SOSIAL
Anak lelaki kelas IV SD umur 10 tahun berinisial YBS meninggal dunia dengan cara menggantung diri di pohon cengkeh. Kepastian dia melakukan tindakan tersebut berdasarkan tulisan tangannya di selembar kertas yang ditemukan di dekat lokasi kejadian, yang isinya pesan kepada ibunya bahwa ia akan pergi selamanya. Peristiwa yang terjadi di di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada pekan lalu itu mengundang perhatian, mengingat latar belakang YBS melakukan bunuh diri diduga karena ibunya tak punya uang sejumlah Rp 10.000 untuk membeli pensil dan buku yang ia butuhkan untuk belajar di sekolah.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan bukti kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok paling rentan. Keluarga YBS diketahui masuk kategori miskin ekstrem. Jika akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah, lanjut Selly, maka negara belum sepenuhnya hadir bagi rakyat miskin. Sementara itu, Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Diyah Puspitarini, minta polisi untuk menyelidiki kemungkinan terjadi bullying atau perundungan terhadap YBS di sekolah.
POLITIK
1. Menkeu Purbaya menyatakan, anggaran program “gentengisasi” yang digagas Presiden Prabowo bisa diambil dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang punya anggaran tahun ini sebesar Rp 335 triliun. Ia bilang, program baru ini tak akan membebani APBN secara signifikan. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola MBG, mengaku tidak keberatan anggarannya dipotong untuk program tersebut.
Program “gentengisasi” merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang diluncurkan Presiden dalam waktu dekat. Presiden Prabowo mengatakan, program itu untuk mengganti atap rumah yang menggunakan seng karena panas bagi penghuninya dan mudah karatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun siap mengikuti program tersebut. Ia akan melarang penggunaan seng sebagai atap bagi rumah susun baru dan rumah-rumah yang akan dibangun.
2. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, membantah tudingan yang menyebut Presiden Prabowo mengumpulkan pimpinan ormas Islam ke Istana, Jakarta, kemarin, karena dikritik soal Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Bambang mengeklaim Prabowo hanya ingin melaksanakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Sejumlah petinggi ormas Islam hadir, antara lain Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Waketum MUI Cholil Nafis.
HUKUM
1. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang membidik dugaan kejahatan di pasar saham atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, 2 kasus itu adalah perdagangan semu, dan insider trading. Untuk kasus perdagangan semu, polisi sudah menetapkan 2 petinggi perusahaan sekuritas PT Narada Asset Manajemen sebagai tersangka. Sedangkan kasus insider trading melibatkan PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM). Penyidikan masih berlangsung, yang membuka peluang tersangka bertambah.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyatakan mendukung penyidikan Bareskrim Polri atas sejumlah kasus pidana pasar modal. Penegakan hukum merupakan kewenangan Bareskrim. Sementara Pjs Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK Hasan Fawzi menyatakan, OJK siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua pihak terkait, sesuai dengan kewenangannya.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan di Jakarta. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya memberi informasi sekelumit bahwa OTT di Kalsel menyangkut perkara restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Sedangkan untuk OTT di Jakarta, dia belum mengungkapkan perkaranya.
EKONOMI
1. Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight mengatakan, Indonesia sulit keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah (middle income-trap), jika tidak melakukan reformasi struktural pada iklim usaha dan investasinya. Tantangan mendasar, terutama terkait kualitas lingkungan usaha. Berdasarkan analisis Bank Dunia, ditemukan ekosistem perusahaan di Indonesia kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara lain yang sudah naik kelas.
Produktivitas perusahaan di Indonesia tak meningkat seiring pertumbuhan skala usahanya. Perusahaan besar yang lebih tua justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya menjadi motor penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ini yang jadi penyebab tingginya tingkat informalitas tenaga kerja. Tingginya informalitas di Indonesia (83% pekerja di sektor informal) berimbas rendahnya penerimaan pajak, sehingga ruang fiskal pemerintah terbatas untuk investasi produktif, serta lambatnya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi.
2. Menkeu Purbaya “pede” bisa membawa ekonomi tumbuh 6-7% mulai tahun ini dan seterusnya. APBN akan diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan tahun ini sekitar 6%, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang 5,4%. Untuk mencapainya, pemerintah akan gencar menggelontorkan belanja guna memberikan stimulus ekonomi.
Meski begitu, ia memastikan defisit APBN tak melampaui batas 3% dari PDB. Dalam UU No. 17/2025 defisit APBN 2026 dipatok Rp 689,14 triliun, atau sekitar 2,68%. Ia juga mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari 2026 naik sekitar 30% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, penerapan batas minimum saham free float (besaran saham yang dijual kepada publik) sebesar 15% pada semua emiten, akan dilakukan secara bertahap selama kurun 3 tahun sejak Maret 2026. Menurut Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK, Hasan Fawzi, peningkatan porsi free float tidak bisa dilakukan secara instan, karena berkaitan erat dengan hak para pemegang saham dan mekanisme aksi korporasi. Sehingga, setiap emiten perlu lebih dahulu menetapkan keputusan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyambut positif rencana peningkatan free float hingga 15%. Meski begitu, Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono mengatakan, implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerap saham serta kecocokan antara emiten dan investor. Ia minta kebijakan itu dilakukan bertahap dengan melihat kemampuan pasar menyerap.
TRENDING MEDSOS
Kata “Blok M” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memastikan Pemprov DKI akan membuka rute baru TransJakarta dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta pada pekan depan. Rute ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta akan melengkapi konektivitas transportasi publik dari dan menuju pusat kota. Dengan tarif Rp 3.500 dan jalur khusus, TransJakarta diharapkan menjadi alternatif yang lebih efisien dibanding kendaraan pribadi, taksi, maupun bus bandara.
HIGHLIGHT
Tindakan anak umur 10 tahun mengakhiri hidupnya sendiri karena diduga orang tuanya tidak punya uang untuk membeli buku dan pensil, memberi 2 gambaran. Di satu sisi menunjukkan gambaran kondisi yang dihadapi warga miskin ekstrem, dan di sisi lain pendidikan gratis untuk tingkat dasar-menengah tidak otomatis gratis pada sisi kelengkapan pendidikan yang dibutuhkan peserta didik. Negara yang punya kewajiban mencerdaskan anak bangsa wajib mencari solusi pada sisi tersebut.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 4 Februari 2026
