Oleh : Tim Riset MAKPI
(diolah dari berbagai sumber)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen (year-on-year) patut diapresiasi. Di tengah tekanan global, perlambatan ekonomi mitra dagang, dan ketidakpastian geopolitik, capaian tersebut menunjukkan ketahanan domestik yang relatif solid. Bahkan pada Triwulan IV-2025, pertumbuhan menyentuh 5,39 persen—angka tertinggi sejak pandemi.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) juga tumbuh. Industri pengolahan, khususnya makanan-minuman dan logam dasar berbasis hilirisasi, memberi kontribusi signifikan. Secara agregat, ekonomi bergerak positif.
Namun di saat yang sama, muncul berita-berita tentang penutupan sejumlah pabrik, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Ribuan pekerja terdampak. Sebagian perusahaan merelokasi produksi ke negara lain. Di sinilah muncul paradoks: bagaimana mungkin ekonomi tumbuh tinggi, tetapi pabrik-pabrik tutup? Jawabannya terletak pada cara kita membaca pertumbuhan.
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah angka agregat. Ia menjumlahkan seluruh nilai tambah dari berbagai sektor. Jika industri logam dasar tumbuh pesat karena hilirisasi, dan konsumsi domestik tetap kuat, maka PDB akan naik—meskipun di saat yang sama sektor lain melemah. Pertumbuhan 5 persen tidak berarti semua sektor tumbuh 5 persen. Bisa jadi ada sektor yang tumbuh 10–15 persen dan ada yang minus. Angka agregat menutupi variasi di dalamnya. Fenomena 2025 tampaknya menunjukkan adanya dualisme industri: di satu sisi, ekspansi industri padat modal berbasis sumber daya; di sisi lain, kontraksi industri padat karya berorientasi ekspor. Industri hilirisasi mineral—seperti pengolahan nikel dan logam dasar—memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor. Tetapi karakter sektor ini padat modal dan relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan industri tekstil atau alas kaki. Akibatnya, output naik, tetapi daya serap tenaga kerja tidak sebanding.
Pertumbuhan Konsumsi dan Peran Fiskal
Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adalah pasar domestik yang besar. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB. Dalam kondisi global yang melemah, konsumsi domestik menjadi bantalan yang penting. Namun pertanyaannya: konsumsi ini tumbuh karena apa? Jika konsumsi naik karena produktivitas meningkat, lapangan kerja bertambah, dan upah riil naik secara berkelanjutan, maka itu adalah pertumbuhan yang sehat. Tetapi jika konsumsi terutama didorong oleh stimulus fiskal, bantuan sosial, subsidi, atau belanja pemerintah, maka sifatnya lebih sebagai penyangga jangka pendek.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025, dengan kontribusi di atas 53% terhadap PDB. Kita simak realisasi anggaran Bantuan sosial (bansos) hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp166,8 triliun, tumbuh signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp51,5 triliun. Dana Desa tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Bantuan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) 2025, program pemerintah yang menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin/tidak mampu agar mendapatkan layanan kesehatan gratis (setara kelas 3), disalurkan sepanjang 2025 dengan anggaran Rp48,78 triliun, Total alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp59,2 triliun. Total alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi pada 2025 mencapai Rp394,3 triliun. Total anggaran bantuan perumahan tahun 2025 difokuskan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, dengan alokasi pembiayaan perumahan (FLPP, SBUM, SSB) dari BUN sebesar Rp35,49 triliun untuk 234.200 unit. Sementara itu, anggaran operasional Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PKP disepakati sekitar Rp5,07 triliun, dengan fokus pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit. Pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2025 sebesar Rp44,15 triliun – Rp44,16 triliun, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan. Alokasi ini mencakup volume pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton – 9,8 juta ton, termasuk jenis urea, NPK, NPK Kakao, dan organik. Anggaran ini difokuskan pada 9 komoditas utama, seperti padi, jagung, dan kedelai. Total konsumsi yang berasal dari APBN/Pemerintah adalah Rp 876,26 trilyun. Artinya, pertumbuhan konsumsi Masyarakat merupakan “pertumbuhan berbayar”.
Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan fiskal ekspansif yang pada tahun 2025 difokuskan pada peningkatan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan 5,11% pada 2025. Strategi ini melibatkan percepatan realisasi anggaran, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dan subsidi terarah untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Poin-Poin Utama Kebijakan Fiskal 2025 adalah optimalisasi belanja, di mana Belanja negara difokuskan pada pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), hilirisasi industri, dan infrastruktur untuk meningkatkan daya beli dan produktivitas. Kemudian, defisit terkendali di mana, meskipun ekspansif, APBN tetap dijaga sehat dan kredibel dengan defisit yang diproyeksikan berada dalam kisaran aman, yaitu 2,48 hingga 2,53 persen terhadap PDB. Dilanjutkan dengan stabilitas ekonomi, kebijakan ini bertujuan menjaga inflasi tetap rendah, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan keyakinan konsumen dan bisnis. Dan, transformasi ekonomi, yang fokus pada hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, dan pengembangan ekonomi hijau untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kontribusi pemerintah serta investasi domestik, mengingat lebih dari 70% ekonomi Indonesia didorong oleh komponen tersebut. Kebijakan fiskal ekspansif tentu sah dan bahkan diperlukan dalam situasi tertentu. Tetapi pertumbuhan yang terlalu bergantung pada dorongan permintaan tanpa diiringi penguatan sisi produksi berisiko menjadi dangkal. Ia tumbuh secara angka, tetapi tidak memperdalam struktur ekonomi.
Dari Efisiensi Investasi hingga Produktivitas
Pertumbuhan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatannya, tetapi dari efisiensinya. Dua indikator penting dalam hal ini adalah efisiensi investasi dan produktivitas tenaga kerja. Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih menghadapi tantangan efisiensi investasi. Untuk menghasilkan tambahan satu persen pertumbuhan, kebutuhan investasi relatif besar dibanding beberapa negara pesaing di kawasan. Artinya, konversi modal menjadi output belum optimal. Angka ICOR tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 6,245. Angka ICOR Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 4,6%, Thailand 4,4%, Malaysia 4,5%, dan India 4,5%. Angka ini memang “membaik” dari kondisi 2024, hanya diketahui antara 6,24 – 6,47 persen; sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ICOR Indonesia pada 2023 adalah 6,33 persen
Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam. Jika produktivitas tidak meningkat signifikan, maka daya saing industri akan tergerus, terutama di sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap biaya dan efisiensi. Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator dalam menilai daya saing ekonomi suatu negara. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin besar pula nilai tambah yang dihasilkan setiap pekerja terhadap perekonomian negara. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, angka produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara khususnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Dalam laporan dari World Bank, East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2025, memperlihatkan bahwa tantangan utama bagi Indonesia bukan hanya soal penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga dalam hal peningkatan efisiensi dan kualitas tenaga kerja. Perubahan teknologi, percepatan digitalisasi, hingga transformasi industri menuntut tenaga kerja yang lebih adaptif dan memiliki kompetensi yang tinggi. Tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi berisiko melambat di tengah ketatnya persaingan di kawasan. Dalam laporan World Bank, tenaga kerja Indonesia memiliki skor produktivitas 9,04. Skor ini didapat dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) terhdap jumlah pekerja yang bekerja. Angka ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga yakni Malaysia yang memiliki skor 10,13. Tepat di bawah Malaysia, tenaga kerja China tercatat memiliki skor produktivitas sebesar 9,87. Yang diikuti oleh Thailand dengan skor 9,38. Ada yang menyebut kondisi tenaga kerja Indonesia “Rajin Tapi Tak Produktif” .
Selain itu, kesenjangan keterampilan masih menjadi isu utama di pasar tenaga kerja. Banyak lulusan pendidikan belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Lemahnya koordinasi antara sistem pendidikan, pelatihan vokasi, dan permintaan industri membuat tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi digital dan otomasi industri.
Pertumbuhan Tinggi, Tantangan Ketangguhan
Pertanyaan kuncinya adalah: apakah Indonesia sedang naik kelas secara industri, atau justru mengalami deindustrialisasi dini? Dalam teori pembangunan, transformasi struktural terjadi ketika tenaga kerja dan nilai tambah berpindah dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Jika industri lama yang kurang efisien tersisih dan digantikan oleh industri modern yang lebih produktif, maka itu adalah proses yang sehat. Namun risiko muncul ketika industri padat karya melemah sebelum industri baru mampu menggantikan fungsi ekonominya secara penuh—baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun diversifikasi ekspor. Dalam kondisi seperti itu, ekonomi bisa tumbuh tanpa memperluas kesempatan kerja secara memadai. Ini berbahaya secara sosial dan politik. Pertumbuhan yang tidak inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan, meningkatkan informalitas, dan memicu keresahan.
Pertumbuhan 5 persen tentu lebih baik daripada stagnasi. Namun dalam kompetisi regional, angka tersebut belum tentu cukup jika struktur ekonomi tidak diperkuat.
Negara-negara pesaing di Asia Tenggara terus memperbaiki produktivitas, memperkuat manufaktur ekspor, dan menurunkan biaya logistik. Jika Indonesia hanya bertumpu pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas yang telah dihilirisasi, maka ruang untuk lompatan produktivitas akan terbatas. Pertumbuhan yang tangguh memerlukan:
- Efisiensi investasi yang lebih baik sehingga setiap rupiah modal menghasilkan output yang lebih besar.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Penguatan industri padat karya agar tetap kompetitif sambil naik kelas.
- Integrasi kebijakan hilirisasi dengan pengembangan rantai nilai domestik yang lebih luas.
- Kebijakan yang konsisten, tidak berubah secara cepat
- Dihilangkannya korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) dalam jalur pengembangan ekonomi nasional
- Pengembangan manajemen professional pengelolaan bisnis, terutama prinsip GCG
- Penguatan dimensi endogen dari konsumsi Masyarakat
- Belanja pemerintah yang terkendali dan berdisiplin
- Membangun transformasi industri yang cermat dan efektif, untuk Menjadikan industri “naik kelas” secara sistemik.
Tanpa itu, kita berisiko mengalami situasi “pertumbuhan tinggi, struktur rapuh”. Ini dapat juga disimak dari dinamika pasar tenaga kerja Indonesia 2025. Kita tidak cukup hanya melihat angka pengangguran dan pertumbuhan. Ada fenomena lain yang mencolok: banyaknya kelas pekerja yang terjebak dalam ekonomi informal dan gig economy, yang dalam literatur disebut sebagai “precariat” — proletariat tanpa pengamanan kerja yang stabil. Bukan rahasia lagi bahwa ketidakpastian pasar kerja Indonesia terus meningkat. Laporan BPS menunjukkan bahwa pekerja informal masih menjadi mayoritas, masing-masing sekitar 83,8 juta orang atau hampir 58 persen dari total angkatan kerja. Dari total informal ini, sejumlah estimasi menunjukkan sekitar 5–6 juta pekerja gig — mereka yang bekerja berdasarkan proyek/jasa melalui platform digital — berkontribusi pada perubahan struktur tenaga kerja kita.
Fenomena serupa direfleksikan oleh data lain yang menunjukkan lonjakan jumlah pekerja lepas dari sekitar 46 juta menjadi sekitar 84 juta dalam beberapa tahun terakhir — sebuah pergeseran besar yang menunjukkan bahwa tenaga kerja kita bergerak secara masif ke pekerjaan yang bersifat fleksibel, sementara pekerjaan formal tetap tidak cukup menyediakan peluang yang layak. Ekonomi gig, yang mencakup pengemudi transportasi online, kurir, kreator konten, serta pekerja lepas digital lainnya, memang telah menyediakan alternatif lapangan kerja di tengah tekanan pasar formal. Tetapi fleksibilitas ini dibayar dengan fragmen sosial dan ekonomi baru. Gig workers sering menghadapi pendapatan yang tidak stabil, kurangnya perlindungan sosial, dan minimnya jaminan standar kerja — sebuah kondisi yang secara struktural membentuk kelas precariat, bukan kelas pekerja stabil dan berdaya. Ini bukan sekadar isu digital atau teknologi. Ini masalah ketahanan sosial dan kualitas pertumbuhan. Ekonomi yang tumbuh sekaligus menumbuhkan segmen besar pekerja rentan tanpa jaminan pekerjaan layak menandakan bahwa pertumbuhan kita berakar pada fragmen tenaga kerja yang rapuh, bukan pada ekspansi produktif yang inklusif.
Membaca 2025 dengan Kritis
Tidak adil jika kita menyebut pertumbuhan 2025 sebagai semu. Angka tersebut nyata dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung. Tetapi juga kurang bijak jika kita menganggapnya sebagai bukti bahwa struktur ekonomi sudah kokoh. Pertumbuhan agregat perlu dibaca bersama dinamika sektoralnya. Penutupan pabrik adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Ia bisa menjadi bagian dari restrukturisasi yang sehat, tetapi juga bisa menjadi tanda bahwa transformasi belum sepenuhnya inklusif. Tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga angka pertumbuhan di atas 5 persen. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memperkuat fondasi industri, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi adalah kabar baik. Tetapi hanya ketika ia disertai struktur yang kuat, ia akan menjadi pijakan menuju kemajuan jangka panjang—bukan sekadar catatan statistik yang impresif untuk satu tahun anggaran.
Disclaimer: kajian ini juga menggunakan data dan analisi dari sejumlah media yang bereputasi tinggi, termasuk di dalamnya CNBC, Kompas, Bisnis Indonesia, Detik, Kumparan, dan kajian dari lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga keuangan internasional, terutama Bank Dunia.
