EKONOMI
1. BUMN pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara, telah memesan 35 ribu kendaraan pikap Scorpio utuh alias completely built up (CBU) asal pabrikan India, Mahira & Mahindra. Selain itu, Agrinas juga memesan 70 ribu pikap dari Tata Motors. Harga yang harus ditebus untuk 105 ribu kendaraan komersial itu sebanyak Rp 24,66 triliun. Kendaraan tersebut diimpor untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Jumlah impor 105 ribu unit tersebut hampir menyamai total penjualan pikap semua merek dalam negeri sepanjang 2025 yang sebanyak 107 ribu unit.
Merespon hal itu, Menperin Agus G Kartasasmita mengatakan, industri otomotif dalam negeri punya kemampuan besar untuk memproduksi kendaraan niaga, khususnya pikap. Saat ini kapasitas produksi pikap nasional sekitar 1 juta unit per tahun. Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan 70 ribu unit pikap 4×2 dari industri dalam negeri akan menghasilkan dampak ekonomi (backward linkage) sekitar Rp 27 triliun. Jika impor, nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja justru dinikmati industri di luar negeri.
2. Pemerintah Indonesia dan AS sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia ke AS menjadi 19%, kecuali untuk produk-produk tertentu dikenai tarif 0%. Sementara Indonesia menghapus 99% hambatan tarif bagi produk-produk AS. Kesepakatan tersebut diteken Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, pada Jumat pagi WIB.
Produk Indonesia yang dikenai tarif 0% adalah minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, komponen pesawat terbang. Selain itu, produk tekstil dan apparel Indonesia juga dikenai tarif 0% tapi kuotanya dibatasi.
Dalam pernyataannya, pemerintah AS menyatakan penurunan tarif 19% disertai kesanggupan pemerintah Indonesia untuk membeli komoditas energi AS senilai USD 15 miliar, sebanyak 50 unit produk Boeing senilai USD 13,5 miliar, dan produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar.
Selain itu, Indonesia harus mengimpor bioetanol AS, menambah impor batu bara kokas AS, dan membuka pintu impor baju bekas cacahan dari AS. Poin kesepakatan lain, Indonesia wajib ikut memblokir perdagangan dengan negara-negara yang diblokir oleh AS.
POLITIK
1. Pada sesi pembukaan rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington, AS, kemarin, Presiden Donald Trump (79 tahun) memuji Presiden Prabowo (74 tahun). Menurut siaran pers dari Istana Kepresidenan RI, Trump mengaku kagum terhadap karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilai sebagai sosok pemimpin tangguh dan dihormati oleh komunitas internasional.
BoP dibentuk Presiden Trump untuk menghentikan perang Israel vs Hamas di Jalur Gaza, dan untuk membangun kembali wilayah tersebut yang hancur lebur dalam perang yang berlangsung sejak Oktober 2023. Lembaga ini bekerja terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). BoP dipimpin langsung oleh Trump tanpa batas waktu. Di dalamnya berhimpun sebanyak 23 negara, di antaranya Amerika Serikat, Indonesia, Israel, Aljazair, Maroko, Albania, dan Mesir.
Misi BoP dijalankan oleh Dewan Eksekutif (DE) yang dipimpin Trump, dan anggotanya dipilih oleh Trump. Anggota DE antara lain Menlu AS Marco Rubio, Menlu Turki Hakan Fidan, mantan PM Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, Jared Kushner. Dari Indonesia tidak ada yang menjadi anggota DE, juga tidak ada perwakilan dari Palestina. Di bawah kendali DE ada sejumlah badan pelaksana dan International Stabilization Force (ISF). Ini gabungan personel militer dari 5 negara: Albania, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko.
Komandan ISF dipegang oleh Mayor Jenderal Jasper Jeffers III dari AS, sedangkan wakilnya dari Indonesia, yang belum ditentukan namanya. Indonesia berkomitmen mengirim 8.000 tentara, yang akan diberangkatkan 2 bulan mendatang. Atas penunjukan militer Indonesia sebagai orang kedua di ISF, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, itu merupakan kehormatan dan amanah besar bagi RI. Penunjukan ini menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap profesionalitas TNI.
2. Berkomentar atas beroperasinya BoP, mantan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal mengatakan, proses ke depan BoP masih rapuh dan penuh risiko. Ia menganalisis bahwa terdapat tantangan di lapangan dalam proses berjalannya Dewan Perdamaian, salah satunya soal keamanan lewat pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force (ISF). Ia juga menilai peran Trump dalam BoP sangat dominan.
HUKUM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan seluruh anak buahnya menjalani tes urin. Perintah itu dipicu kasus Kapolres Bima Kota, NTB, AKBP Didik Putra Kuncoro dan anak buahnya, Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi, yang terbukti terlibat dalam penjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan Bareskrim, istri Didik, yakni Miranti Afriana, terbukti mengonsumsi narkoba. Begitu juga yunior Didik, Aipda Dianita Agustin, yang bertugas di Polda Banten, ketahuan sebagai pemakai narkoba.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Poris” trending di X, setelah terjadi kecelakaan antara KRL Bandara Soekarno-Hatta dengan sebuah truk pengangkut sekoci di perlintasan Stasiun Poris, Tangerang, pada Jumat pagi (20/02/2026). Akibat dari insiden ini jalur kereta api antara Duri-Tangerang hingga Bandara Soekarno-Hatta lumpuh, serta KRL Bandara tergelincir & kabel listrik aliran atas (LAA) pada salah satu jalur terputus. Kondisi terkini, petugas terkait sedang berusaha menangani untuk pemulihan jalur segera.
2. Kata “LPDP” trending di X, setelah seorang influencer media sosial Dwi Sasetyaningtyas menjadi perbincangan luas di ruang publik. Wanita yang kerap dipanggil Tyas tersebut awalnya dikenal sebagai eks penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), namun kini menuai polemik setelah mengunggah konten video tentang status kewarganegaraan Inggris putrinya di media sosial. Unggahan tersebut viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial. Pasalnya, dalam video itu Tyas menyampaikan pernyataan yang oleh sebagian warganet dinilai sensitif dan menyinggung identitas kebangsaan. Gelombang kritik pun mengalir deras, hingga akhirnya Tyas menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
HIGHLIGHTS
1. Kekecewaan Menperin Agus Kartasasmita atas keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105 ribu unit pikap completely built up (CBU) dari India, bisa dipahami. Justru saat industri otomotif nasional lesu karena menurunnya daya beli masyarakat, BUMN pangan tersebut memilih impor mobil. Penjualan mobil nasional tahun 2025 tercatat melemah. Total wholesales (dari pabrik ke diler) 803.687 unit, turun 7,2% dibanding 2024, sementara total retail sales (dari diler ke konsumen) sebanyak 833.692 unit, turun 6,3% dibanding 2024. Keputusan tersebut disayangkan karena sangat tidak mendukung industri dalam negeri. Apalagi UU No. 3/2014 dan Perpres No. 46/2025 mengamanatkan untuk mengutamakan produk dengan TKDN minimal 25%. Impor hanya boleh jika di dalam negeri tak tersedia. Juga disayangkan, impor kendaraan utuh itu jelas menghamburkan devisa negara.
2. Perintah Kapolri supaya semua personel Polri menjalani tes urine untuk menentukan mereka mengonsumsi narkoba atau tidak, patut mendapat apresiasi. Sudah tak terhitung kasus polisi menjadi bandar atau pengedar dan pemakai narkoba, baik yang terungkap maupun tidak disiarkan kepada publik. Kasus terbaru adalah Kapolres Bima Kota, NTB, AKBP Didik Putra Kuncoro, sedangkan kasus yang menghebohkan adalah Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa tahun 2022. Maka tak terhindarkan muncul pendapat publik bahwa masalah narkoba tak bisa diatasi karena banyak oknum polisi terlibat. Publik berharap Kapolri nanti juga harus berani terbuka untuk menjelaskan hasil pemeriksaan urin para anak buahnya.
3. Keputusan BUMN mengimpor 105 ribu pikap senilai Rp 24,66 triliun —hampir setara total penjualan nasional setahun— menjadi ironi di tengah kapasitas produksi domestik yang memadai dan amanat TKDN yang jelas. Alih-alih menciptakan backward linkage dan lapangan kerja di dalam negeri, nilai tambah justru bocor ke luar, sementara daya beli dan industri otomotif sedang lesu. Pada saat yang sama, kesepakatan dagang dengan AS memperlihatkan asimetri: tarif 19% bagi produk Indonesia ditukar dengan pembukaan 99% tarif untuk produk AS plus komitmen pembelian energi, pesawat, dan komoditas miliaran dolar. Jelas ini sebuah paket yang berisiko menekan neraca eksternal dan ruang kebijakan industri. Dimensi politik-geopolitik BoP dan komitmen militer mempertebal eksposur risiko fiskal dan reputasi, sementara problem integritas aparat menambah biaya tak kasatmata bagi ekonomi. Meski sulit, ruang koreksi masih bisa diidentifikasi: penguatan TKDN dan substitusi impor, renegosiasi yang lebih berimbang, serta penegakan disiplin dan transparansi (termasuk hasil tes urine aparat) dapat memulihkan kepercayaan -meski ini amat berat dan mesti diusahakan sungguh-sungguh. Jika pemerintah berani memihak produksi domestik dan menjaga kedaulatan kebijakan, tekanan hari ini bisa menjadi momentum penataan ulang strategi industri dan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tapi jika tidak, kita mesti bersiap menghadapi tsunami ekonomi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 20 Februari 2026
