POLITIK
1. Politisi Nasdem Ahmad Sahroni hari ini kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR setelah menjalani sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, Sahroni mengeluarkan pernyataan di media sosial yang menyebut para pengkritik DPR yang menuntut pembubaran DPR, adalah orang bodoh. Pernyataan Sahroni itu merespons aksi protes dan demonstrasi terhadap DPR yang mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan pada Agustus 2025.
Respons Sahroni tersebut menyulut aksi demonstrasi yang semakin meluas di Jakarta dan sejumlah kota lainnya, yang berujung pada kematian 14 orang. Partai Nasdem kemudian menonaktifkan Sahroni. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kemudian memutus bahwa Sahroni cukup mendapat sanksi berupa penonaktifan selama 6 bulan. Ia kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR, menggantikan Rusdi Masse Mappasessu, yang berpindah partai ke PSI.
2. Ketua DPR Puan Maharani membela keputusan Presiden Prabowo menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, meskipun di dalam BoP ada Israel. Presiden Prabowo menghadiri KTT perdana BoP di Washington, AS, hari ini. Puan yakin Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
3. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendapat fasilitas tumpangan pesawat jet pribadi dari pengusaha sekaligus politisi Oesman Sapta Odang (OSO) untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah, milik Oesman, di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 15 Februari 2026. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai fasilitas tersebut berpotensi masuk kategori gratifikasi. ICW mendesak KPK untuk mengusut. Sedangkan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar mengaku sudah menempuh mekanisme pelaporan kepada KPK, tapi KPK mengaku belum menerima laporan itu.
EKONOMI
1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan hak operasi PT Freeport Indonesia (FI) setelah tahun 2041. Kesepakatan itu mencakup perubahan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI agar berlaku sepanjang umur cadangan (life of resource).
Disepakati pula Freeport akan mengalihkan 12% saham PTFI ke pemerintah tanpa biaya pada 2041, dengan ketentuan pemerintah RI mengganti biaya investasi prorata berdasarkan nilai buku untuk aset yang memberi manfaat. Dengan skema ini, Freeport akan mempertahankan kepemilikan 48,76% hingga 2041, dan sekitar 37% mulai 2042.
2. Presiden Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi RI jauh melampaui 5% pada 2026, dengan menggerakkan ekonomi tingkat akar rumput sebagai fondasi. Antara lain dengan menjaga disiplin fiskal, mengendalikan inflasi tetap rendah, hingga memperbaiki tata kelola bisnis. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam acara forum bisnis dengan Kamar Dagang AS di Washington, AS, kemarin.
Sepanjang 2025, kata Prabowo, investasi sudah mencapai USD 53 miliar (Rp 895,7 triliun) yang mencerminkan kepercayaan asing. Ia juga mengeklaim mampu menghemat anggaran USD 18 miliar dari pos-pos yang tidak efisien. Ia menyayangkan efisiensi itu justru diganggu oleh aksi demonstrasi.
Dalam acara itu, Prabowo mengajak investor AS berinvestasi di sektor industri mineral penting. Indonesia memiliki cadangan mineral kritis yang sangat dibutuhkan, termasuk elemen tanah jarang (rare earth elements – REE) dan nikel untuk baterai kendaraan listrik, serta sektor energi terbarukan. Sejalan dengan tawarannya itu, ia meyakinkan stabilitas politik dan konsensus elite nasional menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
3. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di 4,75% bulan ini. Suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, keputusan ini konsisten dengan fokus pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, serta ditempuh untuk mendukung capaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perry kembali mengkritik lambatnya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan meski BI Rate sudah turun 125 bps. Bunga deposito 1 bulan turun 65 bps. Sementara suku bunga kredit perbankan baru turun 40 bps dari 9,2% pada tahun lalu, menjadi 8,8% pada Januari 2026. Ia meminta perbankan perlu meningkatkan penurunan suku bunga agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
TRENDING MEDSOS
Nama “Ahmad Sahroni” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti anggota DPR Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR. Sebelumnya ia dikenai sanksi penonaktifan selama 6 bulan oleh partai dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pasca demo besar pada Agustus 2025. Banyak warganet memberi cuitan dan tanggapan kecewa karena merasa dikhianati negara. Sahroni dinilai tidak layak melanjutkan jabatannya sebagai wakil rakyat, apalagi setelah melontarkan hinaan ke rakyat yang menyulut amarah dan menjadi salah satu pemantik demonstrasi yang meluas pada Agustus 2025.
HIGHLIGHTS
1. Pemberian fasilitas penggunaan pesawat jet pribadi dari pengusaha untuk pejabat dan untuk kepentingan pribadi pengusaha tersebut, memang bisa dianalogikan seperti pengusaha mengirimkan mobil untuk menjemput pejabat yang diminta meresmikan tempat usaha miliknya. Namun, perbedaan utama adalah alat transportasi mobil akan dinilai masih sesuai kewajaran, sedangkan pesawat jet pribadi masih sarat dengan simbol super mewah, dan bisa dinilai sebagai gratifikasi. Oleh sebab itu, tumpangan jet pribadi dari pengusaha untuk Menag harus segera dituntaskan status hukumnya. Jangan ada persoalan yang digantung-gantung, yang berpotensi menjadikan seseorang menjadi ‘sandera kasus’ di kemudian hari. Bercermin dari masa-masa sebelumnya, banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan atau dijebak kesalahan namun tidak ada kejelasan kasus. Lalu di kemudian hari dijadikan sandera hukum dalam operasi politik. Teramat mahal harganya jika pejabat profesional (non politikus) seperti Nasaruddin Umar dijadikan sandera, lalu namanya rusak hanya karena perilaku politik rezim.
2. Ekonomi hari ini bergerak di bawah bayang-bayang ketidakpastian tata kelola dan konsistensi politik. Perpanjangan operasi Freeport hingga melampaui 2041 dengan skema life of resource dan pengalihan saham 12% tanpa biaya di atas kertas tampak menguntungkan negara, tetapi detail penggantian investasi berbasis nilai buku menyisakan pertanyaan tentang posisi tawar dan transparansi jangka panjang. Di saat yang sama, pemerintah menjanjikan pertumbuhan di atas 5% dan stabilitas elite sebagai jaminan investasi, sementara di dalam negeri publik disuguhi polemik gratifikasi, kembalinya politisi yang sempat tersanksi, dan ketegangan ruang protes. Ini menunjukkan sebuah kontras antara klaim stabilitas dan kualitas akuntabilitas. BI memang menahan suku bunga untuk menjaga rupiah dan inflasi, tetapi penyaluran ke kredit masih lambat; dunia usaha tetap menghadapi biaya modal yang tinggi. Namun tak semuanya suram: investasi USD 53 miliar dan disiplin moneter memberi bantalan, dan peluang hilirisasi mineral kritis tetap terbuka jika dibarengi kontrak yang adil dan pengawasan kuat. Tantangannya jelas: tanpa perbaikan integritas dan konsistensi kebijakan, optimisme makro akan terus tergerus oleh defisit kepercayaan. Dan itulah variabel ekonomi yang paling mahal.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 19 Februari 2026
