POLITIK
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, mayoritas publik atau 77,3% responden menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan sistem yang paling cocok, sementara hanya 5,6% responden yang menyatakan cocok terhadap sistem pilkada lewat DPRD. Sebanyak 15,2% responden menyatakan “kedua sistem pilkada itu sama saja”, dan 1,9% responden menjawab “tidak tahu”. Survei dilakukan pada 8-11 Desember 2025, melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi dengan margin of error ± 4,24%.
Dari survei Litbang Kompas tersebut, tergambar bahwa 43,3% responden ingin pilkada langsung harus disertai juga dengan pencegahan politik uang. Sementara, sebanyak 17,2% responden sepakat dengan perlunya pengetatan aturan calon, meningkatkan transparansi (16,1%), serta menurunkan biaya kampanye (10%).
Hasil survei Litbang Kompas tersebut sejalan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menyimpulkan sebanyak 66,1% dari 1.200 responden yang dipilih secara acak berjenjang (multistage random sampling), menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali ide pilkada melalui DPRD. Wacana penggantian sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung alias melalui DPRD disuarakan kompak oleh partai koalisi pemerintah; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Hanya PDIP yang menentang perubahan tersebut.
HUKUM
1. Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini menolak eksepsi mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan penasihat hukumnya, sehingga sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook berlanjut ke tahap pembuktian. Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019-2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun.
Ia juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Nadiem menyatakan, putusan hakim tersebut tidak sesuai harapannya, tapi ia yakin dalam persidangan selanjutnya akan terbuka satu demi satu kesalahan dakwaan jaksa.
2. KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara berinisial DWB sebagai tersangka, kemarin. Selain itu, ada 2 pejabat di bawahnya juga diberi status sama. Tersangka lain adalah seorang konsultan pajak berinisial EY, dan seorang pegawai perusahaan swasta PT WP. Mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu pekan lalu. Perkara mereka adalah suap-menyuap. Para pejabat pajak itu sebagai penerima suap, 2 orang lainnya adalah pemberi suap. Transaksi itu menyangkut pengurangan pajak yang harus dibayarkan PT WP kepada pemerintah.
SOSIAL
Presiden Prabowo meresmikan 66 Sekolah Rakyat (SR) yang berada di 34 provinsi. Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), hari ini. Sekolah ini berada dalam lingkup kerja Kementerian Sosial, tidak di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Prabowo sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dikhususkan untuk anak dari keluarga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Presiden menargetkan, dalam 5 tahun pemerintahannya dibangun 500 Sekolah Rakyat dengan total 500 ribu ribu siswa.
EKONOMI
1. Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan kebijakan Beras Satu Harga mulai diterapkan tahun ini. Konsepnya akan meniru kebijakan BBM Satu Harga, di mana biaya transportasi ditanggung pemerintah. Untuk mewujudkannya, kata Zulhas, perlu penguatan peran Bulog. Selama ini Bulog dinilai tak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menutup biaya distribusi, terutama ke wilayah Indonesia Timur.
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, Beras Satu Harga yang akan disalurkan adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rencananya, harga beras keluar gudang di seluruh daerah akan sama rata, sebesar Rp 11.000. Namun, untuk harga eceran tertinggi ditetapkan Rp 12.500. Sehingga, penjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500. Ia juga mengungkapkan, penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton. Penyaluran akan dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda seperti tahun lalu.
2. HSBC Global Investment Research menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu penyebab melebarnya defisit APBN sepanjang 2025 yang mencapai 2,92% dari PDB, nyaris menyentuh batas yang diizinkan UU Keuangan Negara, 3%. Chief India Economist and Macro Strategist Asean Economist HSBC, Pranjul Bhandari mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2025 masih cukup lemah sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang rendah. Di saat yang sama, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial baru, seperti MBG. Kombinasi pendapatan yang lemah dan belanja yang tinggi inilah yang mendorong defisit fiskal meningkat.
Tahun lalu, anggaran MBG disiapkan Rp 71 triliun, namun realisasinya hanya Rp 51,5 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 56,13 juta orang. Tahun ini, anggaran MBG naik hampir 5 kali lipat, sebesar Rp 335 triliun. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat capaian penerima manfaat 82,9 juta orang pada Mei 2026. Artinya, penerimaan manfaat hanya bertambah sekitar 32% dari tahun lalu, namun anggaran bertambah hampir 5 kali lipat.
3. Bank Indonesia (BI) melaporkan, penjualan ritel yang tercermin pada Indeks Penjualan Ritel (IPR) November 2025 tumbuh 6,3% (yoy), lebih tinggi dibanding Oktober yang tumbuh 4,3% (yoy). Pertumbuhan terutama didukung peningkatan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi. Secara bulanan, IPR November tumbuh 1,5% (mtm), didukung penjualan Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Suku Cadang dan Aksesori, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring meningkatnya permintaan menjelang Nataru.
BI memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Desember 2025 tetap tumbuh. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 yang diprakirakan tumbuh sebesar 4,4% (yoy). Ditopang pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Secara bulanan, penjualan eceran pada Desember 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,0% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (mtm).
BI mengingatkan risiko peningkatan tekanan inflasi pada Februari 2026, seiring kenaikan harga menjelang Ramadan. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Februari tercatat sebesar 168,6, lebih tinggi dibanding IEH periode sebelumnya 163,2. Kendati demikian, tekanan diperkirakan akan mereda pada Mei 2026. BI mencatat, IEH Mei 2026 diprediksi turun menjadi 154,5, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 161,7. Sejalan dengan ekspektasi harga, kinerja penjualan eceran yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) Februari 2026 mengalami kontraksi secara bulanan menjadi 143,2, turun dari 157,2 pada periode sebelumnya.
TRENDING MEDSOS
Negara “Iran” trending di X, setelah warganet mancanegara ramai menyoroti aksi unjuk rasa di sejumlah kota di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran. Massa menyuarakan kemarahan terhadap rezim dan menyerukan diakhirinya republik berbasis teokrasi. Aksi protes yang semula dipicu krisis ekonomi karena nilai mata uang Iran yang anjlok tajam, kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk sejumlah seruan agar sistem monarki dikembalikan. Sementara itu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, menyebut aksi kekerasan di Iran dilakukan oleh oknum yang memiliki kaitan dengan kekuatan asing. Ia menuding pihak-pihak tersebut membunuh warga sipil, membakar tempat ibadah, dan merusak fasilitas publik. Pemerintah Iran juga sempat melakukan pemadaman internet nasional. Sejumlah analis menilai gelombang protes kali ini berpotensi membawa perubahan besar. Kepala geoekonomi Timur Tengah Bloomberg Economics, Dina Esfandiary, memprediksi Republik Islam Iran kemungkinan tidak akan bertahan dalam bentuknya saat ini hingga akhir 2026.
HIGHLIGHTS
1. Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Program ini ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem. Mengingat ini program baru bagi Kemensos, tentu kita berharap Kemensos dapat dengan sungguh-sungguh menjalankannya untuk mencapai tujuan program tersebut.
2. Indeks Penjualan Riil November 2025 tercatat tumbuh 6,3% (yoy), lebih tinggi dibanding 4,3% (yoy) pada Oktober 2025. Memang terlihat ada peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Tapi kalau dilihat lagi, peningkatan penjualan ritel terutama didukung peningkatan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesoris, Makan, Minuman, dan Tembakau, menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat lebih pada belanja kebutuhan dasar. Belum menggambarkan peningkatan daya beli. Masyarakat tetap bersikap hati-hati dan menahan belanja hanya untuk yang memang diperlukan. Ini sesuai data Survei Konsumen BI sebelumnya, yaitu porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember 2025 sebesar 74,3%, turun dibanding November sebesar 74,6%. Sementara pendapatan yang disimpan meningkat menjadi 14,9%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya.
3. Awal 2025 menunjukkan ekonomi yang berjalan di medan sempit: defisit fiskal mendekati batas hukum akibat lonjakan belanja sosial, sementara konsumsi tumbuh tetapi terkonsentrasi pada kebutuhan dasar. Ini menandakan daya beli yang lemah dan rumah tangga yang kian berhati-hati membelanjakan uangnya. Di tengah itu, integritas tata kelola kembali diuji oleh kasus korupsi besar dan masalah kepatuhan pajak, yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga menggerus kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat punya niat baik, tapi sekaligus memunculkan pertanyaan serius soal desain, koordinasi lintas kementerian, dan efisiensi penggunaan anggaran di saat ruang fiskal makin terbatas. Meski demikian, ada sinyal daya tahan yang perlu diperhatikan dan memberi harapan, meski tak berlebihan: penjualan ritel tetap tumbuh menjelang Nataru, ekspektasi inflasi diperkirakan menurun setelah Ramadan, dan upaya penyamaan harga beras membuka peluang penguatan keadilan distribusi. Tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan belanja sosial benar-benar memperkuat sistem: pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial. Ini semua agar harapan ini tidak berhenti sebagai program, tetapi menjadi fondasi perbaikan yang berkelanjutan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 12 Januari 2026
