HUKUM
1. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjadi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Kader Partai Golkar itu ditangkap KPK kemarin. Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikto, hari ini menjelaskan, Ardito sudah menerima uang dari pihak swasta yang mengerjakan proyek infrastruktur dan pengadaan barang di daerahnya sebanyak Rp 5,75 miliar.
Ardito diduga mematok fee 15-20% untuk setiap proyek. Untuk mengatur pemenang proyek dan pengadaan barang dipercayakan kepada Riki Hendra Saputra (RHS), anggota DPRD Lampung Tengah. Dia mengumpulkan fee untuk membayar utang di bank, yang digunakannya untuk urusan pemenangan dia dalam Pilkada 2024. Mendagri Tito Karnavian menyatakan, kasus Bupati Lampung Tengah tersebut harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, menyerahkan persoalan kadernya itu kepada proses hukum.
2. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo, kemarin, mengungkapkan, penetapan tersangka Erwin dilakukan setelah memeriksa puluhan saksi dan mengamankan sejumlah alat bukti. Kasus yang membelit kader Partai Kebangkitan Bangsa itu diduga menyangkut jual-beli jabatan di lingkup Pemkot Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum tahu detail kasus yang menjerat wakilnya itu.
POLITIK
1. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, kemarin, Putin menawarkan kepada Indonesia bantuan untuk pengembangan energi nuklir. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Presiden RI, Putin juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, yang menunjukkan tren positif selama 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
2. Mendagri Tito Karnavian mengaku terbuka soal usulan kepala daerah dipilih DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Tito menyatakan sistem pemilihan tersebut, juga tidak bertentangan dengan undang-undang, asalkan dilakukan secara demokratis. Dia juga mengatakan pemerintah akan mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah langsung, yang sudah dijalankan selama era reformasi.
EKONOMI
1. Hasil survei Kadin dan Perbanas menunjukkan, kebijakan pro-growth belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekspansi usaha. Pelaku masih menahan diri meski 3 stimulus besar diluncurkan, yakni penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan, penurunan BI Rate, dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbanas Aviliani menjelaskan, 68% pelaku usaha menilai kebijakan tersebut efektif memperkuat sektor riil. Namun hanya 39% yang menyatakan siap berinvestasi. Dan, baru 36% perusahaan yang merasakan dampak positif kebijakan itu. Ini, kata Aviliani, menunjukkan perlunya kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha.
2. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Greer mengatakan siap menghidupkan kembali kesepakatan dagang yang dikabarkan terancam batal. Sejak kesepakatan Juli lalu, AS terus mendorong RI menyetujui sejumlah klausul yang membatasi hubungan RI-China. Di antaranya klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika RI menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan AS. Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan RI dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, perubahan kebijakan tarif AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, dan stabilitas rencana produksi. Sebagai langkah mitigasi, kata dia, pelaku usaha mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke AS. Perusahaan di sektor yang terdampak, tengah menyiapkan diversifikasi pasar. Asosiasi industri juga mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah guna memastikan adanya ruang negosiasi serta perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta berpendapat, jika perjanjian itu batal, kondisi industri tekstil akan semakin berat. Apalagi, saat ini sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar. Dalam situasi ini, pasar domestik dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS. Namun itu pun terkendala birokrasi pro-impor yang selalu ingin memberi kemudahan impor bagi importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, meski kapasitas dalam negeri mencukupi.
3. Ditjen Pajak (DJP) menargetkan penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.005 triliun. Namun hingga Oktober para kakanwil baru bisa berkomitmen sebesar Rp 1.947,2 triliun, kurang Rp 57,8 triliun dari target. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pun mengeluarkan instruksi tertanggal 6 Desember 2025 kepada seluruh kakanwil dan jajaran direktur untuk mengejar selisih Rp 57,8 triliun tersebut dalam 20 hari ini. Sasaran utamanya adalah misinvoicing ekspor Sawit-POME/Fatty Matter, penyelesaian tunggakan pajak WP Minerba pemohon RKAB, penyelesaian tunggakan pajak wajib pajak super kaya (high wealth individuals – HWI).
Hari ini, DJP memanggil para wajib pajak HWI itu untuk klarifikasi kepatuhan pajak. Ini dilakukan setelah DJP menemukan banyak ketidaksesuaian antara laporan Surat Pemberitahuan (SPT) para wajib pajak kaya dengan berbagai data pembanding yang dimiliki otoritas pajak. Bimo mengatakan, DJP saat ini punya beragam sumber data yang jauh lebih lengkap, termasuk data beneficial owner. Namun, sebagian wajib pajak masih merasa otoritas pajak tidak punya akses terhadap data itu, sehingga tidak melaporkannya dalam SPT.
TRENDING MEDSOS
Kata “Mobil MBG” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak barisan siswa dan guru saat tengah melaksanakan kegiatan apel di lapangan SDN 1 Kalibaru, pada Kamis pagi. Akibat insiden tersebut, 19 orang terluka dan dilarikan ke tiga rumah sakit berbeda. Sebanyak 15 korban dirawat di Rumah Sakit Cilincing dan RSUD Cilincing, sementara 4 orang lainnya berada di Rumah Sakit Koja.
HIGHLIGHTS
1. Kasus hukum yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin, merupakan kasus khas sebagian besar kasus hukum yang menjerat para kepala daerah yang sudah lebih dulu masuk bui. Meskipun setiap kali ada kepala daerah yang ditangkap KPK, selalu muncul harapan supaya kasus itu tak terulang di tempat lain. Tapi harapan itu bagaikan angin lalu. Karena, kepala daerah punya kewenangan mengelola anggaran daerah, sehingga bagi kepala daerah yang minim integritas akan dengan gampang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
2. Tawaran dari Rusia kepada pemerintah Indonesia terkait bantuan pengembangan nuklir, harus disikapi dengan hati-hati. Kondisi Indonesia yang terletak di kawasan rawan bencana, sangat riskan untuk pengembangan nuklir.
3. Di balik deretan angka dan pertemuan pejabat, sinyal ekonomi yang muncul justru satu: dunia usaha masih menahan napas. Tiga stimulus besar — dana ratusan triliun ditempatkan di bank, BI Rate dipangkas, GWM dilonggarkan — ternyata belum cukup menggerakkan investasi karena kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Pelaku usaha melihat ketidakpastian arah kebijakan, dari negosiasi dagang yang mudah berubah oleh tekanan geopolitik, hingga birokrasi yang tetap lebih pro-impor ketimbang menyelamatkan industri lokal yang mulai tumbang. Di sisi lain, tekanan penerimaan pajak membuat pemerintah memburu ketertinggalan di sisa tahun lewat pemeriksaan besar-besaran, yang bagi sebagian pelaku usaha justru menambah rasa waswas. Ketika kebijakan ekonomi berjalan tanpa kepastian hukum dan tanpa koordinasi politik yang solid, stimulus hanya menjadi angka di atas kertas, sementara sektor riil tetap memilih menunggu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 11 Desember 2025
