, bisa hadir hari ini. Dia tidak menyebut jumlahnya, tapi di tempat terpisah Mendagri Tito Karnavian menyebut ada 17 orang kepala daerah PDIP yang sudah hadir. Siang tadi, sejumlah kepala daerah PDIP hadir di Akmil, antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Selatan Masinton Pasaribu.
2. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengeklaim, hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keadaan baik setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, penahanan itu tidak mempengaruhi hubungan keduanya. Begitu pula instruksi Megawati kepada kepala daerah PDIP agar menunda mengikuti retret, menurut Muzani, tidak mempengaruhi hubungan keduanya. Sebanyak 55 kader PDIP diketahui telah bersiaga di Magelang dan bergabung untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
3. Hari ini MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilu (PHPU) terhadap 40 perkara. Dari 5 perkara yang diputus MK, 3 gugatan diterima, sementara 2 gugatan ditolak. Perkara yang pertama yang dikabulkan MK adalah sengketa Pilbup Pasaman. MK mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Pasaman. MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Anggit. Kedua, perkara Pilbup Mahakam Ulu. MK menilai telah terjadi pelanggaran dalam bentuk kontrak politik antara paslon nomor urut tiga dengan setiap ketua RT di Mahakam Ulu. MK juga memerintahkan PSU tanpa mengikutsertakan paslon tersebut. MK juga mengabulkan gugatan sengketa Pilbup Boven Digoel. MK menemukan fakta bahwa syarat pencalonan dari bupati terpilih Boven Digoel ternyata tidak sah. Oleh karena itu, MK memutuskan mendiskualifikasi bupati terpilih tersebut dan membatalkan kemenangannya, serta memerintahkan PSU tanpa mengikutsertakan bupati tersebut.
HUKUM
1. LBH Semarang saat ini mendampingi dua personel grup musik Sukatani setelah lagu “Bayar Bayar Bayar” viral dan menuai kontroversi. Direktur LBH Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief menyatakan, kondisi personel Sukatani masih dalam tahap pemulihan setelah berbagai tekanan yang mereka alami. Sementara, Polda Jawa Tengah menyatakan, Divisi Propam Polri masih melakukan pemeriksaan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Artanto menegaskan, segala dugaan pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan akan ditindaklanjuti dengan profesional dan transparan. Polda Jawa Tengah meminta masyarakat untuk tetap mengacu pada hasil pemeriksaan resmi yang dilakukan oleh Propam.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini akan mengelola aset BUMN. Badan ini disebut akan mengelola aset BUMN senilai USD 900 miliar atau di atas Rp 14.000 triliun. Prabowo mengeklaim dengan total aset lebih dari USD 900 miliar, Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fun (SWF) terbesar di dunia. Lalu, dengan dana awal yang diinvestasikan sebesar USD 20 miliar akan menyasar kurang lebih 20 proyek strategis yang fokus pada hilirisasi nikel, bauksit, kilang minyak, pangan, akuakultur, energi terbarukan, dan lainnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Perkasa Roeslani, menjabat sebagai CEO, sementara CIO dan COO dijabat Founder AC Ventures, Pandu Sjahrir, dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dua mantan presiden RI akan dilibatkan sebagai penasihat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
2. Pemerintah akan mengembalikan dana sebesar Rp 58 triliun kepada 17 kementerian/lembaga (K/L). Dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran pada K/L dan dana transfer ke daerah (TKD) pasca rekonstruksi per 11 Februari 2025. Dari semula, anggaran yang berhasil dikumpulkan dari efisiensi sebanyak Rp 308 triliun dikurangi menjadi hanya Rp 250 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengaku belum mengetahui 17 K/L apa yang akan mendapatkan pengembalian dana tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wijayanto menyampaikan, pengembalian dana kepada 17 K/L senilai Rp 58 triliun diberikan untuk menjalankan program prioritas. Tapi ia tidak merinci apa saja 17 K/L tersebut.
Ekonom Center of Reform on Economic Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, pengembalian anggaran yang hanya dilakukan pada sejumlah K/L bisa menimbulkan ketimpangan antar-K/L. K/L yang sebelumnya sudah mengurangi anggaran pemborosan dan punya posisi strategis dalam konteks pelayanan publik dan memberikan efek pengganda ke perekonomian, bisa saja tidak mendapat insentif yang seimbang dibandingkan K/L yang belum melakukan efisiensi secara maksimal. Menurut Yusuf, kebijakan pengembalian anggaran K/L seharusnya diimbangi dengan reformasi struktural agar setiap K/L meningkatkan efisiensi operasional tanpa harus bergantung pada pengembalian dana yang bersifat ad hoc.
TRENDING MEDSOS
Danantara trending di X, setelah Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/2/2025). Badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga USD 980 miliar atau setara Rp15.978 triliun. Peluncuran Danantara justru mendapat respons negatif dari para nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memicu penarikan uang. Warganet di X ramai menyerukan untuk mengosongkan dana di Himbara. Beberapa nasabah mengaku sudah mulai melakukan pengosongan rekening. Mulai dari penarikan langsung atau pemindahan dana dari Himbara ke bank-bank swasta.
HIGHLIGHTS
1. Sebagian besar kepala daerah PDIP sudah bergabung dalam acara retret kepala daerah di Akmil, Magelang. Mereka semula menaati perintah Ketum PDIP Megawati supaya menunda keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam acara tersebut. Instruksi tersebut dikeluarkan Megawati setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Apakah sikap PDIP berubah? Apakah sudah ada deal di belakang layar? Publik dibikin penasaran, karena Megawati tidak mengeluarkan pernyataan terbuka yang menjelaskan alasan para kepala daerah PDIP itu mulai ikut retret di hari keempat.
2. Rencana pengembalian dana efisiensi sebesar Rp 58 triliun, menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dengan pemangkasan anggaran belanja K/L, sebenarnya kurang dipikirkan matang. Kebijakan berdasarkan Inpres No. 1/2025 itu memangkas anggaran K/L sebesar Rp 308 triliun. Namun, kebijakan yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan (SMK) No. S-37/MK.02/2025 itu, kemudian direvisi melalui rekonstruksi anggaran oleh masing-masing K/L pada 11 Februari 2025. Kini, setelah rekonstruksi tersebut, ada rencana pengembalian dana lagi. Kekhawatiran ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, beralasan. Sebelum rekonstruksi, sejumlah K/L terbebas dari pemangkasan anggaran tanpa diketahui alasannya. Ini kemudian memicu kritik dari masyarakat. Baru kemudian setelah rekonstruksi mereka ikut dipangkas. Maka, wajar jika ada kekhawatiran pengembalian dana Rp 58 triliun tersebut akan tidak tepat sasaran. Justru K/L yang program-programnya benar-benar berdampak pada efek pengganda ekonomi tak mendapat pengembalian, sementara K/L dengan program yang kurang berdampak justru mendapat pengembalian.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 24 Februari 2025
