POLITIK
1. Wakil Menteri Keuangan Thomas “Tommy” Djiwandono yang menjadi salah satu dari tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menjelaskan, pengunduran diri Tommy untuk kepentingan pencalonan, mengingat salah satu persyaratan sebagai gubernur/deputi gubernur BI adalah tidak menjadi anggota partai politik. Terkait alasan Presiden Prabowo menyodorkan nama Thomas, Prasetyo menegaskan tidak ada pertimbangan khusus.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Ia mengatakan, 3 nama calon Deputi Gubernur BI merupakan usulan Gubernur BI Perry Warjiyo, bukan dari Presiden Prabowo. Selain Tommy, calon lain adalah Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Ketiga orang itu diajukan Prabowo ke DPR untuk menjalani fit and proper test guna dipilih salah satu untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri meski masa jabatannya baru berakhir pada 2027. Dikabarkan, Juda akan menggantikan posisi Tommy di Kemenkeu.
Dasco membantah anggapan Prabowo berkepentingan agar keponakannya itu menjadi Deputi Gubernur BI. Tommy adalah anak dari kakak Prabowo, Biantiningsih Djojohadikusumo yang menikah dengan Soedradjad Djiwandono. Soedradjad adalah Gubernur BI periode 1993-1998.
2. Pada penyelenggaraan haji 2026 jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri meningkat lebih dari 100%. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf dalam rapat di Komisi VIII DPR hari ini, mengungkapkan petugas haji tahun lalu dari unsur TNI-Polri sebanyak 75 orang, dan sekarang ini ada 183, terdapat penambahan 100%. Menurut keterangan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak beberapa waktu lalu, penambahan personel dari TNI-Polri itu atas arahan langsung Presiden Prabowo, untuk perlindungan jemaah.
Jumlah jemaah haji tahun ini sekitar 210.000 orang. Menurut Menteri Irfan, para petugas haji yang berjumlah sekitar 4.400 akan mendapat pendidikan dan pelatihan semi-militer agar disiplin dan siap secara fisik. Pendidikan akan digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
EKONOMI
1. Di tengah pelemahan rupiah, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya bertemu di Istana Negara dengan difasilitasi Mensesneg Prasetyo Hadi. Purbaya mengatakan, diskusi dilakukan untuk sinkronisasi kebijakan antara Kemenkeu dan BI. Kemenkeu akan membenahi fiskal dan perekonomian, dan BI akan mengambil langkah yang perlu untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Hari ini rupiah dibuka stagnan di Rp 16.950/USD. Mayoritas mata uang Asia bergerak di zona hijau menyusul tekanan terhadap dolar AS, kecuali rupiah yang belum mampu memanfaatkan momentum itu. Ada beberapa faktor domestik yang masih mengganjal rupiah, terutama terkait kebutuhan pembiayaan fiskal dan persepsi risiko aset rupiah.
BI mengungkapkan, pelemahan rupiah 1,53 persentase poin dari akhir Desember 2025 menjadi Rp 16.945/USD kemarin, dipengaruhi aliran keluar modal asing akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hingga 19 Januari 2026 net outflow mencapai USD 1,6 miliar. Selain itu ada kenaikan permintaan valas oleh perbankan dan korporasi domestik sejalan dengan kegiatan ekonomi.
BI yakin nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Perbaikan ini akan ditopang oleh yield atau imbal hasil pasar keuangan Indonesia yang menarik, inflasi rendah, dan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyarankan pemerintah segera memulihkan kepercayaan pasar lewat kepastian arah kebijakan, mulai dari target defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, hingga rambu pengaman jika penerimaan meleset. Selain itu, pembiayaan utang harus dikelola secara terukur dengan pengaturan jadwal penerbitan, serta koordinasi dengan BI untuk menjaga likuiditas rupiah. Langkah lainnya, kata Josua, perlu ada desain kebijakan devisa hasil ekspor dengan memberlakukan skema yang mendorong repatriasi dan ketersediaan valas di pasar tanpa memberatkan arus kas eksportir.
2. Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate sebesar 4,75%. Ini adalah keempat kalinya BI mempertahankan suku bunga di 4,75% sejak September 2025. Dengan ini, BI juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility di 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap 5,5%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan ini diarahkan untuk kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global serta tekanan inflasi pada 2026-2027. Keputusan BI tersebut sudah diduga. Para ekonom/analis melihat nilai tukar rupiah masih menjadi pertimbangan utama dalam keputusan mempertahankan BI Rate.
3. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta akan mogok jualan mulai besok hingga Sabtu, sebagai bentuk protes. Ketua APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan, kondisi pasar saat ini sudah tidak sehat bagi pedagang kecil hingga menengah. Dalam rapat dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, 5 Januari, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga sapi timbang hidup selama 2 pekan. Namun, faktanya harga sapi dari feedloter melonjak tinggi sehingga mendorong naik harga karkas di rumah potong hewan. Di sisi lain daya beli masyarakat melemah. Ini yang membuat posisi pedagang makin terhimpit.
HUKUM
Bupati Pati Sudewo yang ditangkap KPK Senin lalu dijerat 2 perkara. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu hari ini menjelaskan, Sudewo menjadi tersangka kasus korupsi atau suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Perkara ini terjadi ketika Sudewo menjabat anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Dia diduga menerima suap Rp 750 juta. Perkara kedua adalah memungut tarif sebesar Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Pungutan yang sudah terkumpul sebanyak Rp 2,6 miliar.
TRENDING MEDSOS
Kata “Pati” masih trending di X, setelah warganet ramai membuat cuitan yang mendukung dan merasa lega dengan OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya, Sadewo sempat menuai kontroversi karena kebijakan kenaikan pajak bumi hangunan yang memicu aksi unjuk rasa warga Pati. Upaya memakzulkan Sudewo oleh warga Pati pun kandas di DPRD Pati. Kini, penangkapan Sudewo tersebut seolah menjadi sebuah kemenangan bagi warga Pati yang pernah berusaha memakzulkan Sudewo.
HIGHLIGHTS
1. Penanganan kasus korupsi di lingkungan DJKA yang melibatkan Bupati Sudewo harus menjadi perhatian bersama. Kalangan pegiat anti-korupsi harus mencermati penanganan kasus tersebut, jangan hanya berhenti pada Sudewo yang mungkin akan ‘dikorbankan’ atau bahkan ‘mengorbankan diri’ sendirian untuk menutupi pelaku-pelaku lain. Kasus tersebut terjadi di periode kedua Presiden Jokowi menjabat, dan diduga melibatkan banyak orang-orang di lingkaran kekuasaan saat itu.
2. Tekanan ekonomi awal 2026 kian terasa sebagai soal kepercayaan dan koordinasi, bukan semata angka makro. Rupiah yang tertahan di level rendah meski dolar global melemah, mencerminkan beban domestik: kebutuhan pembiayaan fiskal, arus keluar modal asing, dan sinyal kebijakan yang belum sepenuhnya meyakinkan pasar. Keputusan BI menahan suku bunga di 4,75% masuk akal untuk stabilitas, tetapi juga menegaskan ruang stimulus moneter yang sempit ketika daya beli amat lemah. Ini terlihat dari ancaman mogok pedagang daging akibat harga input naik di tengah konsumsi yang anjlok. Di bidang politik-hukum, isu pencalonan pejabat BI dan kasus korupsi kepala daerah kembali mengingatkan bahwa kredibilitas institusi dan integritas tata kelola langsung berimbas pada persepsi risiko ekonomi. Namun masih ada sisi terang: koordinasi terbuka BI–Kemenkeu untuk menenangkan pasar memang perlu, imbal hasil aset domestik tetap menarik, inflasi terjaga, dan kebijakan devisa hasil ekspor yang dirancang cermat berpeluang memperkuat pasokan valas tanpa menekan dunia usaha. Kuncinya konsistensi: kejelasan arah fiskal, disiplin pembiayaan, dan keberanian menata pasar pangan. Ini semua agar stabilitas tidak berhenti sebagai janji, tetapi jadi pijakan pemulihan yang nyata.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 21 Januari 2026
