POLITIK
1. Anggota kabinet bertambah. Sore hari ini Presiden Prabowo melantik Marsekal Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi, dan Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan bidang strategi, doktrin, dan pembangunan. Dengan demikian Kementerian Pertahanan punya 3 wamenhan, selain Donny Ermawan Taufanto, yang menjabat sejak awal kabinet ini.
Selain itu, Presiden juga melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Ini lembaga baru yang bertugas memperkuat pengelolaan lahan gambut, sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.
Satyawan berlatar belakang dosen kehutanan UGM, dan jabatan terakhir di pemerintahan adalah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
2. Di tubuh TNI, Presiden melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sedangkan Maruli, menantu Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, naik jabatan menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Kepala dari badan ini sebelumnya dijabat oleh Tandyo.
3. Pemerintah mengganti pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar sebagai Dirut PLN. Suroso juga masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru/Terbarukan PLN.
Pencopotan Darmawan terjadi di tengah masalah pemadaman listrik massal di Kepulauan Riau, termasuk Batam dan Bintan, selama belasan jam, Senin lalu. Keputusan pergantian direksi ditetapkan dalam RUPS LB via zoom yang dihadiri seluruh jajaran direksi, komisaris, serta Badan Pengelola BUMN.
Pasca pemadaman listrik di Kepri, Presiden Prabowo memanggil CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan perwakilan manajemen PLN. Rosan menjelaskan, Presiden minta akselerasi transformasi di PLN agar dapat bergerak lebih cepat, tanggap, dan efisien.
Terkait insiden Batam, Rosan mengatakan, Danantara bakal mengkaji ulang model bisnis PLN secara menyeluruh. Sementara COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, Danantara akan mengambil alih pengelolaan PLN Batam. PLN Batam merupakan anak usaha PLN yang beroperasi mandiri dari hulu ke hilir tanpa subsidi APBN, mengingat status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas.
4. Presiden juga melakukan penggantian kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Letjen Suharyanto dicopot diganti oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi. Pencopotan Suharyanto ini terjadi setelah KPK menangkap adiknya, Bima Setyawan, pada Selasa (13/10/2026), atas dugaan terlibat korupsi di BNPB.
HUKUM
KPK menjelaskan hasil penangkapan dugaan kasus korupsi di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto hari ini menjelaskan, ada 5 tersangka yakni Bima Setyawan, yang merupakan adik Letjen TNI Suharyanto, yang dicopot sebagai Kepala BNPB hari ini. Ia di BNPB berstatus sebagai tenaga ahli kepala BNPB, yang dijabat kakaknya.
Empat tersangka lainnya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; serta dua dari pihak swasta.
EKONOMI
1. Utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai USD 459,3 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. ULN Agustus naik 5,6% (yoy) dibanding Agustus 2025. Bank Indonesia (BI) melaporkan, perkembangan ini terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta.
Posisi ULN pemerintah tercatat USD 220,9 miliar, tumbuh 3,3% (yoy), dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan strategi menjaga nilai tukar rupiah.
Posisi ULN swasta tercatat USD 195,6 miliar, terkontraksi 0,8% (yoy), didorong penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing terkontraksi 0,8% (yoy) dan 0,6% (yoy).
Rasio ULN Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 30,9% dan didominasi ULN jangka panjang. Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, demikian juga ULN swasta.
2. Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, periode 2 tahun Prabowo-Gibran ditandai belanja negara jumbo yang didominasi program prioritas. Namun, dampaknya bagi pertumbuhan, lapangan kerja, dan kesehatan fiskal, belum sepadan.
Direktur Riset Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Akhmad Akbar Susamto mengatakan, ekonomi tetap tumbuh, tapi kualitasnya belum membaik. Belum mampu menyelesaikan masalah pekerja informal. Hampir 6 dari 10 pekerja berada di sektor informal, sementara kelas menengah terhimpit suku bunga yang naik, rupiah yang melemah, dan harga barang impor yang makin mahal.
Pelemahan rupiah menaikkan biaya bahan baku impor, dan membuat 15.000-20.000 pekerja terkena PHK pada kuartal II 2026, terutama di industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi.
Di tengah tekanan itu, program prioritas menyerap anggaran besar, tetapi ukuran keberhasilannya belum jelas, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih (KDMP).
Dari sisi keuangan negara, penerimaan pajak 2026 berpotensi meleset jauh dari target, defisit melebar, dan beban bunga utang terus membesar. Daerah ikut tertekan karena dana transfer ke daerah dipangkas sekitar 24,6%, padahal lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat.
Di luar APBN, dana pemerintah yang ditempatkan di bank Himbara banyak mengalir ke KDMP dan proyek konstruksi, tetapi belum jelas siapa yang menanggung jika kreditnya bermasalah: bank atau APBN.
Pada tahun ketiga, pemerintah perlu mengukur program prioritas dari hasil yang dirasakan masyarakat dan mencatat seluruh beban di luar APBN secara terbuka, agar belanja negara menghasilkan lapangan kerja dan keuangan negara yang sehat. Defisit perlu dijaga agar memberi pijakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan menekan angka pengangguran.
TRENDING MEDSOS
1. “Bupati Klaten” masuk daftar Google Trends. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), hari ini. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
2. Nama Suroso Isnandar juga termasuk kata kunci yang banyak dicari di Google. Ia ditunjuk memimpin PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo, pasca pemadaman listrik massal di Kepulauan Riau.
3. Tagar #DuaTahunPrabowo trending di X. Meski semula dimaksudkan untuk orkestrasi capaian keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran, tagar ini kemudian digunakan warganet untuk membuat list daftar kegagalan pemerintah selama 2 tahun ini, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah, kelangkaan BBM, penanganan karhutla, keracunan MBG, kinerja IHSG terburuk, dan sebagainya.
HIGHLIGHT
Sudah tak terhitung Presiden Prabowo berbicara keras soal kesungguhan dia memberantas korupsi. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Anggota kabinetnya sudah ada yang dicomot KPK. Begitu pula petinggi BGN. Sejumlah kepala daerah juga sudah diringkus KPK dan polisi. Di Kejagung juga. Itu semua yang “kebetulan” kena jerat, sementara yang aman-aman saja tentu jauh lebih banyak.
Apakah seruan dan niat Presiden itu cuma dianggap angin lalu? Korupsi, kata banyak pakar, sudah membudaya, dan tak bisa dieliminasi dengan pidato. Harus ada upaya luar biasa untuk mempersempit ruang korupsi, yang upaya ini tidak dilakukan dengan serius. Namun, pidato berapi-api soal pemberantasan korupsi memang perlu dilakukan untuk mendapat tepukan meriah. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Kamis, 15 Oktober 2026
