POLITIK
1. Perihal hasil Rapimnas Partai Golkar akhir pekan lalu yang merekomendasikan pembentukan koalisi permanen parpol yang berada dalam pemerintahan sekarang ini, menurut penilaian peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, gagasan itu sulit diwujudkan apalagi jika dimaksudkan untuk menghadapi Pilpres 2029. Sebab, kata Lili, setiap partai memiliki hak penuh untuk menentukan sikap politiknya masing-masing. Terlebih, peluang partai mengusung kandidat sendiri semakin terbuka, setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara No. 62/PUU-XXII/2024.
2. Merespons hasil Rapimnas Partai Golkar akhir pekan lalu yang merekomendasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, usulan tersebut sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Eddy mengaku, partainya terbuka terhadap usulan itu.
3. Adik Presiden Prabowo yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantahan itu disampaikan Hasjim dalam acara “Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025” di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025). Hashim balik menuding, aktor yang menyebarkan fitnah itu adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan, yang memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
EKONOMI
1. Pemerintah memberikan diskon tiket untuk berbagai moda transportasi selama liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang diperkirakan ada sekitar 60 juta orang yang melakukan perjalanan selama liburan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kemarin mengumumkan, PT KAI dengan diskon 30% tiket ekonomi komersial untuk 1,5 juta penumpang; angkutan Laut (PT Pelni) memberikan diskon angkutan laut sebesar 20% dari tarif dasar bagi penumpang kelas ekonomi, tiket pesawat terbang diskon 13-14%. Selain itu, ada pengurangan tarif hingga 20% untuk 26 ruas jalan tol, dan ada beberapa ruas jalan tol yang digratiskan.
2. Setelah bertemu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Prabowo dan Presiden Trump akan segera menandatangani kesepakatan tarif perdagangan RI-AS sebelum akhir Januari 2026. Ia mengeklaim, perundingan dengan AS menghasilkan kesepakatan pengecualian pengenaan tarif resiprokal untuk komoditas andalan ekspor Indonesia, yakni kakao, kelapa sawit, dan teh. Sebagai timbal baliknya, AS meminta pembukaan akses untuk mendapatkan mineral kritis RI. Selain itu, dalam kesepakatan perdagangan sebelumnya telah menghasilkan keputusan turunnya tarif resiprokal AS ke RI dari 32% menjadi 19%.
Kepala Center for of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai AS bukan pasar utama bagi sebagian komoditas yang tarifnya dibebaskan, sehingga dampaknya terhadap struktur ekspor relatif terbatas. Sebaliknya, akses mineral kritis oleh AS mengandung risiko struktural yang jauh lebih besar. Jika tidak disertai kewajiban hilirisasi, transfer teknologi, dan investasi manufaktur di dalam negeri, RI berisiko mengalami deindustrialisasi prematur. Ekspor mineral mentah/semi-olah mungkin meningkatkan devisa sesaat, tetapi melemahkan pembentukan kapasitas industri, penciptaan lapangan kerja, dan pendalaman struktur ekonomi dalam jangka menengah-panjang.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, juga menilai hasil perundingan ini belum sepenuhnya menguntungkan RI, karena komoditas yang dibebaskan adalah produk primer dengan nilai tambah rendah. Sementara, sektor strategis lain seperti tekstil dan produk manufaktur, yang menyerap tenaga kerja besar dan berkontribusi signifikan terhadap industrialisasi, justru belum masuk dalam negosiasi. Selain itu, negosiasi sejauh ini masih terlalu fokus pada aspek tarif, padahal hambatan non-tarif seperti standar lingkungan, ketentuan keberlanjutan, dan akses pasar yang adil justru sangat menentukan manfaat riil bagi Indonesia.
3. Bank Indonesia (BI) mencatat, total kredit yang belum disalurkan perbankan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar, mencapai Rp 2.509,4 triliun, setara 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. Kepala Dept Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro menilai, hal itu disebabkan lemahnya permintaan kredit, baik rumah tangga maupun korporasi. Korporasi masih bersikap wait and see terhadap prospek ekonomi. Selain itu, mereka mempertimbangkan tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan lebih mengandalkan dana internal. Sementara rumah tangga juga menahan mengambil kredit konsumsi karena masih ragu akan kondisi ekonomi ke depan.
4. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit menyeluruh. Desakan itu muncul setelah pemerintah tetap menjalankan MBG saat libur sekolah. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar menilai, kebijakan itu lebih didorong kepentingan dapur SPPG. Jika hak MBG sebesar Rp 10.000 per siswa hanya direalisasikan Rp 6.000, maka terdapat selisih Rp 4.000 per anak per hari. Dengan asumsi 50 juta penerima, potensi dana yang tidak tersalurkan bisa mencapai Rp 200 miliar per hari atau sekitar Rp 2,8 triliun selama dua pekan libur sekolah.
Media menegaskan bahwa MBG tidak sepenuhnya gratis jika dilihat dari efisiensi anggaran. Jika total anggaran Rp 335 triliun dibagi secara tunai, setiap warga bisa menerima sekitar Rp 50.000 per hari. Namun dalam praktik MBG, nilai manfaat yang diterima anak jauh lebih kecil, sementara selisihnya terserap ke biaya operasional dan keuntungan dapur SPPG yang disebut terafiliasi dengan pejabat. Oleh karena itu, perlu audit independen, terutama saat kebijakan dijalankan di luar masa sekolah, guna memastikan transparansi, efektivitas, dan keadilan penggunaan uang publik.
HUKUM
1. Sidang perdana berupa pembacaan dakwaan korupsi terhadap terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditunda. Putusan penundaan sidang diketok hakim setelah mendengar kesaksian dari dokter yang dihadirkan jaksa yang menyatakan Nadiem masih menjalani perawatan, setelah mengalami pendarahan pada 9 Desember 2025. Nadiem dijerat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diduga merugikan negara, berdasarkan hitungan Kejagung sebesar Rp 2,1 triliun.
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana, ditetapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko hari ini menjelaskan, Bareskrim Polri telah memeriksa Hellyana sebanyak 2 kali. Objek perkara dalam kasus ini adalah ijazah yang dipunyai politisi PPP itu diterbitkan oleh sebuah universitas swasta di Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah resmi ditutup oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbudristek pada Mei 2024.
TRENDING MEDSOS
Kata “Prabodoh” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti cuitan dari akun seorang warga negara Malaysia @sjfitwider yang diduga memplesetkan nama Prabowo menjadi Prabodoh. Anehnya, banyak akun warga negara Indonesia yang justru mendukung cuitan tersebut. Padahal cuitan itu seharusnya dianggap sebagai bentuk hinaan terhadap Presiden Indonesia. Dari tanggapan warganet, bisa disimpulkan bagaimana pendapat warga Indonesia pengguna X terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
HIGHLIGHTS
1. Partai Golkar, melalui hasil Rapimnas, secara resmi sudah “mencuri start” mengenai wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Artinya, gagasan ini bukan lagi ide perorangan dari pengurus Golkar. Ini sikap lembaga, sementara parpol lain belum mengambil sikap resmi. Langkah Golkar ini bisa bermakna positif sebagai sinyal awal bagi parpol lain maupun rakyat untuk benar-benar menimbang wacana tersebut, karena perubahan sistem pemilihan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang.
2. Gambaran ekonomi hari ini memperlihatkan negara makin aktif menjawab permintaan jangka pendek seperti diskon transportasi, stimulus liburan, dan klaim keberhasilan diplomasi dagang. Sementara, persoalan struktural justru kian menumpuk: kredit Rp 2.500 triliun menganggur karena dunia usaha dan rumah tangga ragu, ekspor masih bertumpu pada komoditas primer bernilai tambah rendah, dan negosiasi dagang berisiko membahayakan mineral strategis tanpa jaminan industrialisasi. Di sisi lain, program besar seperti MBG mulai dipertanyakan akuntabilitasnya: manfaat bagi anak berkurang, selisih anggaran membengkak, dan logika kebijakannya dikaburkan antara kesejahteraan publik atau kepentingan operator. Ketika ekonomi dikendalikan lewat insentif sesaat, sementara tata kelola, transparansi, dan arah industrialisasi dibiarkan abu-abu, yang lahir bukan pemulihan berjangka panjang, tapi ekonomi yang bergerak tanpa pondasi kuat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 23 Desember 2025
