HUKUM
1. KPK menetapkan 3 pejabat tinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka, setelah menangkap mereka Kamis lalu. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejari Asis Budianto (ASB) dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tri Taruna Fariadi (TAR). Dua yang pertama sudah ditahan, sedangkan TAR dinyatakan buron oleh KPK karena lolos saat dilakukan penangkapan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu hari ini menjelaskan, Kajari APN melakukan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara, serta melakukan pemotongan anggaran lembaga yang dipimpinnya untuk kepentingan pribadi. Pemerasan terhadap para kepala dinas tersebut menggunakan perantara bawahannya yakni ASB dan TAR. Dari pemerasan itu, Kajari APN mengantongi duit sekitar Rp 1,5 miliar. Dua orang bawahannya selain sebagai perantara untuk atasannya, juga melakukan pemerasan sendiri tanpa sepengetahuan atasannya. Mereka mengantongi uang sekitar Rp 1,13 miliar.
2. KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka korupsi, setelah ditangkap KPK pada 18 Desember lalu. ADK diduga sudah mengantongi sekitar Rp 14,2 miliar sejak menjabat Februari 2025. Uang itu didapat dari pengusaha bernama Sarjan yang mendapatkan proyek pekerjaan dari Pemkab Bekasi. Dalam transaksi tersebut, pengaturan proyek antara bupati dengan Sarjan dibantu peran ayah Ade, yakni HM Kunang (HMK) yang menjabat kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai perantara. Ketiga orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.
POLITIK
1. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam pembatasan pemberitaan media mengenai bencana di 3 provinsi Sumatra yang dilakukan secara masif dan sistematis. KKJ menyebut adanya intimidasi oleh aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana.
Pembatasan pemberitaan bencana, menurut KKJ, merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas informasi, yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara, yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks bencana, pembatasan informasi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik. KKJ dideklarasikan di Jakarta pada 5 April 2019, sebagai aliansi strategis 11 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil untuk melawan impunitas atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mereka antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
2. Presiden Prabowo menyatakan, kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menjamin kesejahteraan rakyat jika negara gagal mengelolanya. Menurut dia, negara harus jujur melihat kelemahan internal agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Pemerintah, kata dia, harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusinya korupsi.
Prabowo menyebut, pemerintahan yang bersih adalah prasyarat utama bagi kebangkitan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Anggaran negara sebesar apa pun tidak akan bermakna jika bocor di tengah jalan. Tanpa integritas, menurutnya, pembangunan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
EKONOMI
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan badan usaha pengelola SPBU swasta agar mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk terkait penetapan kuota impor BBM. Ia tidak akan ragu menindak badan usaha yang dinilai tidak menaati aturan negara. Menurut dia, pemerintah telah menghitung besaran kuota impor untuk badan usaha yang dinilai tertib dan patuh terhadap regulasi.
Sementara, Dirjen Migas Laode Sulaeman mengatakan, besaran kuota yang akan dialokasikan untuk SPBU swasta masih dihitung. Parameternya antara lain pola konsumsi dan tren permintaan. Data sementara menunjukkan, permintaan BBM SPBU swasta tetap tinggi hingga akhir 2025. SPBU swasta sempat tidak beroperasi selama berbulan-bulan karena kehabisan kuota impor, dan stoknya habis sejak Agustus lalu.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai Sea Games, setelah Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan bonus kepada 91 atlet yang meraih medali emas dalam Sea Games 2025 di Thailand. Ia meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menambahkan bonus menjadi Rp 1 miliar untuk peraih medali emas. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya yang hanya Rp 500 juta untuk satu orang peraih medali emas.
HIGHLIGHTS
1. Kecaman yang disampaikan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) terhadap praktik pembatasan pemberitaan media mengenai bencana di 3 provinsi Sumatra yang dilakukan secara masif dan sistematis, perlu menjadi atensi publik dan pemerintah. Bagi publik, pernyataan KKJ ini membuka mata bahwa informasi dari media massa sudah berada dalam kendali pemerintah. Bagi pemerintah, praktik pengendalian informasi di media massa yang dibuat agar supaya sesuai dengan keinginan pemerintah, hanya akan membuahkan hasil sebaliknya. Era Orde Baru yang begitu ketat mengendalikan pers, berbuah keruntuhan rezim.
Ketundukan media massa atas pengekangan juga bukan tindakan terpuji. Media massa adalah pemegang amanah publik untuk menyampaikan informasi secara independen, akurat, berimbang, dan klir. Media massa adalah ujung tombak kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara, hingga disebut pilar keempat demokrasi.
2. Isu ekonomi hari ini kembali menegaskan satu pelajaran lama: pasar dan kesejahteraan tidak pernah berdiri terpisah dari politik, hukum, dan keterbukaan informasi. Pengetatan dan ketidakpastian kuota impor BBM bagi SPBU swasta menunjukkan betapa lemahnya tata kelola energi ketika kebijakan berubah tanpa komunikasi yang jelas: stok habis, layanan terganggu, dan publik menanggung risikonya. Pada saat yang sama, rangkaian kasus korupsi yang justru melibatkan aparat penegak hukum memperlihatkan kebocoran sistemik yang membuat setiap peringatan tentang “pemerintahan bersih” kedengaran normatif. Situasi ini diperparah oleh pembatasan informasi bencana, yang bukan hanya soal kebebasan pers, tetapi juga soal sinyal ekonomi: ketika data dan fakta dikendalikan, kepercayaan runtuh, risiko naik, dan biaya sosial-ekonomi membengkak. Tanpa kepastian hukum, transparansi, dan koordinasi kebijakan yang jujur, pengelolaan sumber daya, dari energi hingga anggaran, akan terus menjadi sumber kegaduhan, bukan kesejahteraan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 20 Desember 2025
