POLITIK
1. Presiden Prabowo, hari ini sekitar pukul 15.30, melantik Brian Yuliarto menjadi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ini berarti menjadi perombakan Kabinet Merah Putih yang pertama kali sejak dibentuk 4 bulan lalu. Brian merupakan dosen tetap dengan status guru besar di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia berada pada Kelompok Keahlian Teknologi Nano dan Kuantum. Pria yang berusia 43 tahun itu menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Tokyo. Tidak ada informasi resmi tentang alasan pencopotan Satryo. Namun, Satryo tercatat pernah diprotes para pegawainya karena dinilai arogan.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai kota, hari ini melakukan persiapan untuk menggelar puncak demonstrasi “Indonesia Gelap” yang akan digelar besok, Kamis (20/2/2025). Demo besok merupakan puncak dari rangkaian demo yang digulirkan sejak Senin (17/2/2025) di berbagai kota. Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah antara lain pengurangan anggaran pendidikan, dan menuntut adili mantan Presiden Jokowi. Merespons tema demo “Indonesia Gelap”, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia berjalan cukup baik meski memang ada kekurangan di berbagai sisi. Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf menyatakan, pemerintahan Prabowo masih baru sehingga belum ada dasar untuk menilai berhasil atau gagal.
3. Sebanyak 503 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retret yang berlangsung dari 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng, setelah dilantik oleh Prabowo besok di Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retret atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Padahal, hal itu sangat krusial karena pemda akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang jumlahnya mencapai Rp 1.300 triliun. Mereka akan mendapat pembekalan materi Asta Cita dari 42 menteri dan pimpinan lembaga negara dari pagi hingga malam.
4. Laman web pribadi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, yaitu arizapatria.id, berubah menjadi situs judi online bernama “Janji Gacor”. Riza hari ini mengatakan bahwa situs pribadinya telah diambil alih pihak lain dan disalahgunakan. Ia bakal melaporkan peristiwa ini kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) agar agar situs web-nya diblokir.
EKONOMI
1. Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi, memperkirakan masalah pada sistem baru perpajakan Coretax berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Menurut dia, Ditjen Pajak Kemenkeu hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pajak pada Januari 2025, dibandingkan 60 juta pada Januari 2024. Akibatnya, penerimaan pajak pada awal tahun ini hanya mencapai Rp 50 triliun dari realisasi Januari 2024 Rp 172 triliun. Pada 13 Februari 2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti melaporkan, jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan sepanjang Januari 2025 sebesar 52,50 juta. Sementara Februari sebesar 6,91 juta faktur. Dari jumlah tersebut yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 46,9 juta pada Januari dan 6,20 juta pada Februari 2025.
2. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) tetap di level 5,75%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga deposit facility ditetapkan 5%, dan suku bunga lending facility 6,5%. Bulan lalu, BI memutuskan menurunkan BI Rate 25 bps menjadi 5,75%. Menyusul keputusan BI tersebut, hari ini rupiah ditutup melemah 0,37% di level Rp 16.330/USD. Pelemahan ini senada dengan penutupan perdagangan kemarin yang juga terdepresiasi sebesar 0,37%.
Mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025, BI memperkirakan akan berada pada kisaran 4,7-5,5% secara tahunan (yoy). Ramalan ini didorong oleh peningkatan investasi nonbangunan. Konsumsi rumah tangga perlu didorong sehingga dalam meningkatkan permintaan domestik. Pada sisi eksternal, BI mengimbau pemerintah untuk terus berupaya memperkuat kinerja ekspor Indonesia guna memitigasi dampak perlambatan permintaan negara mitra dagang utama.
3. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyegel pedagang komoditas bahan pokok yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), termasuk harga acuan pemerintah (HAP). Ancaman itu disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, usai mengadakan rakortas bersama Badan Pangan Nasional dan Kementerian BUMN. Amran mengatakan, instruksi itu juga dilakukan guna mengamankan dan mengendalikan fluktuasi harga pangan menjelang ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk operasi pasar selama ramadan akan tercukupi, termasuk beras yang saat ini memiliki stok hingga 2 juta ton melalui Bulog.
HUKUM
1. Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengungkap bahwa pengadilan tingkat pertama mengalami kekurangan hakim, sehingga dalam setahun rata-rata seorang hakim menangani 1.547 perkara. Angka tersebut disampaikan Sunarto dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA 2024, hari ini, yang dihadiri Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku baru sadar mengenai beratnya beban perkara yang ditangani para hakim. Dia pun berjanji akan memperbaiki kualitas hidup hakim.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemarin menuding penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti mengintimidasi saksi pada sidang praperadilannya, yakni Agustiani Tio Fridelina. Dia menyebut, Rossa sangat berambisi untuk menangkap dirinya dalam kasus Harun Masiku ini. Saking berambisinya, kata Hasto, Rossa mencoba untuk menyuap Tio dengan uang Rp 2 miliar supaya Tio mau bersaksi yang memberatkan dirinya. Hasto kembali mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, dan kasus perintangan penyidikan. Sidang praperadilan akan digelar 3 Maret mendatang.
TRENDING MEDSOS
Mahasiswa dan #IndonesiaGelap trending di X. Mahasiswa Indonesia tengah mempersiapkan aksi besar-besaran bertajuk “Indonesia Gelap” pada 20 Februari 2025. Ketua BEM SI, Herianto mengatakan, aksi ini akan melibatkan massa yang lebih besar dari aksi yang sama pada 17 Februari lalu. Aksi akbar akan dilakukan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Menurut Herianto, hal ini dilakukan agar kepala daerah juga ikut mendengarkan tuntutan mahasiswa.
HIGHLIGHTS
1. Baru sekitar 4 bulan bekerja, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro harus melepas kursi di Kabinet Merah Putih. Kewenangan mengganti dan mengangkat menteri memang hak prerogatif Presiden Prabowo. Karena itu, Prabowo juga tidak merasa perlu untuk menjelaskan alasan pencopotan Satryo, sekaligus alasan penunjukan Brian Yuliarto sebagai pengganti. Hanya saja, penggantian menteri dalam waktu relatif singkat itu tentu menimbulkan pertanyaan tentang kematangan proses seleksi menteri. Seharusnya, Prabowo punya waktu relatif panjang – dari penetapan KPU pada 24 April 2024 sebagai presiden terpilih hingga jelang pelantikan 20 Oktober 2024 – untuk menyiapkan personel pemerintahan. Meskipun pergantian personel kabinet pasti dinyatakan demi langkah perbaikan, tapi bisa juga dinilai sebagai salah satu bukti pemilihan menteri dilakukan secara tidak hati-hati. Dikhawatirkan jika pergantian menteri akan sering dilakukan, tentu, menimbulkan kesan tidak baik bagi pimpinan pemerintahan.
2. Masalah pada sistem Coretax harus menjadi evaluasi bagi para pemangku kewenangan dan kebijakan. Para pelaku usaha juga mengeluhkan sulitnya mengakses Coretax yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan entry data. Terobosan-terobosan berbasis teknologi digital harus didukung dengan perangkat pendukung memadai jika ingin mendapatkan hasil maksimal sesuai yang diharapkan.
3. Presiden Prabowo mengancam akan menyegel pedagang komoditas bahan pokok yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pemerintah (HAP). Tindakan mengancam yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak akan efektif dalam sistem ketatanegaraan. Seharusnya untuk pengaturan yang lebih baik, dilakukan dengan kebijakan yang lebih tegas dan jelas sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang ada.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 19 Februari 2025
