Oleh Hery Nugroho
DI TENGAH dinamika ekonomi mondial yang terus bergerak tidak terpola, di Indonesia justru mengemuka sikap ganjil dari pemegang tampuk pemerintahan: bagaimana kekuasaan memandang kritik.
Belakangan ini, muncul nada intimidatif yang bersumber dari lingkaran pemerintah ketika merespons pandangan para ekonom dan pengamat yang dinilai skeptis terhadap kondisi ekonomi nasional. Kritik tidak lagi sekadar diperdebatkan dengan data tandingan, tetapi justru disikapi dengan kecurigaan, bahkan ancaman terselubung tentang pemantauan intelejen terhadap siapa yang berada di balik suara-suara kritis tersebut.
Perubahan nada itu bukan sekadar persoalan gaya komunikasi politik. Ia menandai pergeseran yang lebih dalam pada cara negara memahami ruang publik. Kritik ekonomi yang sebelumnya merupakan bagian normal dari diskursus kebijakan, kini berpotensi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Ketika kritik disekuritisasi seperti ini, ekonomi tidak lagi menjadi wilayah rasionalitas teknokratis, tetapi telah berubah menjadi arena kekuasaan.
Padahal, dalam tradisi demokrasi modern, perdebatan tentang ekonomi adalah hal yang sehat. Para ekonom, akademisi, dan analis, justru berfungsi sebagai “sistem peringatan dini” terhadap potensi masalah yang mungkin tidak terlihat dari balik meja birokrasi. Mereka itu ibarat burung kenari di tambang batu bara: makhluk kecil yang pertama kali mencium bahaya gas beracun sebelum ledakan besar terjadi.
Jika suara-suara itu dibungkam atau dipersempit ruang geraknya, yang hilang bukan sekadar kritik, melainkan seluruh ekosistem dan mekanisme koreksi yang sangat penting bagi sebuah negara.
Masalahnya menjadi lebih serius lagi ketika pemerintah terlalu percaya diri pada angka-angka makro yang terlihat mengesankan. Indeks manufaktur yang berada di zona ekspansi, tingkat konsumsi yang terlihat stabil, atau data pertumbuhan yang tampak positif sering dijadikan bukti bahwa ekonomi sedang “baik-baik saja”.
Namun dalam ekonomi politik, angka agregat kerap berfungsi sebagai selimut statistik yang menutupi ketimpangan di bawahnya. Angka rata-rata seringkali menjadi kebohongan yang paling santun dalam dunia statistik.
Pertumbuhan konsumsi nasional, misalnya, bisa saja meningkat karena daya beli kelas menengah atas yang terus melesat. Tetapi di saat yang sama, pekerja sektor industri mungkin sedang menghadapi ancaman PHK, sementara sektor informal berjuang mempertahankan penghasilan yang semakin tipis. Dalam kondisi seperti itu, pernyataan bahwa ekonomi sedang kuat, bisa terasa jauh dari pengalaman hidup banyak orang.
Di sinilah fungsi kritik menjadi penting. Para ekonom kritis bukannya menolak data makro, melainkan berusaha membaca lapisan realitas yang tidak selalu tercermin dalam statistik agregat. Mereka mencoba menjembatani jarak antara angka di atas kertas dan kenyataan di dapur rumah tangga.
Oleh karena itu, ketika kritik direspons dengan kecurigaan terhadap motif atau sumber pendanaan para pengamat, persoalan yang muncul bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal integritas ilmu pengetahuan. Argumen ekonomi seharusnya dijawab dengan argumen ekonomi pula, bukan dengan serangan terhadap latar belakang atau niat orang yang menyampaikannya.
Dalam logika ilmiah, validitas sebuah argumen tidak ditentukan oleh siapa yang membiayai makan siang sang peneliti, melainkan oleh kekuatan data dan metodologi yang digunakan.
Lebih jauh lagi, ancaman pemantauan intelijen terhadap pengamat dapat menciptakan efek psikologis yang berbahaya bagi kehidupan intelektual. Akademisi dan analis akan mulai menghitung risiko politik sebelum menyampaikan pandangan mereka. Ketakutan semacam ini memicu apa yang sering disebut sebagai chilling effect, situasi ketika orang memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena khawatir terhadap konsekuensinya.
Ketika rasa takut menjadi faktor dalam reproduksi pengetahuan, kualitas debat publik pasti menurun. Kritik akan berubah menjadi bisik-bisik, sementara ruang publik kehilangan keberanian untuk mempertanyakan narasi resmi.
Ironisnya, kondisi semacam ini justru dapat merugikan pemerintah sendiri. Investor global tidak hanya melihat angka pertumbuhan atau rasio fiskal, mereka juga menilai kualitas institusi dan transparansi sebuah negara. Negara yang alergi terhadap kritik sering dipandang memiliki masalah struktural yang disembunyikan.
Pasar internasional memahami satu hal sederhana, yaitu angka yang terlalu sempurna dan tidak boleh diperdebatkan sering kali justru menyimpan kerentanan besar. Karena itu, respons terbaik terhadap kritik ekonomi bukanlah dengan intimidasi, melainkan keterbukaan. Jika pemerintah yakin bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, maka forum debat terbuka justru akan memperkuat legitimasi kebijakan. Data pemerintah dapat diuji secara transparan, sementara para pengamat dapat mempresentasikan temuan lapangan mereka.
Dialektika semacam itu tidak akan melemahkan negara. Sebaliknya, ia memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Kematangan ekonomi sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan atau surplus neraca perdagangan. Ia juga diukur dari kemampuan negara untuk menerima kritik tanpa rasa takut. Sebab ekonomi yang sehat membutuhkan pasar ide yang bebas, bukan ruang sunyi yang dipaksakan. ***
Hery Nugroho, ekonom di Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta.
