EKONOMI
1. Lembaga pemeringkat ekonomi Moody’s Investor Service, memangkas outlook peringkat utang Indonesia dari status stabil menjadi negatif, namun tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang di level Baa2. Alasannya, antara lain karena menurunnya prediktabilitas kebijakan pemerintah yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, belanja pemerintah dalam berbagai program sosial yang dijalankan saat penerimaan negara lemah, berpotensi menekan ruang fiskal. Moody’s juga menyoroti pembentukan BPI Danantara, terutama soal ketidakjelasan tata kelola, pendanaan, dan prioritas investasi.
Meski begitu, Moody’s menegaskan, afirmasi peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang masih solid, didukung kekuatan struktural seperti kekayaan SDA dan demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden. Moody’s menilai, kecil kemungkinan terjadi kenaikan peringkat dalam waktu dekat. Namun, outlook dapat kembali ke stabil jika pemerintah mampu memperkuat kejelasan dan konsistensi kebijakan, serta menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi.
Merespon itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah minta Danantara menjelaskan arah investasi Indonesia ke Moody’s. Ia menjelaskan, perubahan outlook itu karena banyak lembaga rating yang belum memahami arah kebijakan terbaru pemerintah, terlebih dengan hadirnya BPI Danantara. Sementara Menkeu Purbaya mengaku tidak khawatir karena ekonomi membaik, defisit juga terkendali lebih baik dibanding negara-negara lain. Walau ada program-program yang diragukan Moody’s, tapi menurut dia, ekonomi tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan keraguan mereka akan hilang.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, penyesuaian outlook peringkat utang oleh Moody’s lebih dipengaruhi oleh pandangan terhadap risiko penurunan kepastian kebijakan. Bukan pelemahan fundamental ekonomi nasional. Kinerja ekonomi tetap solid. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, tidak yakin penyesuaian rating Moody’s ini akan mendorong capital outflow hingga depresiasi nilai tukar dan inflasi.
2. Pasar keuangan terguncang setelah Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,21% ke Rp 16.860/USD pada perdagangan hari ini, terendah sejak 22 Januari. Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak dalam rentang Rp16.850-16.888/USD. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,08% ke 7.935 pada penutupan perdagangan hari ini. Secara mingguan, IHSG terkoreksi sekitar 4,7% setelah pekan lalu ambles 6,9%.
Surat utang negara hari ini tertekan dan mengalami aksi jual, terseret penurunan outlook rating utang oleh Moody’s. Tekanan terjadi di semua tenor, terutama tenor pendek dan menengah. Berdasarkan data Bloomberg, yield tenor 1 tahun naik 3,7 bps dan hampir 5%, sementara imbal hasil tenor 2Y naik 4 bps ke 5,08%, dan tenor 3Y naik 2,6 bps ke 5,4%. Kenaikan yield tertinggi terjadi pada tenor 4Y dan 5Y, masing-masing naik 8,7 bps ke 5,8%, 11 bps ke 5,78%.
3. Cadangan devisa per akhir Januari 2026 sebesar USD 154,6 miliar, turun USD 1,9 miliar dibandingkan posisi Desember 2025. Bank Indonesia (BI) mengatakan, cadangan devisa turun, terpakai untuk pembayaran utang pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa tersebut, menurut BI, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
4. Pembangunan fisik 29.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ditargetkan selesai pada April 2026, sedangkan yang benar-benar sudah kelar per awal Februari ini sekitar 680 unit. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota (Joao Mota) mengatakan, sisanya sedang dalam proses pengerjaan. Sebagian besar Kopdes yang sudah selesai berada di Jawa. pembangunan gedung Kopdes Merah Putih dikerjakan oleh PT Agrinas. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sepanjang tahun 2025 pembiayaan yang disalurkan untuk program Kopdes sebesar Rp 148,6 triliun.
POLITIK
Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian keamanan bersama kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Presiden Prabowo menjelaskan, perjanjian tersebut mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo Pasifik. Presiden juga mengajak Australia untuk bekerja sama dalam bidang pertanian melalui joint venture.
HUKUM
1. KPK melakukan penangkapan terhadap pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, kemarin. Pihak KPK belum menjelaskan konstruksi kasusnya. Namun, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Hery Supriyono, yang meninjau langsung PN Depok hari ini mengungkapkan, mereka yang ditangkap KPK adalah wakil ketua dan juru sita. Mahkamah Agung (MA) juga mengonfirmasi Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan ditangkap KPK.
2. KPK menangkap dan menetapkan sebagai tersangka 3 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dan 2 orang dari pihak swasta. Dalam operasi penangkapan mereka kemarin, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan beberapa mata uang asing, serta emas dengan berat total 5,3 kilogram senilai sekitar Rp 15,7 miliar. Kasus yang menjerat mereka adalah modus memasukkan barang palsu alias KW, tanpa melalui pemeriksaan bea cukai. Pegawai bea cukai itu mendapat setoran rutin supaya barang impor milik PT Blueray tidak menjalani pemeriksaan di pelabuhan.
3. Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sebagai tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak kriminal mereka menimpa sekitar 15 ribu orang dengan total nilai kerugian mencapai Rp 2,4 triliun selama periode 2018-2025. Mereka adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri (TA), Komisaris PT DSI Arie Rizal Lesmana (ARL); serta mantan Dirut dan pemegang saham PT DSI Mery Yuniarni (MY).
TRENDING MEDSOS
Kata “BPJS” trending di X, setelah sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran (PBI) dinonaktifkan. Hal itu setidaknya berdampak pada lebih dari 100 pasien cuci darah yang selama ini mendapatkan layanan rutin. Penonaktifan tersebut sangat disesalkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Setelah viral, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberi pernyataan yang menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tidak boleh menolak melayani pasien peserta BPJS Kesehatan PBI yang mengalami penonaktifan, karena status nonaktif bisa direaktivasi dengan cepat. Warganet lantas dibuat geram dengan pernyataan Gus Ipul yang malah melempar tanggung jawab kepada pihak rumah sakit dan faskes. Melalui peristiwa ini pula warganet semakin yakin bahwa sistem verifikasi data kepesertaan program BPJS Kesehatan masih karut marut.
HIGHLIGHTS
1. Tindakan KPK menangkap pelaku culas di PN Depok dan Bea Cukai kemarin, serta tindakan serupa dalam beberapa pekan terakhir di berbagai tempat, patut didukung. Penindakan terhadap pelaku korupsi dan praktik koruptif yang konsisten dilakukan oleh KPK maupun aparat penegak hukum yang lain, diharapkan dapat memperbaiki citra Indonesia. Namun, yang juga ditunggu oleh masyarakat adalah sejauh mana hasil temuan korupsi itu memberikan kontribusi terhadap keuangan negara secara nyata untuk meningkatkan pendapatan negara.
2. Penurunan outlook utang Indonesia oleh Moody’s menjadi sinyal serius bahwa problem utama ekonomi kita bukan pada lemahnya fundamental, melainkan pada kaburnya arah kebijakan, membesarnya beban fiskal di tengah penerimaan yang rapuh, serta ketidakjelasan tata kelola instrumen strategis seperti Danantara dan berbagai program populis yang dipaksakan dari pusat hingga desa. Respons pasar yang langsung negatif seperti rupiah melemah, IHSG terkoreksi, yield obligasi naik, dan cadangan devisa tergerus untuk stabilisasi, menunjukkan betapa sensitifnya kepercayaan investor terhadap sinyal inkonsistensi dan risiko tata kelola. Ini juga diperparah oleh berulangnya kasus korupsi di pengadilan, bea cukai, dan sektor keuangan. Di banyak desa, implementasi program ekonomi berbasis koperasi justru memunculkan persoalan baru: dari beban administratif, tumpang tindih kewenangan, hingga risiko politisasi dan rente. Namun, di tengah tekanan ini, masih ada harapan: peringkat Baa2 tetap terjaga, cadangan devisa masih lumayan kuat, otoritas moneter relatif kredibel, dan penindakan hukum yang kian konsisten, mulai membangun kembali kepercayaan. Jika momentum ini disertai keberanian menata ulang belanja, memperjelas arah Danantara, serta menghentikan pendekatan seragam dari pusat, tekanan hari ini masih bisa menjadi titik balik menuju tata kelola yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih tahan guncangan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 6 Februari 2026
