SOSIAL
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hari ini menyampaikan permintaan maaf atas penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera kurang maksimal, meskipun pemerintah sudah bekerja keras sejak hari pertama bencana sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Terkait data korban bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini menyebut, jumlah korban meninggal dunia meningkat dari hari kemarin 631 orang menjadi 753 orang. Jumlah korban hilang sebanyak 650 orang dan 2.600 orang luka-luka di tiga provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 2,03 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera itu berasal dari anggaran belanja tambahan (ABT) di APBN 2025. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran penanganan bencana darurat setiap tahunnya lewat alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BNPB sebagai dana siap pakai (DSP) sebanyak Rp 250 miliar. Dalam APBN 2025, BNPB memiliki total anggaran sekitar Rp 2,01 triliun. Namun, pada APBN 2026, anggarannya menyusut drastis hingga tersisa Rp 491 miliar.
3. Merespons kabar yang menyebut bahwa para pengungsi korban bencana Sumatera sudah mengalami kelaparan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku masih menunggu laporan resmi dari BNPB untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Ia mengatakan, penyaluran bantuan terus dilakukan mulai dari darat, laut, dan udara. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini pihaknya fokus membuka jalur di beberapa titik yang aksesnya masih tertutup di antaranya Aceh Tamiang (Aceh) dan Tapanuli Selatan (Sumut).
4. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang menyumbang bencana di 3 provinsi Sumatera. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq hari ini menjelaskan, KLH akan segera memulai langkah-langkah penegakan hukum, yang diawali dengan pemanggilan perusahaan-perusahaan tersebut pada Senin depan.
POLITIK
1. Komisi I DPR melakukan rapat tertutup dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, hari ini. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Salah satu agenda rapat, kata Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, adalah pembahasan langkah-langkah atau upaya perbaikan untuk mengantisipasi kejadian pada Agustus 2025 agar tidak terulang. Kejadi yang dimaksud adalah demo besar di berbagai kota memprotes DPR dan Polri yang mengakibatkan 15 orang tewas dan gedung DPRD dan kantor pemerintah sejumlah daerah dibakar massa.
2. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku, dalam pertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, juga dibahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, ia mengaku pembahasan soal amandemen UUD 1945 dengan Prabowo belum mendetail.
3. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, mengabarkan ada 150 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di negara tersebut. Pejabat KBRI Kuala Lumpur Danang Waskito, kemarin menjelaskan, sebagian dari jumlah itu sedang dalam tahap upaya banding.
EKONOMI
1. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook Volume 2025 Issue 2. Dalam laporannya, OECD mengakui MBG berpotensi mengurangi malnutrisi anak dan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, OECD mengingatkan pengendalian biaya dan penargetan yang lebih tepat kepada rumah tangga rentan, sangat penting untuk mencegah beban fiskal yang berlebihan.
OECD memproyeksikan defisit anggaran Indonesia akan meningkat dari 2,3% terhadap PDB pada 2024 menjadi sekitar 2,9% pada periode 2025-2027. Kenaikan ini didorong oleh ekspansi program-program pemerintah yang bernilai besar. Menurut OECD, perluasan program MBG bagi pelajar dan ibu hamil, pendirian Danantara, serta sejumlah paket stimulus fiskal akan menambah belanja negara sekitar 0,9% PDB. Pemerintah diperkirakan akan melakukan pemotongan belanja secara merata (across-the-board) sekitar 0,3% PDB untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB.
2. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu merilis posisi utang pemerintah per akhir kuartal III-2025 yang mencapai Rp 9.408,64 triliun, naik sekitar 2,95% dibanding posisi akhir kuartal II-2025 yang sebesar Rp 9.138,05 triliun. Rasio utang terhadap PDB per 30 September 2025 telah mencapai 40,30%, meningkat dari kuartal II yang 39,86%. Dari total utang tersebut, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp 8.187,55 triliun, atau setara 87,02% dari seluruh komposisi utang pemerintah. Sementara itu, porsi pinjaman mencapai Rp 1.221,09 triliun.
3. CEO Danantara Rosan P Roeslani menemui Menkeu Purbaya mendiskusikan sejumlah hal, termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Menurut Rosan, salah satu fokus pembahasan adalah penyamaan pandangan antara Kemenkeu dan Danantara sebelum melanjutkan komunikasi dengan pihak China. Ia belum memastikan keikutsertaan Purbaya ke China. Selain Whoosh, keduanya membahas dukungan fiskal dan perpajakan bagi pengembangan Danantara.
TRENDING MEDSOS
Nama “Ferry Irwandi” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti keberhasilan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi yang melakukan penggalangan dana bantuan untuk korban banjir Sumatera hingga mencapai lebih dari Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam pada Selasa, 2 Desember 2025. Lewat Instagram miliknya @irwandiferry, Ferry mengatakan penggalangan dana di platform KitaBisa tersebut berhasil mengumpulkan Rp 10.374.064.800 dari 87.605 penyumbang. Warganet di X sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Ferry itu. Bagi mereka, langkah yang diambil Ferry tersebut sangatlah tepat yaitu mengumpulkan donasi dalam kapasitasnya sebagai kreator konten. Warganet lantas membandingkan tindakan bijak Ferry tersebut dengan Zulhas yang dalam kapasitasnya sebagai seorang menteri harusnya membuat kebijakan untuk menangani bencana, tapi malah datang ke lokasi bencana untuk melakukan tindakan pencitraan tidak penting, mulai dari memikul karung beras hingga mengepel lumpur sisa banjir.
HIGHLIGHTS
1. Patut diapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan, yang berujung bencana di 3 provinsi Sumatera. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq berjanji akan melakukan langkah lanjut berupa penegakan hukum. Publik harus mengawal upaya tersebut supaya perusahaan yang memang terbukti punya andil dalam bencana itu mendapatkan hukuman yang setimpal, yang dapat menjadi efek jera bagi perusahaan lain yang menjalankan kegiatan ekstraktif sumber daya alam.
Bencana akibat kerusakan ekologi yang memakan ratusan korban jiwa, ratusan lainnya yang belum ditemukan dan ribuan korban luka, adalah tragedi besar akibat salah urus dalam tata kelola negara. Namun jika seluruh kerusakan alam yang demikian dahsyat hanya ditudingkan kepada pihak-pihak swasta sebagai kambing hitam, sulit diterima. Tidak akan pernah ada eksploitasi alam yang berakibat kerusakan besar tersebut, tanpa ada perizinan dari pemerintah. Jika pun perusahaan itu dituding melakukan pelanggaran, hal itu tidak akan terjadi jika pengawasan secara benar telah dilakukan. Pemerintah juga harus terbuka menyebut instansi dan pejabatnya yang lalai, teledor, ceroboh, atau bahkan mungkin melakukan penyimpangan terlibat kongkalikong. Sanksi tegas harus diberikan agar ada deterrent effect atau efek penjeraan, dan perbaikan menyeluruh.
2. Ekonomi hari ini bergerak di atas fondasi fiskal yang rentan: biaya besar program MBG, stimulus akhir tahun, dan dukungan Danantara terus mendorong belanja negara tanpa diimbangi pengendalian sasaran, sementara OECD telah mengingatkan defisit akan menanjak hingga 2,9% PDB dan pemotongan anggaran across-the-board hampir tak terhindarkan. Di saat ruang fiskal menyempit, utang naik ke Rp 9.408 triliun, dan keputusan strategis seperti restrukturisasi Whoosh, justru dinegosiasikan di lingkaran sempit elite, bukan melalui tata kelola yang transparan. Semua ini menunjukkan hubungan ekonomi–politik–hukum yang kian telanjang: program populis dikedepankan, pengawasan fiskal melemah, dan keputusan besar diambil tanpa kontrol publik yang memadai. Selama pola ini bertahan, angka pertumbuhan boleh terlihat impresif, tetapi ketahanan ekonomi dan rakyat tetap berada di ujung tanduk.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 3 Desember 2025
