Oleh Hery Nugroho
Ekonom di Swasaba Research Initiative (SRI)
Yogyakarta
PELEMAHAN rupiah yang menembus Rp17.098 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (10/4/2026) terdengar seperti lonceng kematian. Bagi Garuda Indonesia (GIAA), ini adalah tengara darurat yang menandai babak krisis yang kian mendekati titik nadir. Dengan kewajiban berbasis dolar yang mendekati US$3,7 miliar, setiap pelemahan rupiah bukan hanya memperbesar tekanan, tetapi juga mempercepat erosi kemampuan bertahan perusahaan pelat merah tersebut.
Masalahnya bukan baru kemarin. Luka lama Garuda sudah menganga jauh hari sebelum rupiah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah bangsa ini. Struktur bisnis yang rapuh—pendapatan dominan dalam rupiah, sementara kewajiban dalam valas—membuat perusahaan ini rentan terhadap gejolak nilai tukar akibat dinamika eksternal maupun internal. Ketika kurs dalam kondisi stabil pun GIAA sudah terseok-seok, apalagi ketika rupiah terperosok dalam-dalam. Kini, tekanan itu berubah dari akut menjadi kronis.
Setiap pelemahan Rp100 terhadap dolar AS, secara praktis akan menambah beban ratusan miliar rupiah ke dalam neraca GIAA. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tekanan riil terhadap arus kas, kemampuan bayar, dan keberlangsungan operasional. Kewajiban kepada lessor asing, kreditur global, hingga vendor luar negeri menciptakan lingkaran beban yang sulit untuk diputus. Dalam kondisi seperti ini, optimisme tanpa dasar justru berubah menjadi bentuk penyangkalan.
Namun, persoalan GIAA tidak dapat lagi dilihat semata sebagai problem korporasi. Masalah ini telah menjelma menjadi dilema kebijakan keuangan negara. Selama bertahun-tahun, Garuda dipertahankan bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi lebih sebagai simbol—simbol kedaulatan, konektivitas, dan kebanggaan nasional. Akan tetapi, kita lupa bahwa simbol itu tidak pernah membayar utang, dan kebanggaan tidak pernah menutup defisit.
Lantas, sampai kapan uang pajak rakyat akan terus menerus digunakan untuk menopang perusahaan bermasalah yang belum menunjukkan jalan keluar yang jelas? Dalam kerangka ekonomi publik, penggunaan dana negara hanya dapat dibenarkan jika manfaat sosialnya melampaui biaya yang ditanggung. Jika suntikan dana hanya memperpanjang napas tanpa menyembuhkan penyakit, maka yang terjadi adalah pemborosan yang dilegitimasi.
Sampai di sini, negara tidak lagi memiliki kemewahan untuk memilih opsi yang nyaman. Sebagaimana pernah saya tulis sebelumnya, terdapat tiga opsi yang tersedia, dan semuanya pahit. Pertama, melanjutkan bailout seperti yang selama ini dilakukan. Opsi ini tampak paling mudah secara politik, tetapi berisiko menciptakan lubang fiskal tanpa dasar. Kedua, melakukan restrukturisasi radikal—memangkas rute, mengurangi armada, dan menegosiasikan ulang utang secara agresif. Ini menyakitkan, tetapi masih memberi peluang untuk bertahan dalam bentuk yang lebih ramping. Ketiga, menerima kenyataan dan membiarkan GIAA gagal secara terkendali, sembari memindahkan fungsi strategisnya ke entitas lain atau membangun perusahaan baru dengan neraca yang bersih.
Pilihan mana pun yang diambil, satu hal yang harus ditinggalkan adalah ilusi bahwa GIAA bisa kembali seperti dulu tanpa perubahan mendasar. Industri aviasi telah lama berubah, kompetisi semakin ketat, dan efisiensi menjadi syarat mutlak. Dalam lanskap seperti ini, mempertahankan struktur lama pasti hanya akan memperpanjang penderitaan.
Yang lebih penting, negara perlu menggeser cara pandang, dari menyelamatkan perusahaan menjadi menyelamatkan fungsi. Bagaimanapun juga, konektivitas udara tetap penting tetapi tidak harus disediakan oleh entitas yang sama dengan model bisnis yang gagal. Jika ada operator lain—baik BUMN maupun swasta—yang mampu menjalankan fungsi tersebut dengan lebih efisien, maka di situlah rasionalitas pasti akan berpihak.
Akhirnya, krisis GIAA adalah refleksi dari cara negara mengelola risiko dan disiplin dalam BUMN. Ini bukan hanya soal satu maskapai, tetapi tentang kredibilitas kebijakan ekonomi itu sendiri. Apakah negara berani mengambil keputusan sulit, atau terus menunda dengan biaya yang semakin mahal?
Jika jawabannya adalah keberanian, maka langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui kenyataan bahwa mempertahankan GIAA dalam bentuknya yang sekarang mungkin bukan lagi solusi, melainkan bagian dari masalah. Sementara itu, dalam tata kelola ekonomi, seperti halnya dalam kehidupan, terkadang satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan adalah dengan berani mengakhiri masa lalu. ***
Yogyakarta, 11 April 2026.
