Gambar yang dianalisis merepresentasikan suatu kerangka konseptual bertahap mengenai proses pencapaian kemakmuran (prosperity) melalui penguatan institusi dan tata kelola kebijakan. Kerangka ini menegaskan bahwa kemakmuran bukanlah kondisi yang muncul secara instan, melainkan hasil kumulatif dari fondasi kebijakan dan hukum yang konsisten, disiplin, dan dapat diprediksi. Setiap tahapan dalam gambar membentuk rantai kausal yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.
Tahap awal dalam kerangka tersebut adalah konsistensi kebijakan (excellent policy consistency). Konsistensi kebijakan memainkan peran fundamental dalam pembentukan ekspektasi aktor sosial dan ekonomi. Kebijakan yang sering berubah tanpa dasar yang jelas menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan jangka panjang. North (1990) menegaskan bahwa institusi—termasuk kebijakan publik—berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi manusia. Konsistensi kebijakan memungkinkan aktor ekonomi untuk memahami arah pembangunan dan menyesuaikan perilaku mereka secara rasional. Dengan demikian, konsistensi bukan berarti stagnasi kebijakan, melainkan keberlanjutan prinsip dan tujuan dalam proses perubahan.
Di atas konsistensi kebijakan berdiri fondasi hukum yang disiplin (disciplined legal foundation). Fondasi hukum yang kuat memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Disiplin hukum mencakup kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta independensi lembaga penegak hukum. Hayek (1960) menekankan bahwa supremasi hukum hanya dapat berfungsi apabila aturan bersifat umum, pasti, dan diterapkan secara konsisten. Tanpa fondasi hukum yang disiplin, kebijakan kehilangan kredibilitas dan negara gagal membangun otoritas institusional yang legitimate.
Fondasi hukum yang disiplin kemudian menghasilkan keterprediksian (predictability). Predictability merupakan kondisi di mana individu dan organisasi dapat memperkirakan konsekuensi hukum, ekonomi, dan politik dari tindakan mereka. Keterprediksian sangat penting dalam mendorong investasi, inovasi, dan perencanaan jangka panjang. Menurut Williamson (2000), institusi yang efektif adalah institusi yang mampu menurunkan biaya transaksi melalui pengurangan ketidakpastian. Dalam konteks ini, predictability berfungsi sebagai mekanisme penyangga yang memungkinkan sistem ekonomi dan sosial berjalan secara efisien.
Tahap selanjutnya adalah stabilitas (stability). Stabilitas merupakan hasil akumulatif dari konsistensi kebijakan, penegakan hukum yang disiplin, dan sistem yang dapat diprediksi. Stabilitas tidak berarti ketiadaan perubahan, melainkan kemampuan sistem untuk menyerap guncangan tanpa mengalami disrupsi yang signifikan. Acemoglu dan Robinson (2012) menunjukkan bahwa negara dengan institusi yang stabil cenderung mampu mengelola konflik dan perubahan secara damai, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang. Stabilitas memberikan kerangka struktural bagi keberlanjutan pembangunan.
Dari stabilitas institusional muncul kepercayaan (trust). Kepercayaan merupakan modal sosial yang esensial dalam keberfungsian sistem politik dan ekonomi. Trust mengurangi kebutuhan akan pengawasan berlebihan dan menurunkan biaya koordinasi antaraktor. Arrow (1972) menyatakan bahwa kepercayaan adalah “pelumas” sistem sosial yang memungkinkan interaksi berlangsung lebih efisien. Dalam konteks kebijakan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperkuat legitimasi negara.
Puncak dari seluruh proses ini adalah kemakmuran (prosperity). Kemakmuran dipahami bukan sekadar sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai kondisi kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Prosperity merupakan hasil akhir dari institusi yang kredibel, stabil, dan dipercaya. Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sejati harus dilihat sebagai perluasan kapabilitas manusia, yang hanya dapat terjadi dalam sistem sosial dan politik yang mendukung kebebasan, keamanan, dan keadilan.
Secara keseluruhan, kerangka dalam gambar tersebut menegaskan bahwa kemakmuran adalah produk institusional, bukan hasil kebijakan jangka pendek. Setiap tahapan merupakan prasyarat bagi tahapan berikutnya, dan kegagalan pada satu level akan melemahkan keseluruhan struktur. Oleh karena itu, upaya mencapai kemakmuran harus dimulai dari penguatan konsistensi kebijakan dan fondasi hukum, sebelum mengharapkan hasil ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.
Arrow, K. J. (1972). Gifts and exchanges. Philosophy & Public Affairs, 1(4), 343–362.
Hayek, F. A. (1960). The constitution of liberty. University of Chicago Press.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
