POLITIK
1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, akhir pekan lalu, mengusulkan pembentukan koalisi parpol permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran, yang didasarkan pada landasan ideologis dan strategis. Selain itu, Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengerti betul cara menyenangkan hati Presiden Prabowo. Dalam acara Akad Massal Rumah Subsidi Pemerintah di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025), yang disaksikan Presiden Prabowo, Ara – begitu panggilan Maruarar Sirait – melaporkan jumlah unit rumah yang akad kredit sebanyak 50.000 + 30 unit, yang mengandung unsur angka 8, yaitu 5+3. Bilangan ini menjadi angka “keramat” Prabowo, sejak bertugas di Kopassus dengan sandi panggilan 08 sampai menjadi presiden ke-8 RI.
Ara bilang, pada Juli mendatang juga akan disiapkan akad kredit 62.000 unit rumah, yang angkanya juga 8 = 6+2. Di depan hadirin dan Prabowo, Ara mengaku memilih angka 8 untuk jumlah unit rumah yang diresmikan guna menyenangkan hati presiden. Merespons pengakuan Ara itu, Prabowo mengatakan jangan terlalu percaya mitos angka 8.
SOSIAL
1. Selama masa libur sekolah dari tanggal 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menggunakan sistem pengiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) ke rumah siswa. Kepala BGN Dadan Hindayana kemarin mengaku, sistem “delivery MBG” tengah dibahas bersama penyedia MBG. Berdasarkan Keputusan Kepala BGN No. 52.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah, paket MBG selama libur sekolah terdiri dari 1 paket siap santap dan 2 paket kemasan tahan lama, sehingga siswa tetap memperoleh gizi seimbang meski tidak hadir di sekolah selama beberapa hari.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengingatkan, pemberian MBG di saat libur sekolah jangan semata-mata ditujukan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun sehingga terkesan sudah terserap sesuai target. Charles khawatir, demi melaksanakan MBG pada masa libur sekolah, paket makanan yang dibagikan terdiri dari makanan produk kemasan dan ultra processed food yang tidak sesuai dengan niat memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Ia mengusulkan, anggaran MBG saat libur sekolah lebih baik digunakan untuk membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah terdampak stunting akut.
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti hari ini mengungkapkan, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa SLTA tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi penentu dalam beberapa kebijakan, termasuk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, terutama jalur non-tes. Dia menyebut, sejumlah perguruan tinggi sudah menjalin kerja sama dengan kementeriannya untuk menjadikan hasil TKA siswa menjadi penentu masuk perguruan tinggi melalui jalur non-tes. Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin mengungkapkan, hasil TKA bahasa Inggris secara nasional berada di angka 24,9, paling rendah dibandingkan Bahasa Indonesia 55,3 dan Matematika 36,1.
3. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi kemarin menetapkan kendaraan angkutan barang dilarang melintas di seluruh ruas jalan tol dari 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pembatasan itu dilakukan nonstop tanpa jeda waktu. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi potensi hambatan dan memperkuat pengendalian arus di titik rawan kepadatan. Sementara itu, PT Jasa Marga mencatat sebanyak 519.878 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode H-7 hingga H-5 Natal 2025, atau sejak Kamis 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB hingga Minggu 21 Desember 2025 pukul 06.00 WIB.
EKONOMI
1. Kemenaker melaporkan, sepanjang Januari-November 2025 sebanyak 79.302 orang terkena PHK. Rinciannya, Januari sebanyak 10.025 orang, Februari 18.516 orang, Maret 5.669 orang, April 4.877 orang, Mei 6.988 pekerja, Juni 6.893 orang, Juli 7.284 orang, dan Agustus 6.818 orang. Sementara September 6.289 orang, Oktober 5.378 orang, dan November 565 orang. Jawa Barat mencatat angka PHK tertinggi sepanjang Januari-November, yakni 17.234 orang, sementara Maluku menjadi yang terendah, hanya 49 pekerja.
2. Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Zamroni Salim mengatakan, berdasarkan Sakernas BPS 2019 terdapat 883 ribu orang yang putus asa mencari kerja, namun pada 2024 meningkat menjadi 2,7 juta orang. Mereka yang putus asa itu terbanyak pendidikan SD atau tidak lulus SD (37,97%), diikuti lulusan SMA 24,86%, SMP 20,72%, SMK-MAK 10,08%, S1 4,59%, dan diploma 1,7%. Lulusan S2 dan S3 sebanyak 0,08%. Mayoritas penduduk perkotaan (63,59%), sementara pedesaan 36,41%. Kondisi itu terjadi karena semakin tingginya jumlah pencari kerja, dari 7,8 juta orang pada 2019 menjadi 11,7 juta orang pada 2024.
Mengacu pada data peningkatan pencari kerja, jumlah angkatan kerja yang putus asa, dan data pergeseran sektor kerja, BRIN memperkirakan akan semakin banyak pekerja yang masuk ke sektor informal pada 2026. Peneliti Ahli Muda BRIN Pihri Buhaerah mengatakan, pekerja informal tidak memiliki penghasilan tetap dan tak terlindungi jaring pengaman sosial, sehingga sangat rentan. BRIN menyarankan, pemerintah memperkuat kembali industri manufaktur teknologi menengah ke atas dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan menengah di sektor publik, seperti pegawai negeri sipil.
3. Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan, realisasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 22 Desember 2025 baru mencapai 769.275.652 ton atau 51,29% dari target 1,5 juta ton. Dengan demikian, hingga akhir Desember 2025 masih tersisa 730.724.348 ton. Realisasi penyaluran beras SPHP selama satu pekan terakhir, rata-rata per hari mencapai 4.000-5.000 ton. Pada minggu kedua Desember, terdapat 80 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras medium dibandingkan November. Dari 80 kab/kota, terdapat 41 kab/kota dengan harga beras di atas HET.
TRENDING MEDSOS
Kata “QRIS” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti video viral yang memperlihatkan seorang pria protes terhadap kasir salah satu toko roti franchise karena tidak dapat melayani seorang nenek yang hanya bisa bayar tunai. Diketahui bahwa nenek tersebut tidak memiliki aplikasi perbankan untuk membayar lewat QRIS. Sementara SOP toko roti tersebut hanya melayani pembayaran non tunai atau lewat QRIS. Warganet lantas ramai menanggapi video tersebut. Banyak yang setuju dengan pria tersebut, sebab bagi mereka pembayaran tunai seharusnya tetap menjadi cara pembayaran yang utama, dan QRIS sebagai alternatif. Bahkan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa setiap pihak yang menolak pembayaran rupiah termasuk dalam bentuk tunai di wilayah Indonesia, bisa dikenakan sanksi pidana paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.
HIGHLIGHTS
1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menentukan jumlah rumah subsidi yang akad kredit di Banten sebanyak 50.030 unit. Angkanya terkesan “aneh”. Tapi, itu sengaja dipilih Maruarar supaya mengandung angka 8 yaitu 5+3, angka “keramat” Presiden Prabowo. Ara pun berterus-terang jumlah itu ia pilih untuk menyenangkan hati atasannya, Presiden Prabowo. Keterbukaan Maruarar menyangkut relasi antara dia dengan Presiden Prabowo bisa menjadi sekilas gambaran bagaimana relasi kerja di dalam kabinet Prabowo-Gibran.
2. Nalar mengirim MBG ke rumah-rumah penerima manfaat (siswa) memang terkesan dipaksakan. Lumrah saja jika DPR menilai kengototan BGN itu hanya untuk memenuhi target menghabiskan anggaran akhir tahun. Libur sekolah bersamaan dengan cuti bersama dan libur Nataru sehingga dimungkinkan akan banyak keluarga yang memilih meninggalkan rumah untuk liburan keluarga. Jika MBG tetap dikirimkan ke rumah siswa, kemungkinan hanya akan menumpuk tak terkonsumsi sehingga justru terjadi pemborosan uang negara.
3. Data ekonomi hari ini menunjukkan persoalan yang jauh lebih struktural daripada sekadar fluktuasi musiman: PHK menembus hampir 80 ribu orang, jumlah pencari kerja melonjak, dan jutaan warga “putus asa” tersingkir ke sektor informal yang rentan tanpa perlindungan. Di saat yang sama, instrumen stabilisasi negara seperti penyaluran beras SPHP berjalan lambat, harga pangan justru naik di banyak daerah, dan kebijakan sosial berisiko menjadi sekadar ajang serapan anggaran, bukan perbaikan kesejahteraan. Ketika elite politik sibuk merapikan koalisi dan simbol loyalitas kabinet lebih menonjol daripada disiplin kinerja, ekonomi rakyat bergerak tanpa pondasi: pekerjaan hilang, daya beli tertekan, dan negara tampak lebih reaktif daripada stratejik. Tanpa fokus serius pada penciptaan kerja berkualitas, penguatan industri, dan tata kelola kebijakan yang rasional, ekonomi akan terus menanggung biaya politik yang lebih mementingkan kenyamanan kekuasaan ketimbang ketahanan sosial.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 22 Desember 2025
