POLITIK
1. Target pemerintah membangun kekuatan TNI sebanyak 150 batalyon per tahun, menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hari ini, tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional. Di Indonesia, 1 batalyon terdiri antara 500-1.300 prajurit yang terbagi dalam 3 sampai 6 kompi.
Peningkatan jumlah batalyon itu, kata Menhan, sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain pengamanan instalasi strategis, khususnya kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Sedangkan penambahan prajurit rencananya akan dilakukan terhadap 3 provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau center of gravity yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua. Tahun 2025 ini sudah dibentuk 150 batalion yang disebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Kebutuhan 750 batalyon selama 5 tahun merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).
2. Setelah mendengar kabar seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy meninggal akibat penolakan perawatan oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Provinsi Papua, Presiden Prabowo memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mengaudit 4 RSUD tersebut. Ibu hamil yang berasal dari Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, menurut Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Sabtu (21/11/2025), meninggal dunia bersama bayinya pada Senin (17/11/2025). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri pun sudah berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.
3. Komite Reformasi Polri menargetkan format dan arah kebijakan reformasi kepolisian rampung pada akhir Januari 2026, yang berujung pada rumusan revisi undang-undang (UU) Polri yang direncanakan dapat selesai pada bulan ketiga tahun 2026. Ketua Komite Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dalam rapat bersama tokoh agama dan Lembaga Bantuan Hukum hari ini, mengatakan tahap sekarang pihaknya sedang menerima masukan dari masyarakat. Dia menyebut ada lebih dari 100 kelompok masyarakat yang bersurat untuk audiensi dengan Komite Reformasi Polri.
4. DPR akan bertanya dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya untuk menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pajak berkeadilan. Dalam konteks pajak berkeadilan ini, MUI memfatwakan bahwa bumi dan bangunan yang dimiliki warga seharusnya tidak dikenai pajak berulang. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, DPR akan bertanya kepada Menkeu bagaimana menyikapi fatwa tersebut.
5. Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, lahan yang dibagi adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah. Cak Imin memastikan pembagian tanah ini akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem dan lokasi TORA.
EKONOMI
1. Kemenaker mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025 tenaga kerja yang mengalami PHK sebanyak 70.244 orang. Jumlah itu merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Provinsi Jawa Barat terbanyak, yaitu 15.657 orang (22,29%). Jawa Tengah di posisi kedua dengan jumlah 13.545 orang, disusul Banten dengan 6.863 pekerja. Lalu, DKI Jakarta sebanyak 5.149 orang, dan Jawa Timur 4.142 pekerja.
2. Mendagri Tito Karnavian mengaku ditanya Presiden Prabowo soal dana pemda yang mengendap di perbankan, yang mencapai Rp 203 triliun. Menurut dia, alasannya karena banyak kepala daerah memerlukan waktu transisi setelah dilantik 20 Februari 2025. Selain itu karena banyak daerah mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, pembayaran gaji pegawai, dan biaya operasional. Tito juga melaporkan realisasi APBD. Dari 38 provinsi, rata-rata pendapatan daerahnya sudah mencapai 82,83%. Sementara untuk belanja sudah 68%. Targetnya, kata dia, pendapatan harusnya di atas 90%, sementara belanja di angka 75-80%.
3. Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik, Khudori, mengingatkan Mentan Amran Sulaiman untuk tidak bikin gaduh dengan pernyataan soal beras impor ilegal di Sabang. Menurut dia, Pelabuhan Sabang adalah kawasan perdagangan bebas dengan kewenangan penuh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Kedua, impor 250 ton beras oleh PT Multazam Sabang itu berdasarkan izin rapat yang dipimpin Kemenko Pangan, dan untuk kebutuhan konsumsi di Sabang.
Sementara Amran mengakui impor beras tersebut sudah ada izin dari Kemenko Pangan, dan tidak usah diperpanjang masalahnya. Ia menyebut Aceh surplus beras 871,4 ribu ton. Ketersediaan beras di Aceh mencapai 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton. Bahkan Sabang sendiri surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton. Amran juga mengaku mengamankan beras ilegal sebanyak 40,4 ton dan 2 ton minyak goreng yang masuk dari Batam.
TRENDING MEDSOS
Nama “Wapres Gibran” trending di X, setelah media sosial X diramaikan dengan cuitan akun buzzer yang berusaha menaikkan isu positif terkait kehadiran Gibran mewakili Indonesia dalam KTT G20 di Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Ada akun yang memuji sikap Wapres Gibran yang dinilai mengesankan, ada juga akun yang mengeklaim Gibran tampil memukau saat berpidato. Beberapa warganet lantas heran, karena banyaknya pujian yang dicuitkan buzzer di X seharusnya sebanding dengan sorotan dari media asing. Namun, menurut akun @PaltiWest, tidak ada media asing yang hadir saat konferensi pers Wapres Gibran setelah KTT G20.
HIGHLIGHTS
1. Tetap menempatkan Jakarta sebagai titik berat nasional dengan mengabaikan akselerasi pembangunan di IKN, sebetulnya merupakan ‘kontroversi politik’ yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Hal itu mengingat pembangunan IKN merupakan kewajiban negara selama UU IKN masih belum dicabut. UU tersebut menjadi payung hukum tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Ada baiknya, jika memang TNI akan menambah 150 batalyon baru, juga memasukkan IKN sebagai titik berat nasional, dengan pengerahan personel militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) demi membantu pemerintah segera mewujudkan IKN seperti yang diamanatkan undang-undang.
2. Respons cepat Presiden Prabowo memerintahkan Mendagri melakukan audit terhadap 4 RSUD di Jayapura yang menolak merawat seorang ibu hamil sehingga dia dan bayinya meninggal dunia, patut mendapat apresiasi. Di satu sisi hal itu menunjukkan kepedulian seorang pemimpin negara kepada rakyatnya, tapi di sisi lain juga menunjukkan manajemen pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya masalah tersebut sudah cukup ditangani Kemendagri dan Kemenkes, tanpa menunggu perintah Presiden.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 25 November 2025
